SAMOSIR — SEGARIS.CO — PEMERINTAH Kabupaten Samosir dinilai perlu melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pemberangkatan tokoh agama ke Yerusalem dan Mekkah dengan menggunakan dana APBD murni.
Sejumlah kalangan menilai kegiatan tersebut lebih bersifat urusan pribadi dan spiritual, sehingga tidak semestinya dibebankan pada anggaran publik.
Pandangan itu disampaikan seorang politisi senior, mantan Wakil Ketua DPRD Samosir sekaligus mantan anggota DPRD Sumatera Utara, Oloan Simbolon saat ditemui di Pangururan, Senin (11/11).
Ia menekankan bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak yang memerlukan perhatian dan prioritas pemerintah daerah.
“Sebagian desa di wilayah dataran tinggi kini mengalami kesulitan air bersih karena sudah delapan bulan hujan tidak turun. Apabila anggaran tersebut dialihkan untuk penyediaan air bersih gratis, dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai bahwa kegiatan ziarah memang memiliki nilai spiritual, namun nilai tersebut menjadi kehilangan esensi apabila dilaksanakan ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan dasar.
“Apabila para tokoh agama benar-benar memahami makna pengabdian, seyogianya mereka menolak dengan rendah hati. Ziarah tertinggi bukan hanya perjalanan ke tanah suci, melainkan kepedulian terhadap penderitaan rakyat,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan utama warga.
“Air adalah sumber kehidupan. Ketika masyarakat kekurangan air, sementara anggaran dialihkan untuk perjalanan rohani, maka yang mengering bukan hanya tanah, melainkan juga nurani,” katanya. [Hatoguan Sitanggang/***]
