SIMALUNGUN, SEGARIS.CO – KONDISI sejumlah ruas jalan utama di Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi perhatian masyarakat.
Kerusakan jalan dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan perjalanan, tetapi juga berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi.
Sedikitnya ada empat ruas jalan utama yang menjadi perhatian, yakni Nagori Damakkitang–Nagori Tani sepanjang sekitar 6 kilometer, Nagori Damakkitang–Nagori Sinasih sekitar 8–9 kilometer, Nagori Dolok–Nagori Dolok Marawa sekitar 6 kilometer, serta Nagori Simanabun–Pangalbuan Raya sekitar 28 kilometer.
Dengan perkiraan tersebut, total panjang ruas jalan yang menjadi perhatian masyarakat mencapai sekitar 48–49 kilometer.
Bagi masyarakat Silou Kahean, keberadaan jalan yang layak sangat penting karena menjadi penghubung antarwilayah sekaligus akses utama untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, bersekolah, mendapatkan pelayanan kesehatan, hingga menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.
Keprihatinan tersebut disampaikan Sekretaris Tuppuan Damanik Boru Panogolan (TDBP) Silou Kahean, Arifin Damanik.
Sebagai putra daerah yang pernah merasakan langsung kehidupan masyarakat Silou Kahean, Arifin menilai persoalan infrastruktur jalan tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Jalan adalah urat nadi masyarakat. Ketika akses jalan mengalami kerusakan, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani yang membawa hasil pertanian, anak-anak yang pergi ke sekolah, masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, dan pelaku usaha,” ujar Arifin.
Menurutnya, masyarakat memahami bahwa pemerintah memiliki keterbatasan anggaran dan harus menentukan skala prioritas pembangunan.
Namun, jika kemampuan anggaran Kabupaten Simalungun belum memungkinkan untuk menangani seluruh ruas jalan yang rusak, Arifin berharap Pemkab Simalungun dan Pemprov Sumatera Utara dapat membangun kolaborasi dalam penanganan infrastruktur.
“Kalau kemampuan anggaran kabupaten terbatas, menurut saya solusinya bukan hanya menunggu. Harus dibangun kolaborasi antara Pemkab Simalungun dengan Pemprov Sumut, sehingga ruas-ruas jalan yang membutuhkan penanganan dapat dikerjakan secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran masing-masing,” katanya.
Minta jalan rusak dipetakan dan diprioritaskan
Hal senada disampaikan Hermanto Hamonanga Sipayung, SH, CIM. Putra kelahiran Silou Kahean yang kini aktif sebagai advokat tersebut menilai kolaborasi pemerintah daerah penting agar pembangunan infrastruktur dapat menjangkau masyarakat di wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
Hermanto berharap kondisi jalan di Silou Kahean dapat dipetakan secara menyeluruh. Ruas dengan tingkat kerusakan paling berat, menurutnya, perlu ditetapkan sebagai prioritas penanganan.
“Masyarakat tidak meminta semuanya harus selesai dalam satu tahun. Yang penting ada perencanaan yang jelas, ada skala prioritas, dan ada kolaborasi. Kalau dilakukan bertahap, masyarakat tentu bisa memahami,” ungkapnya.
Hermanto juga menekankan bahwa kondisi jalan memiliki kaitan erat dengan perekonomian masyarakat.
Bagi warga yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian, kondisi jalan sangat menentukan kelancaran pengangkutan hasil pertanian dari wilayah produksi menuju pasar atau pusat perdagangan.
Jalan yang layak juga akan memperlancar mobilitas masyarakat antar-nagori serta memudahkan akses menuju fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, Hermanto berharap aspirasi masyarakat Silou Kahean dapat menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, baik di tingkat Kabupaten Simalungun maupun Provinsi Sumatera Utara.
“Saya lahir di Silou Kahean. Saya tahu bagaimana kehidupan masyarakat di daerah ini. Harapan masyarakat sebenarnya sederhana, yaitu memiliki akses jalan yang layak. Karena itu, saya berharap Pemkab Simalungun bersama Pemprov Sumut dapat berkolaborasi mencari solusi terbaik,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyampaian aspirasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menyudutkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kampung halaman dan masyarakat yang membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur dasar.
“Mari kita dorong dengan cara yang konstruktif. Pemerintah punya keterbatasan, masyarakat juga punya harapan. Di sinilah pentingnya kolaborasi agar persoalan yang ada bisa dicari jalan keluarnya bersama,” pungkas Hermanto. [Rel/***]
