Oleh | Sutrisno Pangaribuan
BELUM lama berselang, Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDI-P), Ahmad Basarah mengungkap alasan PDI-P hingga kini belum memecat, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka (Gibran), meski sudah membelot jadi cawapres Prabowo Subianto.
Langkah Gibran berbeda dengan PDI-P yang mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (GaMa) di Pilpres 2024.
Basarah menjelaskan bahwa PDI-P saat ini bersikap menunggu etika politik Gibran untuk mundur secara resmi dari partai. Basarah haqqul yakin bahwa masyarakat telah menganggap Gibran keluar dari PDI-P.
“Bagi PDI-P kalau pertanyaannya kenapa tidak diberhentikan? Maka sesungguhnya dalam konteks etika politik rakyat telah menganggap Gibran keluar dari PDI-P. Kita bisa lihat dari tanggapan-tanggapan masyarakat tentang hal tersebut,” ucap Basarah usai acara temu relawan di kawasan GBK, Kamis (26/10/2023) malam.
Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Ganjar tersebut menyebut keputusan Gibran dengan menjadi cawapres Prabowo telah keluar dari garis partai untuk tegak lurus pada arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Diskriminasi terhadap kader
Perlakuan istimewa semula diberikan kepada Jokowi sejak dipromosikan PDI-P dari Solo ke Jakarta. Meski belum selesai tugasnya di Solo, PDI-P “tunduk” saat Jokowi meminta maju sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Begitu juga saat Jokowi yang belum genap dua tahun memimpin Jakarta, minta naik kelas sebagai Capres. Jokowi dibantu relawannya “menekan” PDI-P, hingga kemudian “patuh” mencalonkannya sebagai Capres.
Setelah menjadi presiden dua periode, di tahun 2020, Jokowi kembali meminta dukungan kepada PDIP untuk mencalonkan putra sulung dan menantunya sebagai calon walikota.
PDI-P kembali “pasrah dan rela” mengusung putra mahkota dan menantu Jokowi di Pilkada dan kini menjadi wali kota Solo dan Medan.
Untuk dan demi Jokowi bersama anak dan menantunya, banyak kader yang akhirnya terpaksa dan dipaksa mengubur mimpinya dalam karir politik.
Banyak kader yang keluar atau dikeluarkan, dipecat dan diberi label penghianat partai. Jokowi bersama putra dan menantunya menjadi pejabat negara dan daerah, mendapat fasilitas dan proteksi, dan perlindungan negara selama 24 jam setiap hari.
PDI-P membuka jalan dan peluang mereka menikmati semua fasilitas tersebut. Bahkan sepanjang sejarah Indonesia, hanya Gibran dan Bobby lah wali kota yang dikawal pasukan pengaman presiden (Paspampres).
Terjadi peningkatan anggaran Paspampers dibanding periode sebelumnya, karena harus ada tim yang melekat di Solo dan Medan.
Sementara kader PDI-P, yang berjuang untuk Jokowi dan keluarganya, pengurus anak ranting, ranting, pengurus anak cabang, pengurus cabang, pengurus daerah, badan dan sayap partai hanya dapat kaos bergambar wajah Jokowi dan keluarganya, dan sesekali dapat program BLT, KIS, KIP, PKH sama dengan warga miskin lainnya.
Relawan Jokowi lebih menikmati kekuasaan yang diraih selama 10 tahun, dengan menjadi komisaris BUMN, staf khusus menteri, dan fasilitas kekuasaan lain.
PDI-P sungguh mengantarkan Jokowi dan keluarganya meraih segalanya, termasuk keadilan, sementara kader lain diperlakukan tidak adil hanya demi Jokowi dan keluarganya.
“Lalu hanya karena disebut petugas partai, Jokowi membiarkan pengikutnya membully, menghina Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri?”
Setiap kali Jokowi berkunjung ke daerah, sama sekali tidak pernah berkunjung ke satu kantor DPD atau DPC PDI-P, apalagi menyapa kader.
