catatan | Ingot Simangunsong
TERLINTAS di benak, seperti apa ya, kalau pemilihan kepala daerah [gubernur, bupati dan wali kota bersama wakilnya] digelar, sekali dalam 10 tahun? Atau digelar 10 tahunan.
Artinya, para gubernur, bupati dan wali kota bersama wakilnya, diberi masa mengabdi 10 tahun untuk membangun daerahnya masing-masing.
Mengirit dan mengamputasi beban cost politic
YANG terbayangkan seberapa besar biaya pelaksanaan Pilkada yang dapat diirit. Pilkada Sumut 2024 [gubernur, bupati dan wali kota] saja, harus keluarkan dana dari APBD sebanyak Rp1 triliun.
Itu biayanya patungan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Belum lagi biaya [cost politic] yang harus dikeluarkan para calon kepala daerah untuk berjuang mendapatkan suara pemilih agar memenangkan pertarungan.
Para calon kepala daerah itu, setidaknya harus menyediakan cost politic dari puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
Angka-angka yang fantastik, dan harus dipersiapkan itu, adalah beban yang wajib dipikul. Dengan gelar Pilkada 10 tahunan, selain terjadi pengiritan anggaran di pemerintahan, juga merupakan tindak pengamputasian cost politic bagi para calon kepala daerah.
No petahana dan zero konflik
KEMUDIAN — karena di 10 tahunan gelaran Pilkada dan tidak dibenarkan mencalonkan kembali — maka terhapuslah sebutan PETAHANA atau INCUMBENT.
Tidak ada lagi ungkapan LANJUTKAN 2Periode, karena yang muncul adalah para calon kepala daerah, sebagai pendatang baru [new comer], yang tentu dengan visi – misi pembangunan berkelanjutan dengan pengayaan ide/gagasan yang inovatif.
Jadi para new comer yang disebut – sebut atau dinobatkan calon kepala daerah, wajib melanjutkan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selanjutnya, dengan para new comer, akan tercipta zero konflik atau gesekan di lingkaran elit politisi, pendukung dan simpatisan, baik internal serta eksternal para calon kepala daerah.
Tidak lagi terlontarkan sindiran berbalas sindiran, saling membuka borok dan aib. Karena, para pendukung 10 tahunan Pilkada, muncul dengan suasana baru, PESTA DEMOKRASI dan akan lebih kental bersama visi – misinya.
Lebih fokus merealisasikan pembangunan
TENTU di Pilkada 10 tahunan, diharapkan hadirnya seorang pemimpin dengan moralitas dan mental yang baik dan mumpuni.
Kenapa? Karena, di kurun waktu 10 tahun kepemimpinan para kepala daerah itulah, pembangunan di segala sektor mau pun yang skala prioritas, dapat dilaksanakan dan diwujudkan.
Tentu, tidak lagi menjadi alasan klise, masalah keterbatasan waktu untuk bekerja. Karena, waktu 10 tahun, adalah masa kerja yang cukup panjang untuk merealisasikan visi – misi pembangunan.
Dengan masa pengabdian 10 tahun, setidaknya ada tiga sektor pembangunan yang dapat dikemas dengan baik, bermanfaat dan berdaya guna. Misalnya, sektor pendidikan, kesehatan dan UMKM.
Kemudian, para calon kepala daerah [new comer], di samping bagaimana menjaga dan merawat 3 sektor tersebut, juga melakukan terobosan baru di 3 sektor lainnya. Dengan konsep pengabdian 10 tahun, maka pembangunan berkelanjutan dapat direalisasikan sehingga rakyat benar – benar sejahtera.
Kepala desa kenapa bisa!!!
PARA KEPALA desa dengan segala referensi yang mereka persiapkan dan miliki, telah sukses menggolkan keinginan mereka agar masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.
Jika para kepala desa dapat meraih KEMENANGAN atas apa yang mereka perjuangkan, kenapa untuk masa jabatan gubernur, bupati dan wali kota bersama wakilnya, tidak diperjuangkan juga agar masa abdinya menjadi 10 tahun.
Siapa atau lembaga mana yang pas untuk memperjuangkan masalah penambahan masa pengabdian dari 5 tahun menjadi 10 tahun, ya tergantung lembaga atau wadahnya para gubernur, bupati dan wali kota.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jabatan kepala desa 8 tahun sejak pelantikan.
Untuk itulah, patut didorong gerakan penambahan masa jabatan kepala daerah, dari 5 tahun menjadi 10 tahun, agar pembangunan lebih terarah, jelas dan teramputasinya cost politic serta zero konflik internal dan eksternal para calon kepala daerah.
Semoga!!!
Pematangsiantar, 13 Oktober 2024
Pencatat, INGOT SIMANGUNSONG, pimpinan redaksi Segaris.co
