Segaris.co
Sabtu, 21 November 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home News

“Gibran diminta hadir di MK, gugatan syarat pendidikan masuk babak pembuktian”

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
1 Oktober 2026 | 09:47 WIB
in News

JAKARTA – SEGARIS.CO – PERKARA Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahapan penting di Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara yang terdaftar dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.

Pokok permohonan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sidang pembuktian pemohon pada 30 September 2026 menghadirkan tiga ahli, yakni Titi Anggraini, Bivitri Susanti dan Yance Arizona, serta mantan Komisioner KPU RI I Gusti Putu Artha sebagai saksi.

Keterangan mereka menjadi bagian dari bahan yang sedang diperiksa majelis hakim.

Pemohon minta Gibran dipanggil

Perkembangan lain muncul ketika kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto meminta MK mempertimbangkan pemanggilan Gibran untuk memberikan keterangan.

Selain Gibran, pemohon juga meminta Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum dipanggil dalam proses persidangan.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan surat permohonan tersebut telah diterima MK.

Namun, keputusan mengenai pemanggilan itu belum final karena masih akan dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Dengan demikian, sampai saat ini belum ada keputusan MK bahwa Gibran akan dipanggil sebagai pihak yang memberikan keterangan.

KPU punya argumentasi berbeda

Di sisi lain, KPU sebagai Termohon mempertanyakan kewenangan MK untuk memeriksa persoalan tersebut melalui mekanisme PHPU.

Dalam persidangan sebelumnya, KPU berpendapat bahwa persoalan pemenuhan syarat calon merupakan bagian dari sengketa proses pemilu yang menurut KPU berada dalam ranah Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

KPU juga mempersoalkan tenggat pengajuan perkara. Menurut KPU, PHPU Presiden dan Wakil Presiden harus diajukan paling lama tiga hari setelah penetapan hasil pemilu, sementara perkara ini baru diajukan pada September 2026.

KPU sekaligus menyatakan telah menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan Gibran pada 2023 dan berpendapat dokumen tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku saat pencalonan.

MK mendalami aturan pendidikan

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam persidangan adalah ketentuan mengenai bukti pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Dalam persidangan 23 September, hakim Saldi Isra menanyakan kepada KPU apakah ketentuan mengenai bukti kelulusan dari sekolah di luar negeri tersebut juga pernah diatur dalam PKPU pada pemilu sebelumnya.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin menjawab bahwa ketentuan tersebut belum terdapat dalam PKPU sebelumnya dan muncul dalam aturan untuk Pemilu 2024.

Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu bagian yang perlu diuji melalui bukti dan keterangan para pihak di persidangan.

Bukan berarti MK sudah menyatakan gugatan benar

Perlu ditegaskan, masuknya perkara ke tahap pembuktian belum berarti MK telah menyatakan dalil pemohon terbukti.

Saat ini majelis masih memeriksa argumentasi, dokumen, keterangan ahli dan saksi, serta jawaban dari KPU, pihak terkait dan Bawaslu.

Pemohon memiliki argumentasi mengenai keabsahan syarat pendidikan Gibran, sedangkan KPU dan pihak terkait menyampaikan argumentasi mengenai kewenangan MK, tenggat pengajuan serta proses verifikasi dokumen.

Karena itu, substansi perkara masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum dapat disimpulkan berdasarkan argumentasi salah satu pihak saja.

Kini perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan: sejauh mana MK akan menilai persoalan syarat pencalonan tersebut dalam kerangka sengketa hasil Pilpres 2024?

Jawabannya berada pada proses pemeriksaan dan pertimbangan majelis hakim. [Red/berbagai sumber/***]

Tags: Denny IndrayanaGibranGugatanMahkamah KonstitusiMKPendidikanSegaris.co
ShareTweetSendShareSharePinSend

Berita Lainnya

News

28 November Musda XI Golkar Tapanuli Utara, Balon Ketua Deni Lumbantoruan hadiri silaturahmi

by Ingot Simangunsong
21 November 2026 | 08:41 WIB
0

TAPANULI UTARA, SEGARIS.CO --MUSYAWARAH Daerah XI DPD Partai Golkar Tapanuli Utara akan digelar hari Sabtu (28/11/2026) di Gedung Sopo Partungkoan...