Sementara Jokowi selalu memiliki waktu untuk bertemu dengan relawannya di semua daerah yang dikunjunginya. Jokowi selalu berlindung di balik jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, milik rakyat Indonesia untuk menghindari identitas sebagai kader PDI-P.
Jokowi menghadiri kegiatan nasional PDI-P berupa Kongres, Rakernas, tidak istimewa, sebab Jokowi juga menghadiri acara partai, ormas, ormawa, OKP, hingga organisasi pelajar.
Sehingga PDI-P tidak mendapat perlakuan khusus apapun dari kadernya, karena telah menjadi milik relawan dan rakyat Indonesia.
Demikian juga dengan putra mahkota dan menantu kesayangannya yang selalu diperlakukan istimewa dan diberi tempat khusus di setiap kegiatan partai. Namun keduanya sama sekali tidak pernah dekat, akrab, apalagi peduli dengan PDI-P.
PDI-P melakukan kesalahan besar dengan memberi peluang dan kesempatan kepada Jokowi, anak, dan menantunya.
PDI-P melakukan diskriminasi dengan harapan ketiganya loyal dan setia. Hingga putra sulung Jokowi, Gibran maju sebagai cawapres Prabowo, dan menantu Jokowi, Bobby menyatakan dukungan terbuka, pengakuan mendukung pasangan “lawan calon” PDI-P, Ganjar-Mahfud, PDI-P masih saja memperlakukan Gibran dan Bobby istimewa dengan hanya menyarankan keduanya memiliki “etika politik” dengan harapan keduanya mengundurkan diri.
“Bagaimana mungkin kader yang tidak memiliki etika politik (maju sebagai calon dari partai lain), beretika?”
“Keduanya harus segera dipecat”. “Masa, PDI-P hanya berani memecat Budiman Sudjatmiko, kader biasa, yang telah berjuang dan masuk penjara karena mendukung Mega melawan penguasa orde baru, mantan mertua Prabowo, Presiden Soeharto?”
Demi menjaga solidaritas, soliditas PDI-P, maka semua penghianat partai harus segera dipecat oleh DPP PDI-P.
Jangan sampai DPP PDI-P membiarkan kader-kader PDI-P marah akibat aturan partai tajam ke bawah, tumpul ke atas hanya karena menyangkut anak dan menantu presiden.
PDI-P tidak sama dengan partai lain yang telah berubah dari partai menjadi relawan sebab mengaku tegak lurus kepada Jokowi.
PDI-P patuh, taat, tunduk, dan tegak lurus kepada konstitusi partai, dan kepada kehendak rakyat. Sebab rakyat menjadi satu-satunya alasan dan tujuan PDI-P terus berjuang mewujudkan Indonesia Raya yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. PDI-P adalah rumah bagi para kader yang setia dan taat pada konstitusi partai, bukan tempat para penghianat.
PDI-P menang hattrick
Jika ingin menang hattrick, maka PDI-P harus konsisten menegakkan konstitusi dan aturan partai. Turun menyapa rakyat, ke bawah membujuk rakyat, menangis dan tertawa bersama rakyat dengan jujur, tulus, dan setia.
PDI-P sebagai satu-satunya partai yang pernah mengalami semua jenis penderitaan politik pasti memahami kebutuhan dan kepentingan rakyat.
Maka PDI-P harus segera menegakkan aturan, memecat semua penghianat PDI-P tanpa pandang bulu. Sebab sejatinya semua kader harus diperlakukan sama, setara, dan adil.
Hanya dengan keteguhan sikap, kepatuhan dan kesetiaan terhadap konstitusi dan aturan partailah PDI-P menang Pileg dan Pilpres 2024.
PDI-P harus solid, untuk meraih kemenangan, meski tanpa Jokowi dan keluarganya.
Penulis, Sutrisno Pangaribuan, Kader PDI-P dan Presidium GaMa Centre
