Catatan | Ingot Simangunsong

KETIKA KPU dijadikan rujukan, jangan sampai transparansi berhenti pada pernyataan.
PERNYATAAN Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR dapat ditelusuri melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), patut dicermati secara serius.
Pernyataan tersebut muncul setelah desakan publik agar ijazah seluruh anggota DPR RI dibuka dan diverifikasi.
Dasco menyebut data pencalonan para legislator tersedia di KPU dan dapat dilihat masyarakat.
Sekilas, jawaban itu terdengar sederhana. Namun, persoalannya tidak sesederhana menunjukkan tempat penyimpanan dokumen.
Apakah keterbukaan dokumen otomatis menjamin keabsahan dokumen?
Di sinilah publik perlu mendapatkan penjelasan yang lebih utuh.
KPU memang memiliki kewenangan melakukan verifikasi administrasi persyaratan pencalonan.
Namun, keterbukaan dokumen dan pembuktian keaslian materiil ijazah merupakan dua persoalan berbeda. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Masyarakat tidak sedang meminta hak istimewa. Masyarakat sedang menggunakan haknya untuk mengetahui apakah persyaratan yang melekat pada seseorang ketika menduduki jabatan publik telah dipenuhi sebagaimana mestinya.
Lebih jauh, pernyataan Dasco justru membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang standar transparansi di seluruh institusi negara.
Bagaimana jika prinsip yang sama diterapkan kepada pejabat di kementerian, kepala daerah, anggota DPRD, pimpinan lembaga negara, hingga mereka yang menduduki jabatan strategis melalui proses seleksi dan pengangkatan?
Apakah seluruh institusi siap membuka rekam jejak pendidikan pejabatnya untuk diuji secara proporsional?
Inilah efek domino yang perlu dipikirkan.
Jangan sampai keterbukaan hanya menjadi tuntutan ketika menyangkut lembaga tertentu, tetapi berubah menjadi persoalan privasi ketika menyentuh lembaga lainnya.
Tentu, transparansi bukan berarti seluruh data pribadi seseorang harus diumbar tanpa batas. Informasi yang relevan dengan persyaratan jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap menghormati perlindungan data pribadi.
Kita juga perlu menegaskan bahwa ijazah bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang pejabat.
Integritas, kapasitas, rekam jejak, dan keberpihakan kepada rakyat jauh lebih luas daripada selembar dokumen pendidikan.
Namun, memenuhi persyaratan administratif adalah kewajiban, bukan prestasi yang patut dibanggakan.
Jika KPU menjadi rujukan untuk memeriksa dokumen pendidikan anggota DPR, maka KPU juga harus memastikan mekanisme akses, keterbukaan, dan penjelasan mengenai proses verifikasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Jangan biarkan masyarakat berputar-putar mencari dokumen, sementara institusi saling melempar tanggung jawab.
Negara tidak boleh alergi terhadap pertanyaan publik. Sebab, jabatan publik bukan ruang kekebalan dari pengawasan masyarakat.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang siapa yang paling benar atau siapa yang paling disudutkan.
Ini tentang membangun standar yang sama: siapa pun pejabatnya, apa pun institusinya, dan dari mana pun asal kekuasaannya, persyaratan jabatan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi jangan menjadi alat untuk memeriksa orang lain, tetapi menjadi cermin yang berani dihadapkan kepada diri sendiri.
Santabi.
Penulis, Ingot Simangunsong, adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co, dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click




