Segaris.co
Kamis, 19 November 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home Kolom

IJAZAH WAKIL RAKYAT: Sikap PDI Perjuangan Sumut harus menjadi tolok ukur transparansi 

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
19 November 2026 | 16:59 WIB
in Kolom

Catatan  | Ingot Simangunsong 

PERNYATAAN DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara yang menyatakan kesiapan membuka dan memverifikasi ulang dokumen pendidikan seluruh kadernya yang menduduki jabatan publik patut mendapat perhatian serius.

Di tengah polemik keaslian ijazah pejabat publik yang terus berkembang, sikap tersebut menghadirkan sebuah tantangan politik sekaligus ujian moral bagi partai politik lainnya.

Sebab, ijazah bukan sekadar lembaran kertas untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan.

PDI Perjuangan Sumut siap buka dokumen ijazah seluruh kader pejabat publik

Dokumen pendidikan merupakan bagian dari persyaratan yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang memperoleh mandat rakyat.

Ketika seseorang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, ia tidak hanya menawarkan janji politik, tetapi juga wajib memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, keterbukaan dokumen pendidikan seharusnya tidak menjadi persoalan yang menakutkan bagi siapa pun.

PDI Perjuangan Sumut telah melempar bola transparansi

Pernyataan kesiapan memeriksa dokumen enam anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Utara, 21 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, 183 anggota DPRD kabupaten/kota, serta kader yang menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah, merupakan komitmen yang patut diuji melalui pelaksanaan nyata.

Namun, jangan berhenti pada pernyataan politik.

KPU, kementerian terkait, dan lembaga yang memiliki kewenangan harus menghadirkan mekanisme verifikasi yang objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen asli, data institusi penerbit, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih penting lagi, verifikasi tidak boleh tebang pilih.

Jika transparansi hanya diarahkan kepada kader partai tertentu, sementara pejabat publik dari partai lain tidak tersentuh pemeriksaan, maka keadilan justru kehilangan maknanya.

Ijazah anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, kepala daerah, hingga wakil kepala daerah harus tunduk pada standar pemeriksaan yang sama.

Di sinilah sikap PDI Perjuangan Sumut semestinya menjadi tolok ukur bagi partai politik lainnya.

Bukan karena satu partai harus dianggap paling bersih, melainkan karena kesediaan membuka dokumen merupakan langkah awal membangun pertanggungjawaban politik.

Rakyat tidak membutuhkan perdebatan tanpa ujung, saling tuding, ataupun pembelaan berdasarkan kepentingan politik.

Rakyat membutuhkan kepastian bahwa orang-orang yang duduk di lembaga perwakilan benar-benar memenuhi persyaratan pencalonannya.

Transparansi juga bukan berarti seseorang harus dinyatakan bersalah hanya karena dokumennya dipersoalkan.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Tetapi, tidak seorang pun boleh menggunakan jabatan, kekuasaan, atau afiliasi politik untuk menghindari pemeriksaan yang sah.

Pada akhirnya, mandat rakyat bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.

Jika PDI Perjuangan Sumut benar-benar siap membuka dokumen kadernya, partai-partai lain seharusnya tidak perlu ragu mengikuti langkah serupa.

Demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui pemilu. Demokrasi juga membutuhkan kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan setiap pejabat untuk membuktikan bahwa mandat yang diterimanya diperoleh melalui proses yang memenuhi hukum.

Sebab, kepercayaan rakyat tidak cukup diminta melalui janji politik. Kepercayaan harus dijaga melalui pembuktian.

 

Segaris.co berpandangan: transparansi ijazah wakil rakyat bukan milik satu partai, melainkan hak publik yang harus dijamin bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Penulis, Ingot Simangunsong adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click

Tags: IjazahPDI-Perjuangansegaris
ShareTweetSendShareSharePinSend

Berita Lainnya

Oplus_131072
Kolom

UU Perampasan Aset: Memiskinkan koruptor, jangan memperkaya kekuasaan

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 21:43 WIB
0

Seluruh Fraksi Setuju, Kini Publik Menunggu Keberanian DPR dan Pemerintah Catatan | Ingot Simangunsong  ADA kabar yang patut mendapat perhatian...

Read more
Kolom

Ijazah anggota DPR, KPU, dan efek domino transparansi 

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 15:54 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  KETIKA KPU dijadikan rujukan, jangan sampai transparansi berhenti pada pernyataan. PERNYATAAN Wakil Ketua DPR RI, Sufmi...

Read more
Kolom

KOALISI tanpa KOMPETISI: Ketika partai politik memilih diam di hadapan kekuasaan

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 02:36 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  DALAM politik, ketika sebuah kursi kekuasaan kosong, biasanya partai-partai justru berlomba menawarkan kader terbaiknya. Tetapi dalam...

Read more
Kolom

PUAN tidak disebut, PDIP dikatakan sakit hati: Sejak kapan tidak diajak berarti kehilangan harga diri?

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 02:16 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong ADA kekeliruan dalam cara sebagian orang membaca posisi Puan Maharani dan PDI-Perjuangan. Mengapa Puan harus dianggap...

Read more
Kolom

Negeri ini sedang baik-baik saja?

by Ingot Simangunsong
17 November 2026 | 01:48 WIB
0

Oleh | Ingot Simangunsong  BETAPA memprihatinkannya ketika produk undang-undang dan kebijakan yang menentukan masa depan jutaan rakyat justru dipertanyakan proses...

Read more
Kolom

PEMAKZULAN: Istilah politik yang sudah berusia ratusan tahun ahun, apa sih artinya?

by Ingot Simangunsong
12 Oktober 2026 | 04:26 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  PERNAH dengar kata pemakzulan saat berita politik lagi panas-panasnya? Biasanya istilah ini muncul ketika ada desakan...

Read more

Berita Terbaru

Kolom

IJAZAH WAKIL RAKYAT: Sikap PDI Perjuangan Sumut harus menjadi tolok ukur transparansi 

19 November 2026 | 16:59 WIB
News

PDI Perjuangan Sumut siap buka dokumen ijazah seluruh kader pejabat publik

19 November 2026 | 11:54 WIB
Kolom

UU Perampasan Aset: Memiskinkan koruptor, jangan memperkaya kekuasaan

18 November 2026 | 21:43 WIB
Kolom

Ijazah anggota DPR, KPU, dan efek domino transparansi 

18 November 2026 | 15:54 WIB
News

Pembangunan Pedestrian dan Kuliner Malam dimulai, dua pemulung tunawisma masih bertahan di tepi Aek Sigeaon

18 November 2026 | 10:00 WIB
Buah Pikir

Siapa Wakil Presiden pilihan Prabowo Subianto?

18 November 2026 | 07:20 WIB
Kolom

KOALISI tanpa KOMPETISI: Ketika partai politik memilih diam di hadapan kekuasaan

18 November 2026 | 02:36 WIB
Kolom

PUAN tidak disebut, PDIP dikatakan sakit hati: Sejak kapan tidak diajak berarti kehilangan harga diri?

18 November 2026 | 02:16 WIB
News

Kejari Simalungun evaluasi revitalisasi empat sekolah

17 November 2026 | 21:30 WIB
News

Kemenko PMK berkunjung ke Tapanuli Utara

17 November 2026 | 21:20 WIB
News

Deni Parlindungan Lumbantoruan diprediksi akan pimpin Golkar Tapanuli Utara Periode 2025-2029

17 November 2026 | 12:04 WIB
News

Wakil Bupati Taput: “Profiling gambaran diri setiap ASN”

17 November 2026 | 09:50 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus