Oleh | Sutrisno Pangaribuan
PASCA pertemuan kerjasama politik (koalisi) PDI-P dan PPP, Minggu (30/04/2023 ), maka selanjutnya kedua partai politik (parpol) semestinya lebih fokus pada penyusunan strategi “membujuk rakyat”.
Kedua parpol tidak perlu sibuk untuk mengajak parpol lainnya untuk bergabung. Jika ada parpol yang ingin bergabung, hendaknya menyesuaikan diri terhadap kerjasama politik yang sudah dimulai.
Begitu pun Ganjar Pranowo yang masih bertugas sebagai gubernur Jawa Tengah, hendaknya tetap fokus hingga berakhir (05/09/2023).
Sebab menuntaskan tugas secara baik, akan berdampak pada respon positif dari rakyat. Bekerja sebagai gubernur, dari Senin sampai Jumat, selanjutnya Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi sebagai capres.
Siapa Ganjar Pranowo sebenarnya tidak terlalu penting lagi untuk diperkenalkan. Terutama berkaitan dengan urusan rambut putih dan kerut wajah.
Saatnya mulai memperkenalkan ide, gagasan, dan rencana program sebagai capres. Pengalaman pernah menjadi legislatif (DPR RI) dan eksekutif (Gubernur Jawa Tengah) menjadikan Ganjar Pranowo lebih komplit dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Pilpres 2024 merupakan yang ke-5 pasca reformasi. Reformasi telah memasuki usia yang ke-25, seperempat abad telah berlalu. Akan tetapi, tuntutan reformasi sepertinya masih jauh panggang dari api.
Konsolidasi demokrasi tidak berjalan dengan baik. Pilar demokrasi sibuk dengan agenda masing-masing, sehingga tujuan utama reformasi semakin kabur.
Alasan utama reformasi bukan sekedar menumbangkan orde baru di bawah rezim Soeharto.
Agenda utamanya adalah menjawab keenam tuntutan reformasi, yakni: pertama, penegakan supremasi hukum; kedua, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); ketiga, pengadilan mantan presiden Soeharto dan kroninya; keempat, amandemen konstitusi; kelima, pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri), dan; keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.
Sebagai capres yang terlibat dalam peristiwa reformasi, Ganjar Pranowo tentu harus mengambil tanggung jawab menuntaskan tuntutan reformasi. Maka syaratnya, Ganjar Pranowo harus menjadi diri sendiri, bebas dari pengaruh siapa pun, dan merdeka berpikir.
Ganjar Pranowo harus mampu menyamakan dan menyatukan kepentingan parpol dan kebutuhan rakyat. Sebagai parpol yang menjadi pelaku, saksi, sekaligus korban orde baru, tentunya PPP dan PDI-P juga bertanggung jawab untuk menuntaskan tuntutan reformasi.
Semua parpol di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia pasti menjadikan kader yang ditugaskan di legislatif dan eksekutif sebagai petugas partai. Tentunya bukan hanya PDI-P, bahkan partai yang tidak ikut pemilu juga demikian.
SEJAK 2018, AKBP AH terima uang jasa pengawas gudang solar ilegal
Namun penggunaan istilah itu di ruang publik disambut negatif, karena Parpol kehilangan kepercayaan publik. Karena tidak ada kegentingan yang memaksa, maka penggunaan istilah petugas partai seharusnya dapat digunakan pada kegiatan yang bersifat internal.
“Tidak akan ada penambahan suara yang signifikan untuk Ganjar Pranowo jika disebut sebagai petugas partai secara terbuka di ruang publik.”
Sebagai capres yang ditawarkan kepada publik, parpol pendukung dan akan mengusung Ganjar Pranowo harus memastikan bahwa beliau sebagai Capres yang akan menjawab kebutuhan rakyat.
Sebab satu-satunya alasan rakyat memilih capres adalah bahwa capres tersebut mampu menjawab harapan dan kebutuhan rakyat. Sehingga capres tersebut harus merdeka, bukan boneka siapa pun.
Penulis, Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas).
