Oleh | Sutrisno Pangaribuan
BELUM lama berselang, HKBP, masyarakat Batak Toba di kawasan Danau Toba kena prank Gubsu, Bobby Nasution.
Janji mengangkat warga HKBP menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) dipenuhi dengan melantik Togap Simangunsong, jemaat HKBP Rawamangun, Jakarta, menjadi Sekda (11/7/2025) dan pensiun (31/10/2025).
Namun HKBP dan warga di kawasan Danau Toba kena prank, sebab hanya diberi jabatan Sekda kurang dari empat bulan. Padahal banyak warga HKBP yang memenuhi syarat sebagai Sekda selain Togap.
Pimpinan dan warga HKBP beserta seluruh warga di kawasan Danau Toba, massa aksi pro “Tutup TPL”, para rohaniawan lintas agama kembali kena prank Gubsu.
Bobby yang kerap terlihat berpihak pada warga di kawasan Danau Toba, kabur. Bobby tidak berkenan dan tidak peduli terhadap jeritan rakyat di kawasan Danau Toba.
Bobby lari ke Jakarta, tepat di hari pahlawan, cari muka kepada keluarga/ahli waris Rondahaim Saragih Garingging menerima gelar pahlawan nasional.
Bobby mengklaim bangga, meski sama sekali tidak terlibat dalam perjuangan keluarga dalam memeroleh gelar pahlawan nasional.
Undangan dari Istana Negara untuk menerima gelar pahlawan nasional dipastikan hanya kepada keluarga atau ahli waris pahlawan nasional.
Tidak ada kepala daerah yang secara khusus diundang pihak istana mendampingi ahli waris. Maka tidak terlihat gubernur provinsi lain hadir di Istana Negara.
Tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa kepala daerah, gubernur, bupati/walikota hadir di istana negara.
Maka kehadiran Bobby di istana bukan karena keinginan pihak Istana Negara, atau keinginan ahli waris, tetapi keinginan Bobby sendiri, sebagai alasan menghindari pendukungnya di Pilgubsu 2024 yang lalu, yang sedang aksi pro “Tutup TPL.”
Khofifah Indar Parawansa tidak mendampingi keluarga Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan Keluarga Marsinah saat menerima gelar pahlawan nasional asal Jawa Timur.
Pramono Anung Wibowo tidak mendampingi keluarga Ali Sadikin dan keluarga Mochamad Moeffreni Moe’min menerima gelar pahlawan nasional asal DKI Jakarta.
Demikian juga keluarga Basoeki Probowinoto, keluarga dr. Kariadi, keluarga Raden Soeprapto tidak didampingi Ahmad Luthfi, sebagai pahlawan nasional asal Jawa Tengah.
Aksi massa pro “Tutup TPL” tepat mendatangi kantor Gubsu sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Namun Bobby takut diminta bersikap oleh massa aksi mendukung penutupan TPL.
Ketakutan itu muncul karena TPL selalu mampu “berteman baik” dengan siapapun Gubsu. Bobby diduga mendapat dukungan dari TPL dan karyawannya di Pilgubsu 2024 yang lalu.
Maka kabur ke Jakarta, adalah pilihan aman Bobby. Padahal kalau Bobby berani menemui massa aksi, Bobby dapat berkilah bahwa wewenang menutup TPL ada pada pemerintah pusat.
Penolakan massa aksi pro “Tutup TPL” ditemui Wagubsu Surya sangat tepat. Surya tidak dibutuhkan untuk mewakili sikap Gubsu.
Rakyat butuh Gubsu yang dipilihnya berani bertemu dan menyatakan sikap di hadapan rakyat Sumut.
Memerintahkan Surya menerima massa aksi sebagai upaya menghindari tanggung jawab sebagai pemimpin.
Gubsu sama sekali tidak memiliki rasa hormat kepada para pemimpin agama, rohaniawan dan warga kawasan danau toba yang menggelar aksi “Tutup TPL.”
Aksi massa pro “Tutup TPL” menjadi anti klimaks cinta buta masyarakat Kawasan Danau Toba kepada menantu Jokowi. Tepat di hari peringatan hari pahlawan, pemimpin pujaan ternyata pengecut.
Warga kawasan Danau Toba tidak lebih penting dari guru honorer SMK Negeri 1 Kutalimbaru, Deliserdang yang dijumpai khusus oleh Bobby.
Bobby dengan heroik menyatakan “jangan, nggak boleh mundur” kepada guru honorer. Bahkan Bobby menjanjikan bedah rumah kepada guru honorer.
Kerusakan ekologi yang dituntut warga kawasan Danau Toba tidak penting bagi Gubsu. Tidak ada citra yang didapat dari aksi massa pro “Tutup TPL” sehingga Bobby enggan menemuinya.
Bobby takut menyatakan: “jangan mundur” kepada massa aksi pro “Tutup TPL.”
Medan, 11 November 2025
Penulis, Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Presidium Pergerakan Rakyat Indonesia Makmur Adil (Prima), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (Semarak), dan Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch (IGoWa).
