Catatan | Ingot Simangunsong
PENDIDIKAN tinggi dan jabatan mentereng ternyata tidak selalu berjalan seiring dengan kebijaksanaan.
Fenomena ini terlihat ketika sejumlah pejabat publik menyampaikan pernyataan yang justru menimbulkan kebingungan, kontroversi, bahkan terasa jauh dari akal sehat masyarakat.
Persoalannya bukan semata-mata soal salah memilih kata. Lebih jauh, hal itu menyentuh kualitas komunikasi publik dan tanggung jawab moral seorang pejabat.
Seorang pejabat berbicara bukan lagi sebagai pribadi biasa. Setiap pernyataannya membawa nama institusi, pemerintah, bahkan negara.
Karena itu, ucapan yang tidak cermat dapat berdampak lebih luas: memicu kegaduhan, memperlebar jarak dengan masyarakat dan menggerus kepercayaan publik.
Gelar akademik bukan jaminan kebijaksanaan
Gelar doktor, profesor, jabatan menteri, jenderal atau posisi tinggi lainnya menunjukkan kapasitas dan pengalaman tertentu. Namun, semua itu tidak otomatis menjadikan seseorang bijaksana.
Kecerdasan intelektual berbeda dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan etis.
Seseorang dapat sangat pintar menyusun argumentasi, tetapi belum tentu mampu memahami perasaan masyarakat.
Ia bisa menguasai teori dan data, tetapi belum tentu peka terhadap kenyataan yang dihadapi rakyat.
Di sinilah kekuasaan dapat menciptakan persoalan baru. Pejabat yang terlalu lama berada dalam lingkungan kekuasaan berisiko hidup dalam semacam “gelembung realitas”, ketika informasi yang diterima sudah melewati berbagai lapisan penyaringan.
Akibatnya, realitas yang mereka lihat dari ruang kekuasaan bisa berbeda dengan realitas yang dirasakan masyarakat di luar sana.
Ketika komunikasi berubah menjadi pembenaran
Dalam era media sosial, persoalan menjadi semakin rumit. Pernyataan pejabat dapat menyebar dalam hitungan menit dan langsung diuji oleh publik.
Masyarakat kini tidak hanya menerima informasi. Mereka membandingkan, memeriksa, merekam dan mendiskusikannya.
Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya bertujuan menjaga citra atau membangun persepsi.
Publik membutuhkan informasi yang jernih, data yang dapat dipertanggungjawabkan dan keberanian pejabat mengakui apabila terjadi kekeliruan.
Sebab, ketika fakta dipaksa mengikuti narasi, yang rusak bukan hanya sebuah pernyataan. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan.
Ukuran pemimpin bukan hanya kepintaran
Pemimpin yang sehat secara intelektual seharusnya memiliki keberanian mengatakan, “Saya bisa saja keliru.”
Ia tidak kehilangan wibawa ketika mengoreksi pernyataan. Justru sebaliknya, kemampuan mengakui kesalahan menunjukkan kedewasaan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan pejabat yang selalu terlihat paling pintar.
Masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu menggunakan kepintarannya dengan rendah hati, berbicara dengan tanggung jawab dan tetap berpijak pada kenyataan.
Sebab pintar adalah kemampuan memahami sesuatu. Bijaksana adalah kemampuan menggunakan pemahaman itu dengan benar.
Dan ketika kepintaran kehilangan kebijaksanaan, pernyataan seorang pejabat bukan lagi sekadar kata-kata.
Ia bisa menjadi ujian bagi akal sehat rakyat.
Penulis, Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co & Penanggungjawab Mediaonline Shalom.click
