Catatan | Ingot Simangunsong

PERNYATAAN DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang menyatakan kesiapan membuka dan memverifikasi ulang dokumen pendidikan seluruh kadernya yang menduduki jabatan publik patut mendapat perhatian serius.
Di tengah polemik keaslian ijazah pejabat publik yang terus berkembang, sikap tersebut menghadirkan sebuah tantangan politik sekaligus ujian moral bagi partai politik lainnya.
Sebab, ijazah bukan sekadar lembaran kertas untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan.
PDI Perjuangan Sumut siap buka dokumen ijazah seluruh kader pejabat publik
Dokumen pendidikan merupakan bagian dari persyaratan yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang memperoleh mandat rakyat.
Ketika seseorang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, ia tidak hanya menawarkan janji politik, tetapi juga wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, keterbukaan dokumen pendidikan seharusnya tidak menjadi persoalan yang menakutkan bagi siapa pun.
PDI Perjuangan Sumut telah melempar bola transparansi
Pernyataan kesiapan memeriksa dokumen enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, 183 anggota DPRD kabupaten/kota, serta kader yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, merupakan komitmen yang patut diuji melalui pelaksanaan nyata.
Namun, jangan berhenti pada pernyataan politik.
KPU, kementerian terkait, dan lembaga yang memiliki kewenangan harus menghadirkan mekanisme verifikasi yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen asli, data institusi penerbit, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Lebih penting lagi, verifikasi tidak boleh tebang pilih.
Jika transparansi hanya diarahkan kepada kader partai tertentu, sementara pejabat publik dari partai lain tidak tersentuh pemeriksaan, maka keadilan justru kehilangan maknanya.
Ijazah anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, kepala daerah, hingga wakil kepala daerah harus tunduk pada standar pemeriksaan yang sama.
Di sinilah sikap PDI Perjuangan Sumut semestinya menjadi tolok ukur bagi partai politik lainnya.
Bukan karena satu partai harus dianggap paling bersih, melainkan karena kesediaan membuka dokumen merupakan langkah awal membangun pertanggungjawaban politik.
Rakyat tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung, saling tuding, ataupun pembelaan berdasarkan kepentingan politik.
Rakyat membutuhkan kepastian bahwa orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan benar-benar memenuhi persyaratan pencalonannya.
Transparansi juga bukan berarti seseorang harus dinyatakan bersalah hanya karena dokumennya dipersoalkan.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Tetapi, tidak seorang pun boleh menggunakan jabatan, kekuasaan, atau afiliasi politik untuk menghindari pemeriksaan yang sah.
Pada akhirnya, mandat rakyat bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
Jika PDI Perjuangan Sumut benar-benar siap membuka dokumen kadernya, partai-partai lain seharusnya tidak perlu ragu mengikuti langkah serupa.
Demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui pemilu. Demokrasi juga membutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan setiap pejabat untuk membuktikan bahwa mandat yang diterimanya diperoleh melalui proses yang memenuhi hukum.
Sebab, kepercayaan rakyat tidak cukup diminta melalui janji politik. Kepercayaan harus dijaga melalui pembuktian.
Segaris.co berpandangan: transparansi ijazah wakil rakyat bukan milik satu partai, melainkan hak publik yang harus dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia.
Penulis, Ingot Simangunsong adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click