Read more
News

Ketua TP PKK Taput apresiasi wisudawan Sekolah Lansia Tangguh

by Ingot Simangunsong
21 November 2026 | 06:51 WIB
0

TAPANULI UTARA, SEGARIS.CO -- KETUA Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Tapanuli Utara, Neny Angelina JTP Hutabarat, memberikan apresiasi dan motivasi...

Read more
News

Pemkab Taput dorong UMKM lebih mandiri dan berdaya saing

by Ingot Simangunsong
21 November 2026 | 06:42 WIB
0

TAPANULI UTARA, SEGARIS.CO --PEMERINTAH Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) mendorong penguatan UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Komitmen...

Read more
News

Pemkab Taput percepat digitalisasi desa, Kecamatan Tarutung jadi percontohan penerapan SID 2026

by Ingot Simangunsong
20 November 2026 | 21:08 WIB
0

TAPANULI UTARA, SEGARIS.CO – PEMERINTAH Kabupaten Tapanuli Utara terus mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga tingkat desa. Salah satu...

Read more
News

TRAGIS! KA Siantar Ekspres tabrak angkot di Sinaksak, SOPIR TEWAS, lokomotif terbakar

by Ingot Simangunsong
20 November 2026 | 19:42 WIB
0

SIMALUNGUN, SEGARIS.CO – KECELAKAAN tragis melibatkan Kereta Api (KA) Siantar Ekspres relasi Pematangsiantar–Medan dengan sebuah angkutan kota (angkot) terjadi di...

Read more
Oplus_131072
News

Temu OMK Paroki Santa Maria Tarutung, 223 orang muda Katolik diajak berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih

by Ingot Simangunsong
20 November 2026 | 18:26 WIB
0

TAPANULI UTARA, SEGARIS.CO – ORANG Muda Katolik (OMK) Paroki Santa Maria Tarutung menggelar kegiatan Temu Bina OMK dengan mengusung tema...

Read more

Berita Terbaru

News

28 November Musda XI Golkar Tapanuli Utara, Balon Ketua Deni Lumbantoruan hadiri silaturahmi

21 November 2026 | 08:41 WIB
News

Ketua TP PKK Taput apresiasi wisudawan Sekolah Lansia Tangguh

21 November 2026 | 06:51 WIB
News

Pemkab Taput dorong UMKM lebih mandiri dan berdaya saing

21 November 2026 | 06:42 WIB
News

Pemkab Taput percepat digitalisasi desa, Kecamatan Tarutung jadi percontohan penerapan SID 2026

20 November 2026 | 21:08 WIB
News

TRAGIS! KA Siantar Ekspres tabrak angkot di Sinaksak, SOPIR TEWAS, lokomotif terbakar

20 November 2026 | 19:42 WIB
News

Temu OMK Paroki Santa Maria Tarutung, 223 orang muda Katolik diajak berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kasih

20 November 2026 | 18:26 WIB
News

Dua kali deadlock, Dewan Pembina belum putuskan usulan Senat, apakah Ade Harahap atau Sarintan Damanik, Rektor USI 2026-2030

20 November 2026 | 17:11 WIB
News

Sutrisno Pangaribuan: Bobby dan Muri, Ada apa di balik dukungan kepada Dasco?

20 November 2026 | 07:45 WIB
News

HOAKS, Tito Karnavian “DICEKAL”

20 November 2026 | 06:11 WIB
Kolom

IJAZAH WAKIL RAKYAT: Sikap PDI Perjuangan Sumut harus menjadi tolok ukur transparansi 

19 November 2026 | 16:59 WIB
News

PDI Perjuangan Sumut siap buka dokumen ijazah seluruh kader pejabat publik

19 November 2026 | 11:54 WIB
Kolom

UU Perampasan Aset: Memiskinkan koruptor, jangan memperkaya kekuasaan

18 November 2026 | 21:43 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus