Seluruh Fraksi Setuju, Kini Publik Menunggu Keberanian DPR dan Pemerintah
Catatan | Ingot Simangunsong

ADA kabar yang patut mendapat perhatian serius dari masyarakat.
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR RI untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.
Kesepakatan yang dicapai pada Rabu (18/11/2026) ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang pembahasan regulasi yang selama bertahun-tahun dinantikan masyarakat.
Namun, kita perlu membedakan antara persetujuan tingkat pertama di Komisi III dan pengesahan dalam rapat paripurna.
RUU tersebut belum dapat disebut resmi menjadi undang-undang sebelum tahapan pengambilan keputusan tingkat II diselesaikan.
Terlepas dari tahapan legislasi yang masih berjalan, ada satu harapan besar yang tidak boleh diabaikan: negara harus memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana.
Jangan hanya menghukum pelaku, ambil kembali hasil kejahatannya
Selama ini, pemberantasan korupsi kerap menghadirkan ironi di tengah masyarakat.
Seseorang bisa dijatuhi hukuman penjara, tetapi kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan justru menjadi persoalan panjang dalam proses penegakan hukum.
Bahkan, tidak sedikit masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang memiliki penghasilan terbatas dapat mengumpulkan kekayaan bernilai fantastis, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan mewah hingga berbagai bentuk investasi.
Pertanyaan publik sesungguhnya sederhana: dari mana kekayaan itu berasal?
Di sinilah urgensi UU Perampasan Aset.
Negara tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman badan, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian dan mengambil kembali hasil kejahatan sesuai mekanisme hukum.
Sebab, memenjarakan koruptor tanpa mampu memulihkan kekayaan negara yang dicuri belum sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat.
Kekayaan tidak wajar harus bisa dipertanggungjawabkan
Salah satu aspek yang menarik untuk dicermati adalah kemungkinan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan pidana terhadap seseorang atau yang dikenal dengan mekanisme non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme ini penting untuk menghadapi situasi ketika aset diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana, tetapi proses penuntutan atau pemidanaan terhadap pelakunya menghadapi hambatan tertentu.
Namun, mekanisme tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan negara merampas kekayaan seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.
Harus ada dasar hukum yang jelas, pembuktian yang dapat diuji, keterlibatan pengadilan, serta kesempatan bagi pemilik aset untuk membela haknya.
Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru mengorbankan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak milik warga negara.
Negara hukum tidak boleh membenarkan tindakan sewenang-wenang atas nama pemberantasan kejahatan.
Jangan ada tebang pilih
Persoalan berikutnya adalah konsistensi.
UU Perampasan Aset tidak boleh menjadi regulasi yang hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha besar, atau mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Jangan sampai aset milik orang biasa mudah diperiksa, sementara kekayaan bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah milik pihak yang memiliki pengaruh justru sulit disentuh.
Hukum tidak boleh mengenal kasta.
Apabila kekayaan seseorang berkaitan dengan tindak pidana, siapa pun orangnya harus dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang sama.
Tidak boleh ada perlindungan khusus karena jabatan, kekuasaan, hubungan politik, maupun kedekatan dengan pengambil keputusan.
Justru di sinilah keberanian negara akan diuji.
Jangan sampai menjadi senjata politik
Kita mendukung negara memiliki kewenangan untuk merampas aset hasil kejahatan.
Tetapi kita juga harus mengingatkan bahwa kewenangan yang besar selalu memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.
Jangan sampai UU Perampasan Aset berubah menjadi instrumen untuk menekan lawan politik, membungkam kritik, atau mengganggu kehidupan ekonomi seseorang tanpa bukti dan proses hukum yang adil.
Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukan pesanan.
Pengadilan harus berdiri independen, bukan mengikuti kepentingan kekuasaan.
Lembaga pengelola aset hasil rampasan juga harus transparan dan akuntabel.
Sebab, masyarakat tidak ingin menyaksikan uang negara dicuri oleh koruptor, kemudian aset yang berhasil dirampas justru menjadi ladang penyimpangan baru.
DPR dan Pemerintah jangan berhenti pada seremoni pengesahan
Persetujuan seluruh fraksi di Komisi III patut diapresiasi sebagai perkembangan politik legislasi.
Tetapi persetujuan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengawasan masyarakat.
DPR dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap pasal memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus diperhatikan.
Misalnya, seseorang membeli tanah atau kendaraan secara sah, tetapi kemudian aset tersebut dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan pemilik sebelumnya.
Hak orang yang memperoleh aset secara sah tidak boleh diabaikan.
Begitu pula masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, penipuan, penggelapan, dan kejahatan ekonomi lainnya harus mendapatkan kepastian mengenai kemungkinan pemulihan kerugian mereka.
Perampasan aset seharusnya tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga bagian dari upaya memulihkan keadilan.
Publik harus terus mengawal
Kita tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu partai politik, satu kelompok, atau satu pemerintahan.
Kita sedang berbicara tentang kepentingan negara dan masa depan pemberantasan korupsi.
Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu mengawal perjalanan RUU ini sampai pengesahan dan pelaksanaannya.
Jangan biarkan harapan masyarakat yang sudah menunggu bertahun-tahun berakhir sebagai dokumen hukum tanpa keberanian implementasi.
Indonesia tidak kekurangan aturan. Yang sering menjadi persoalan adalah konsistensi, integritas, dan keberanian menjalankan aturan tersebut.
Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus menjawab tiga tuntutan mendasar: mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, memberikan keadilan kepada korban dan negara, serta melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan.
PENUTUP
Negara harus berani memiskinkan koruptor, tetapi tidak boleh memberikan kekuasaan kepada siapa pun untuk merampas hak warga negara secara sewenang-wenang.
Jangan hanya berani mengambil aset milik mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Buktikan bahwa hukum juga mampu menjangkau mereka yang selama ini merasa kebal terhadap hukum.
Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari banyaknya aset yang disita atau panjangnya daftar orang yang dipenjara.
Keberhasilan itu diukur dari tegaknya keadilan, pulihnya kerugian negara, dan hilangnya ruang bagi siapa pun untuk memperkaya diri melalui kejahatan.
Rakyat tidak membutuhkan undang-undang yang sekadar terdengar keras. Rakyat membutuhkan hukum yang benar-benar bekerja, tanpa pandang bulu.
Penulis, Ingot Simangunsong adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click
Mediaonline Segaris.co, Santun Menyapa, Tajam Menggugat, Berani Mengingatkan.



