JAKARTA — SEGARIS.CO — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) serta mem-blacklist empat perusahaan pupuk yang terbukti mengedarkan pupuk palsu.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan mafia di sektor pertanian, serta perlindungan terhadap petani yang selama ini dirugikan.
Amran mengungkapkan bahwa empat perusahaan swasta yang memproduksi pupuk NPK terbukti bersalah setelah hasil uji laboratorium menunjukkan kandungan NPK dalam produk mereka jauh di bawah standar yang ditetapkan.
Salah satunya bahkan hanya memiliki kandungan 0, sekian persen, padahal standar minimum adalah 15%.
“Empat perusahaan ini kami blacklist, dan berkasnya sudah kami serahkan kepada penegak hukum. Selain itu, terdapat 23 perusahaan lain yang produknya juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Kami akan menindaklanjuti hal ini, dan jika terbukti melanggar, akan kami serahkan ke pihak berwenang,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantor Kementan, Selasa (26/11/2024).
Mentan menekankan bahwa peredaran pupuk palsu dan berkualitas rendah sangat merugikan petani.
Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat pupuk palsu diperkirakan mencapai Rp600 miliar, sementara kerugian akibat pupuk berkualitas rendah bisa mencapai Rp3,2 triliun.
“Bayangkan, petani mengeluarkan biaya sekitar Rp19 juta per hektare untuk pengolahan tanah, pembibitan, dan pembelian pupuk, namun hasilnya gagal karena pupuk yang tidak sesuai standar. Ini adalah tindakan yang sangat merugikan dan tidak manusiawi,” tegas Amran.
Sebagai bagian dari langkah tegas ini, sebanyak 11 pejabat Kementan yang terlibat dalam proses pengadaan pupuk, mulai dari direktur hingga staf, telah dinonaktifkan.
Amran juga menegaskan bahwa apabila diperlukan, mereka akan diserahkan ke pihak berwajib.
“11 orang yang terkait dalam proses pengadaan pupuk sudah kami non-aktifkan mulai hari ini. Mereka terdiri dari pejabat eselon 2, eselon 3, hingga staf yang terlibat dalam proses lelang. Kami mohon maaf atas kejadian ini, dan kami akan terus memastikan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Amran.
Namun, Amran enggan mengungkapkan identitas pejabat atau PNS Kementan yang terlibat dalam praktik merugikan ini.
“Yang penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan petani dan sektor pertanian, sesuai dengan arahan Presiden,” ujarnya.
Tindakan ini sendiri berawal dari laporan masyarakat mengenai peredaran pupuk palsu yang merugikan petani.
Amran mengapresiasi peran serta masyarakat dan media dalam membantu mengungkap masalah ini, sehingga langkah tegas dapat segera diambil. [RE/***]
