Catatan | Ingot Simangunsong

DALAM politik, ketika sebuah kursi kekuasaan kosong, biasanya partai-partai justru berlomba menawarkan kader terbaiknya.
Tetapi dalam persoalan calon pengganti Gibran Rakabuming Raka, yang terlihat justru sebaliknya: partai-partai koalisi memilih tidak mengajukan nama.
Kenapa demikian? Ada empat kemungkinan kalkulasi politik di balik sikap tersebut.
Mereka memahami bahwa kendali ada di tangan Prabowo
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, partai koalisi memang tidak memiliki kewenangan konstitusional langsung untuk menentukan calon.
Partai Demokrat, Golkar, NasDem, PKS dan PAN menyatakan menyerahkan proses tersebut kepada Prabowo.
Tidak ingin berhadapan dengan kepentingan Gerindra
Ini menarik.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada 15–17 November 2026 menyatakan bahwa hampir seluruh ketua umum partai koalisi sepakat mendukung calon dari Gerindra.
PAN bahkan secara terbuka menyatakan tidak akan mengajukan kader sendiri.
Secara politik, ini bisa dibaca sebagai bentuk pengakuan bahwa Gerindra merupakan pusat kekuasaan dalam pemerintahan Prabowo.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai ada dua pertimbangan: peluang kader partai lain untuk terpilih relatif kecil dan risiko politik yang melekat pada posisi tersebut.
Dengan kata lain, partai mungkin berpikir: untuk apa mengeluarkan energi politik jika peluang menang kecil dan konsekuensinya belum tentu menguntungkan?
Tetapi ada satu hal yang justru lebih menarik untuk dikritisi.
Apakah sikap tidak mengajukan calon ini merupakan bentuk kedewasaan politik atau justru menunjukkan semakin kuatnya dominasi satu partai dalam koalisi pemerintahan?
Sebab partai politik bukan sekadar kendaraan untuk mengantarkan seseorang menjadi presiden.
Partai juga memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan rakyat, mengawasi pemerintahan, dan memastikan keseimbangan kekuasaan.
Kalau semua keputusan strategis akhirnya diserahkan kepada satu orang, lalu di mana posisi tawar partai-partai koalisi?
Jangan sampai koalisi hanya ramai ketika membagi kekuasaan, tetapi mendadak kompak diam ketika harus menunjukkan sikap politik. ***
Penulis, Ingot Simangunsong, adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click





