FLORES, NTT, SEGARIS.CO – PENANGANAN darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026), terus dilakukan pemerintah bersama tim gabungan.
Berdasarkan pemutakhiran data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Sabtu (15/8) pukul 18.48 WIB, 47 orang dilaporkan meninggal dunia.
Korban tersebar di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, Sikka 3 orang, Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang dan Ende 1 orang. Petugas juga masih melakukan evakuasi serta memberikan penanganan medis terhadap warga yang mengalami luka-luka.
Ratusan Bangunan Mengalami Kerusakan
BNPB mencatat kerusakan bangunan juga cukup luas. Hingga Sabtu sore pukul 17.00 WIB, tercatat 157 rumah rusak berat, 41 rusak sedang dan 148 rusak ringan.
Kerusakan turut terjadi pada fasilitas publik, yakni 87 fasilitas pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, lima tempat ibadah dan enam kantor. Pendataan kerusakan masih berlangsung karena petugas terus melakukan kaji cepat di sejumlah wilayah terdampak.
Pemerintah Prioritaskan Evakuasi dan Pelayanan Kesehatan
Pemerintah pusat langsung menggelar koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa penyelamatan korban, pelayanan kesehatan dan pemulihan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas.
“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno.
Pratikno juga meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat, termasuk kemungkinan kebutuhan rumah sakit sementara, sehingga pemerintah pusat dapat mengerahkan bantuan secara lebih efektif.
BNPB Aktifkan Posko dan Percepat Bantuan
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meminta kepala daerah terdampak menetapkan status tanggap darurat dan mengaktifkan pos komando.
Menurut BNPB, keberadaan posko akan mempermudah koordinasi pendataan kerusakan, pencarian dan pertolongan, serta penanganan warga yang membutuhkan tempat pengungsian.
BNPB juga telah menggerakkan bantuan darurat dari gudang logistik di Flores Timur. Dari Jakarta, pemerintah mengirimkan 50 ribu paket bantuan dengan total berat sekitar 275 ton melalui Baseops TNI AU Halim Perdanakusuma.
Sebanyak 10.500 paket telah tiba di baseops, termasuk bantuan yang berasal dari Presiden Prabowo Subianto.
Basarnas, TNI dan Polri Dikerahkan
Tim Basarnas mengerahkan kelompok khusus SAR dari sejumlah wilayah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat, untuk membantu proses pencarian dan penyelamatan korban yang tertimpa reruntuhan.
Sementara itu, unsur TNI dan Polri mengerahkan personel serta alat utama sistem persenjataan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah terdampak, termasuk dukungan pesawat dan kapal laut militer.
Kementerian Pekerjaan Umum juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membersihkan material longsor yang menghambat akses jalan maupun sungai.
Kemensos Siapkan Dapur Umum dan Layanan Psikososial
Kementerian Sosial menggerakkan bantuan dari gudang logistik di Kupang menuju wilayah terdampak, termasuk Nagekeo dan Sikka.
Selain mengirimkan logistik dan personel Tagana, Kemensos menyatakan siap mengaktifkan dapur umum serta pelayanan psikososial bagi masyarakat terdampak.
Langkah tersebut penting karena selain kebutuhan makanan, air bersih, tempat tinggal sementara dan layanan kesehatan, warga yang mengalami bencana besar juga membutuhkan pendampingan untuk menghadapi trauma.
Kementerian Kesehatan Siapkan Respons Darurat
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan akan mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di tingkat pusat dan daerah.
Tim dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan juga diberangkatkan bersama tim BNPB untuk mendukung penanganan medis di wilayah terdampak.
Sementara itu, sejumlah fasilitas transportasi turut terdampak. BNPB melaporkan lima dari 15 bandara di NTT mengalami dampak gempa, meskipun landasan pacu masih dapat digunakan. Kerusakan terutama terjadi pada terminal bandara.
Dua fasilitas pelabuhan dilaporkan mengalami kerusakan berat, sementara sejumlah pelabuhan lainnya masih dapat digunakan. Kementerian Perhubungan juga menyiagakan helikopter dan pesawat di bawah koordinasi BNPB.
BMKG: Tsunami Berakhir, Gempa Susulan Masih Terjadi
BMKG sebelumnya mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa M7,7 mengguncang wilayah Flores pada Sabtu pagi pukul 04.58 WIB.
Peringatan dini tsunami kemudian diakhiri pada pukul 07.30 WIB. BMKG menjelaskan gempa dangkal tersebut berkaitan dengan aktivitas Flores Back-Arc Thrust, dengan episenter berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Nagekeo.
Namun masyarakat diminta tidak lengah.
BMKG mencatat hingga pukul 14.00 WIB telah terjadi 235 aktivitas gempa susulan dengan magnitudo antara M2,5 hingga M6,2. Tren aktivitas gempa susulan ketika itu belum menunjukkan peluruhan yang signifikan.
Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riama mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak mempercayai informasi yang tidak bertanggung jawab dan mengikuti perkembangan melalui kanal resmi BMKG.
Warga juga diminta menjauhi bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan struktur serta meningkatkan kewaspadaan terhadap gempa susulan.
Pendataan Korban dan Kerusakan Masih Berlangsung
BNPB menegaskan data korban maupun kerusakan masih bersifat sementara. Tim gabungan terus melakukan verifikasi di lapangan untuk memperoleh gambaran dampak bencana secara lebih menyeluruh.
Dengan kondisi yang masih berkembang, masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap mengikuti arahan petugas, menghindari bangunan yang rusak dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Pemerintah bersama BNPB, BPBD, Basarnas, TNI, Polri, kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi agar proses pencarian, penyelamatan, pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dapat berjalan secepat mungkin. [Red/***]
Catatan: Data dalam berita ini merupakan data sementara berdasarkan pembaruan resmi yang tersedia pada 15 Agustus 2026 dan dapat berubah seiring proses verifikasi lapangan.
