Segaris.co
Rabu, 18 November 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home Kolom

Ijazah anggota DPR, KPU, dan efek domino transparansi 

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 15:54 WIB
in Kolom

Catatan | Ingot Simangunsong 

KETIKA KPU dijadikan rujukan, jangan sampai transparansi berhenti pada pernyataan.

PERNYATAAN Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), patut dicermati secara serius.

Pernyataan tersebut muncul setelah desakan publik agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi.

Dasco menyebut data pencalonan para legislator tersedia di KPU dan dapat dilihat masyarakat.

Sekilas, jawaban itu terdengar sederhana. Namun, persoalannya tidak sesederhana menunjukkan tempat penyimpanan dokumen.

Apakah keterbukaan dokumen otomatis menjamin keabsahan dokumen?

Di sinilah publik perlu mendapatkan penjelasan yang lebih utuh.

KPU memang memiliki kewenangan melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan.

Namun, keterbukaan dokumen dan pembuktian keaslian materiil ijazah merupakan dua persoalan berbeda. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.

Masyarakat tidak sedang meminta hak istimewa. Masyarakat sedang menggunakan haknya untuk mengetahui apakah persyaratan yang melekat pada seseorang ketika menduduki jabatan publik telah dipenuhi sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, pernyataan Dasco justru membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang standar transparansi di seluruh institusi negara.

Bagaimana jika prinsip yang sama diterapkan kepada pejabat di kementerian, kepala daerah, anggota DPRD, pimpinan lembaga negara, hingga mereka yang menduduki jabatan strategis melalui proses seleksi dan pengangkatan?

Apakah seluruh institusi siap membuka rekam jejak pendidikan pejabatnya untuk diuji secara proporsional?

Inilah efek domino yang perlu dipikirkan.

Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan ketika menyangkut lembaga tertentu, tetapi berubah menjadi persoalan privasi ketika menyentuh lembaga lainnya.

Tentu, transparansi bukan berarti seluruh data pribadi seseorang harus diumbar tanpa batas. Informasi yang relevan dengan persyaratan jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menghormati perlindungan data pribadi.

Kita juga perlu menegaskan bahwa ijazah bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang pejabat.

Integritas, kapasitas, rekam jejak, dan keberpihakan kepada rakyat jauh lebih luas daripada selembar dokumen pendidikan.

Namun, memenuhi persyaratan administratif adalah kewajiban, bukan prestasi yang patut dibanggakan.

Jika KPU menjadi rujukan untuk memeriksa dokumen pendidikan anggota DPR, maka KPU juga harus memastikan mekanisme akses, keterbukaan, dan penjelasan mengenai proses verifikasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan biarkan masyarakat berputar-putar mencari dokumen, sementara institusi saling melempar tanggung jawab.

Negara tidak boleh alergi terhadap pertanyaan publik. Sebab, jabatan publik bukan ruang kekebalan dari pengawasan masyarakat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling disudutkan.

Ini tentang membangun standar yang sama: siapa pun pejabatnya, apa pun institusinya, dan dari mana pun asal kekuasaannya, persyaratan jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi jangan menjadi alat untuk memeriksa orang lain, tetapi menjadi cermin yang berani dihadapkan kepada diri sendiri.

Santabi.

 

Penulis, Ingot Simangunsong, adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co, dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click

 

 

 

Tags: DPR RIIjazahKPUsegarisSufmi Basco
ShareTweetSendShareSharePinSend

Berita Lainnya

Kolom

KOALISI tanpa KOMPETISI: Ketika partai politik memilih diam di hadapan kekuasaan

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 02:36 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  DALAM politik, ketika sebuah kursi kekuasaan kosong, biasanya partai-partai justru berlomba menawarkan kader terbaiknya. Tetapi dalam...

Read more
Kolom

PUAN tidak disebut, PDIP dikatakan sakit hati: Sejak kapan tidak diajak berarti kehilangan harga diri?

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 02:16 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong ADA kekeliruan dalam cara sebagian orang membaca posisi Puan Maharani dan PDI-Perjuangan. Mengapa Puan harus dianggap...

Read more
Kolom

Negeri ini sedang baik-baik saja?

by Ingot Simangunsong
17 November 2026 | 01:48 WIB
0

Oleh | Ingot Simangunsong  BETAPA memprihatinkannya ketika produk undang-undang dan kebijakan yang menentukan masa depan jutaan rakyat justru dipertanyakan proses...

Read more
Kolom

PEMAKZULAN: Istilah politik yang sudah berusia ratusan tahun ahun, apa sih artinya?

by Ingot Simangunsong
12 Oktober 2026 | 04:26 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  PERNAH dengar kata pemakzulan saat berita politik lagi panas-panasnya? Biasanya istilah ini muncul ketika ada desakan...

Read more
Kolom

Jika Gibran dimakzulkan, Apa yang terjadi pada pemerintahan dan peta politik Indonesia?

by Ingot Simangunsong
25 September 2026 | 09:01 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong WACANA pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik seiring bergulirnya perkara hukum yang...

Read more
Oplus_131105
Kolom

Pendidikan Gratis: Janji besar Prabowo Subianto yang kini menunggu pembuktian

by Ingot Simangunsong
21 September 2026 | 09:57 WIB
0

Catatan | INGOT SIMANGUNSONG  PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto tentang pendidikan negeri yang harus gratis kembali membuka perbincangan besar tentang masa...

Read more

Berita Terbaru

Kolom

Ijazah anggota DPR, KPU, dan efek domino transparansi 

18 November 2026 | 15:54 WIB
News

Pembangunan Pedestrian dan Kuliner Malam dimulai, dua pemulung tunawisma masih bertahan di tepi Aek Sigeaon

18 November 2026 | 10:00 WIB
Buah Pikir

Siapa Wakil Presiden pilihan Prabowo Subianto?

18 November 2026 | 07:20 WIB
Kolom

KOALISI tanpa KOMPETISI: Ketika partai politik memilih diam di hadapan kekuasaan

18 November 2026 | 02:36 WIB
Kolom

PUAN tidak disebut, PDIP dikatakan sakit hati: Sejak kapan tidak diajak berarti kehilangan harga diri?

18 November 2026 | 02:16 WIB
News

Kejari Simalungun evaluasi revitalisasi empat sekolah

17 November 2026 | 21:30 WIB
News

Kemenko PMK berkunjung ke Tapanuli Utara

17 November 2026 | 21:20 WIB
News

Deni Parlindungan Lumbantoruan diprediksi akan pimpin Golkar Tapanuli Utara Periode 2025-2029

17 November 2026 | 12:04 WIB
News

Wakil Bupati Taput: “Profiling gambaran diri setiap ASN”

17 November 2026 | 09:50 WIB
Kolom

Negeri ini sedang baik-baik saja?

17 November 2026 | 01:48 WIB
News

Operasi Zebra Toba 2026 dimulai, Polres Pematangsiantar sasar pelanggaran prioritas

16 November 2026 | 19:46 WIB
News

PSSAB SUMUT 4 Tapanuli Raya punya Ketua Baru, Persaudaraan Situmorang ditantang tak berhenti pada Seremoni Adat

15 November 2026 | 15:43 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus