Oleh | Sabar Mangadoe
TERAMAT sulit bagi netizen yang awam politik untuk memahami politik tingkat nasional.
Misalnya urusan Capres, pada umumnya para Netizen ini malah jadi tersesat politik.
Karena politik nasional itu ditentukan oleh apa yang tidak terlihat dan tidak terdengar di ruang publik.
Sesungguhnya politik itu hanyala panggung sandiwara. Yaitu panggung untuk pentas perang yang terdiri dari banyak dan jenis pertempuran, namun tanpa mesiu. Dengan peran dan lakon yang jumlahnya tak terbatas dan tak terduga pula.
Karena politik adalah “panggung pentas sandiwara” seni dari segala kemungkinan.
Apalagi bagi netizen yang hanya andalkan ujung jari dan layar Hp aja, alias medsos.
Bayangkanlah, seorang hrand master catur saja pun akan sama saja bila dia hanya andalkan ujung jari dan layar HP, akan tersesat politik juga. Apalagi bagi netizen yang awam politik!!
Netizen awam politik, siapa yang tidak mengetahui apa yang tidak terlihat dan tidak terdengar di ruang publik.. hanya andalkan berita dan percakapan politik di medsos.
Turunlah segera ke bumi
Mudah saja!! Turunlah segera ke bumi, bekerja di darat untuk ikut menyalakan api pergerakan rakyat di darat, ikutan memicu dan memacunya. Kelompok Relawan Juang Politik DULUR GANJAR PRANOWO, atau disingkat DGP Bukanlah Ormas ataupun organ sebagai bagian dari Tim Sukses Kandidat Capres Ganjar Pranowo itu sendiri.
Tapi DGP didesain sebagai organisasi yang independen dan berdaulat penuh sebagai sebuah Pergerakan Rakyat. Dimana Mendukung Ganjar agar menjadi Capres 2024 serta membantu memenangkannya adalah hanya salah satu target politik dari DGP.
DGP Pergerakan Rakyat Lawan Politik Uang
Target politik DGP lainnya adalah mengorganisir rakyat pendukung Ganjar Pranowo sebanyak dan sebesar-besarnya, sedemikian rupa untuk rame-rame bergerak menolak bahkan melawan praktek politik uang.
Karena faktanya kini semakin lama semakin banyak rakyat kita yang kecanduan politik uang sebagai aksi balas dendam politik akibat semakin tidak percayanya rakyat pada para Politisi dan partai politik. Meskipun pada umumnya rakyat sudah semakin banyak yang tahu bahwa kelakuan mereka ini justru merusak dan membunuh masa depan mereka dan keluarganya sendiri.
Jual Harga Diri Hanya Rp1.600 sampai Rp8.000 per bulan selama 5 tahun
Misalnya, terima duit Rp.100 ribu sama dengan jual harga diri Rp1.600an perbulan selama 5 tahun. Kalaupun total mereka berhasil terima uang Rp500 ribu, berarti mereka jual dirinya hanya Rp.8 ribu perbulan saja. Akibatnya, selama 5 tahun rakyat yang kecanduan politik uang ini sudah tidak lagi mau dan mampu untuk berdaulat.
Rakyat yang kecanduan politik uang ini tentulah sudah merasa tidak berhak lagi untuk mengontrol, menegur apalagi untuk menghukum kelakuan jahat dan korups dari para Politikus yang telah dipilihnya itu. Padahal demokrasi itu adalah alat untuk mewujudkan Kedaulatan Rakyat.
Tampak jelas disini bahwa Rakyat kita semakin putus asa serta terperangkap, yaitu seolah tak punya pilihan lain, kecuali berpesta demokrasi, bergembira bersama dengan rame-rame menikmati praktek politik uang itu saat Pilpres, Pileg, Pilkada, bahkan Pilkades. Kondisi ini sungguh Ironis dan tragis, memang.
Demokrasi tuna adab menuju bidadab
Buya Syafii Maarif (86) bolak-balik dengan lantang dan lugas serta tanpa bosan berkata dan memperingatkan kita semua bahwa demokrasi Indonesia semakin lama semakin memasuki fase Tuna Adab.
Dan bila tak ada langkah terobosan yang besar dari kita, maka kondisi demokrasi kita ini sesungguhnya sedang menuju fase biadab. Yaitu sistem dan budaya demokrasi yang secara faktual justru merusak dan menghancurkan masa depan rakyat, bangsa dan negara itu sendiri.
Dengan kata lain, femokrasi kita justru semakin menjadi alat yang ampuh bagi kaum politikus busuk dan gerombolan pengusaha hitamnya untuk menjajah dan menjarah rakyat, bangsa dan negara. Inilah demokrasi tuna adab menuju biadab yang dimaksud.
Jadi DGP sebagai sebuah pergerakan rakyat memiliki target politik lainnya, yaitu rame-rame akan mendukung Siapapun para calon DPR-RI, DPD, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota serta para Calon Kepala Daerah gubernur, bupati dan wali kota yang tidak mengandalkan praktek politik uang.
Sabar Mangadoe, Penasehat DPP Dulur Ganjar Pranowo (DGP)
