Oleh | Imran Simanjuntak. MA
DI tengah dinamika politik nasional yang semakin kompleks, Harlah PKB ke-28 menghadirkan sesuatu yang berbeda dari sekadar perayaan partai.
Ia menjadi panggung lahirnya sebuah gagasan besar yang kini mulai diperbincangkan di ruang publik: Prabowonomics.
Bukan sebagai jargon ekonomi, bukan sebagai retorika politik, tetapi sebagai ideologi implementatif yang menegaskan bahwa negara harus kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Harlah PKB ke-28 menjadi titik penting karena di sanalah gagasan ini disuarakan secara terbuka, sistematis, dan dengan keberanian moral yang jarang terlihat dalam acara politik.
PKB, melalui kepemimpinan Gus Muhaimin, tampil bukan hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai penyuara gagasan—penyambung aspirasi rakyat yang selama ini merasa negara semakin menjauh dari mereka.
Di panggung Harlah itu, Prabowonomics diperkenalkan bukan sebagai program teknokratis, tetapi sebagai jalan pulang negara kepada rakyat.
Harlah PKB ke-28 menjadi ruang di mana keresahan rakyat diartikulasikan dengan jujur.
Kekecewaan terhadap DPR yang dipersepsikan sibuk dengan politik transaksional.
Ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak konsisten dalam menegakkan integritas birokrasi.
Kekecewaan terhadap aparat penegak hukum yang terjebak dalam mafia peradilan dan ketidaksetaraan hukum.
Kekecewaan terhadap hilangnya sumber daya alam yang tidak membawa manfaat bagi rakyat.
Di tengah suasana itu, Prabowonomics hadir sebagai gagasan korektif yang menegaskan bahwa negara tidak boleh terus berjalan dengan pola lama.
Bahwa pembangunan tidak boleh lagi diarahkan pada kepentingan golongan, tetapi harus kembali kepada amanat Pasal 33 UUD 1945: kekayaan alam dan kebijakan ekonomi harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Harlah PKB ke-28 menjadi titik di mana gagasan ini disampaikan dengan tegas: negara harus kembali kepada rakyat.
Prabowonomics mengajak kita melihat pembangunan bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai proses memanusiakan manusia.
Ia menempatkan rakyat sebagai tujuan, bukan objek. Ia menempatkan konstitusi sebagai kompas, bukan formalitas.
Ia menempatkan integritas sebagai fondasi, bukan slogan.
Di panggung Harlah PKB, gagasan ini disampaikan dengan keberanian moral, oleh PKB juga para ulama ulama Nusantara yang berasal dari Ijmak Ulama, bahwa eksekutif harus meninggalkan birokrasi lamban dan orientasi proyek; bahwa legislatif harus berhenti menjadi arena transaksi kekuasaan; bahwa yudikatif harus melepaskan diri dari mafia hukum; bahwa pembangunan harus kembali berakar pada manusia Indonesia sebagai pusat kebijakan.
PKB, melalui Harlah ke-28, menegaskan bahwa Prabowonomics bukan hanya gagasan Presiden terpilih, tetapi gagasan bangsa.
PKB mengambil posisi sebagai penyuara ide, bukan sekadar pendukung politik. Inilah yang membuat Harlah PKB ke-28 berbeda: ia bukan sekadar acara partai, tetapi forum intelektual yang melahirkan paradigma baru.
Di tingkat eksekutif, Prabowonomics menuntut reformasi birokrasi yang berbasis merit, efisiensi anggaran, dan digitalisasi layanan publik.
Di legislatif, ia menuntut DPR untuk kembali menjadi penjaga amanat rakyat, bukan penjaga kepentingan golongan.
Di yudikatif, ia menuntut penegakan hukum tanpa pandang bulu dan penghapusan mafia hukum.
Semua ini disuarakan di Harlah PKB ke-28 sebagai komitmen moral bahwa partai politik tidak boleh hanya menjadi mesin elektoral, tetapi harus menjadi mesin gagasan.
PKB menempatkan dirinya sebagai partai yang tidak hanya mendukung Prabowo, tetapi juga mengawal gagasan Prabowonomics sebagai arah baru pembangunan nasional.
Prabowonomics juga menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Program gizi, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan akses bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa.
Negara yang kuat adalah negara yang memiliki manusia yang kuat.
Dan manusia yang kuat hanya lahir dari kebijakan yang berpihak pada mereka.
Harlah PKB ke-28 menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi dipahami sebagai proyek fisik semata, tetapi sebagai pembangunan manusia Indonesia.
Inilah inti Prabowonomics yang disuarakan PKB: pembangunan yang kembali kepada rakyat.
Pada akhirnya, Prabowonomics adalah ajakan untuk kembali kepada hal yang paling mendasar: negara harus bekerja untuk rakyat.
Harlah PKB ke-28 menjadi momentum penting karena di sanalah gagasan ini disuarakan dengan lantang, jernih, dan tanpa kompromi.
PKB menempatkan dirinya sebagai partai yang tidak hanya mengikuti arus politik, tetapi membentuk arus gagasan.
Prabowonomics adalah jalan pulang negara kepada rakyat.
Dan PKB, melalui Harlah ke-28, menjadi penyuara yang membuka jalan itu.
Jika seluruh instrumen negara menjadikannya kaidah berpikir dan bertindak, maka Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki babak baru: babak ketika negara benar-benar hadir untuk rakyatnya.
Penulis: Imran Simanjuntak. MA, Ketua DPC PKB Kota Pematangsiantar, SUMUT & Dosen STAI SAMORA
