BANDA ACEH, SEGARIS.CO – PERINGATAN 21 tahun perdamaian Aceh yang seharusnya menjadi momentum mengenang berakhirnya konflik bersenjata justru diwarnai kericuhan di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Ribuan masyarakat sebelumnya berkumpul untuk mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama memperingati 21 tahun penandatanganan Nota Kesepahaman atau MoU Helsinki, yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 15 Agustus 2005.
Namun suasana berubah tegang setelah sejumlah massa mengibarkan bendera Bulan Bintang dan menyampaikan berbagai aspirasi.
Setelah rangkaian orasi berakhir, terjadi aksi saling lempar antara sebagian massa dan aparat keamanan.
Polisi kemudian menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.
Sejumlah warga dilaporkan mengalami luka dan beberapa kendaraan mengalami kerusakan.
Dari Peringatan Perdamaian menjadi ketegangan
Kericuhan menjadi perhatian karena terjadi tepat pada tanggal yang selama dua dekade lebih dikenal sebagai simbol berakhirnya konflik bersenjata di Aceh.
Sejumlah laporan menyebut massa sebelumnya menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait kondisi Aceh setelah 21 tahun perdamaian.
Dalam perkembangan di lapangan, pengibaran bendera Bulan Bintang menjadi salah satu pemicu ketegangan dengan aparat.
Bendera Bulan Bintang sendiri memiliki sejarah panjang dalam konflik Aceh dan menjadi simbol yang sensitif dalam konteks politik serta perdamaian Aceh.
Karena itu, kemunculannya dalam jumlah besar pada momentum Hari Damai Aceh menjadi persoalan yang mudah memicu ketegangan, terutama ketika berhadapan dengan simbol-simbol negara.
Mengapa aspirasi itu muncul?
Persoalan yang terjadi tidak cukup dilihat hanya dari aksi pengibaran bendera.
Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, meminta pemerintah mengutamakan ruang demokrasi dan dialog dalam merespons aspirasi masyarakat Aceh.
Menurut LBH Banda Aceh, peringatan 21 tahun perdamaian seharusnya menjadi momentum memperkuat kebebasan sipil, demokrasi dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
Artinya, di balik aksi yang berujung bentrokan terdapat persoalan yang perlu didengar dan dibahas secara lebih mendalam melalui mekanisme demokratis.
Jusuf Kalla: Bukan penolakan kepada Pemerintah Pusat
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang memiliki peran penting dalam proses perdamaian Aceh, juga memberikan pandangan mengenai peristiwa tersebut.
Menurut Jusuf Kalla, pengibaran bendera Bulan Bintang tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap pemerintah pusat.
Ia melihat aksi tersebut lebih berkaitan dengan ekspresi ketidakpuasan di lingkungan mantan anggota GAM.
Pandangan tersebut penting karena memberikan perspektif berbeda terhadap peristiwa yang terjadi.
Jangan sampai luka lama terbuka kembali
Perdamaian Aceh bukanlah sesuatu yang lahir dengan mudah.
MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 menjadi tonggak penting setelah konflik panjang yang menelan banyak korban dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
Karena itu, setiap ketegangan yang muncul di Aceh perlu disikapi secara hati-hati.
Kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak bahwa perdamaian tidak cukup hanya diperingati setiap tahun.
Perdamaian harus dirawat melalui dialog, keadilan, penghormatan terhadap kebebasan sipil, penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah didorong membuka ruang dialog
LBH Banda Aceh menilai pemerintah perlu memperluas ruang demokrasi dan dialog agar aspirasi masyarakat tidak berujung pada benturan di lapangan.
Di sisi lain, aparat keamanan memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan memastikan keamanan masyarakat.
Tantangannya adalah bagaimana kedua kepentingan tersebut berjalan beriringan: aspirasi masyarakat tetap dapat disampaikan, sementara keamanan dan ketertiban tetap terjaga.
Peristiwa 15 Agustus 2026 semestinya tidak menjadi awal munculnya kembali ketegangan di Aceh.
Sebaliknya, peristiwa tersebut dapat menjadi momentum evaluasi bersama tentang bagaimana perdamaian Aceh yang telah berjalan 21 tahun dapat terus dijaga.
Sebab, perdamaian bukan hanya tentang tidak adanya perang. Perdamaian juga tentang bagaimana masyarakat merasa didengar, dihormati dan mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi tanpa kekerasan. [Red/**”]
Segaris.co akan terus mengikuti perkembangan penanganan kericuhan Hari Damai Aceh, termasuk keterangan resmi pemerintah dan aparat keamanan serta langkah penyelesaian yang akan ditempuh setelah peristiwa tersebut.
