MEDAN – SEGARIS.CO – DUGAAN gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa sekolah dasar setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, kembali menjadi perhatian.
DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara mendorong agar pelaksanaan program MBG dievaluasi secara menyeluruh.
Bukan hanya soal makanan yang dikonsumsi siswa, tetapi juga seluruh proses penyediaannya, mulai dari pengolahan hingga makanan sampai di tangan anak-anak.
Berdasarkan informasi yang diterima, siswa dari empat sekolah di Kecamatan Galang mengalami keluhan kesehatan dan kemudian mendapat penanganan di Puskesmas Galang.
Keempat sekolah tersebut yakni SDN 101976 Desa Bandar Kuala 7 siswa, SDN 106197 Desa Paku 13 siswa, SDN 101961 Desa Timbang Deli 17 siswa, serta SDN 107827 Desa Titi Besi 1 siswa.
Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang juga telah mengambil sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi para siswa, termasuk susu. Sampel tersebut selanjutnya diperiksa di laboratorium. Hingga kini, hasil pemeriksaan belum keluar.
Keselamatan anak harus jadi prioritas
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut sekaligus Anggota Komisi XIII DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG.
Menurut Rapidin, program pemenuhan gizi bagi anak sekolah tentu harus dibarengi dengan jaminan keamanan makanan.
“Setiap kejadian seperti ini harus ditangani secara serius dan transparan. Kita tidak boleh menunggu sampai kejadian yang lebih besar baru kemudian melakukan evaluasi,” ujar Rapidin.
Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi prioritas.
Karena itu, seluruh proses MBG, mulai dari pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa, harus memenuhi standar keamanan pangan.
Hasil laboratorium diminta dibuka
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM DPD PDI Perjuangan Sumut, Paul Baja Siahaan, meminta hasil pemeriksaan laboratorium segera disampaikan kepada publik setelah proses pemeriksaan selesai.
Menurutnya, hasil laboratorium penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang menyebabkan para siswa mengalami keluhan kesehatan.
“Kalau hasil pemeriksaan nanti menunjukkan adanya persoalan dalam makanan maupun proses penyediaannya, harus ada langkah korektif yang jelas. Jangan sampai kejadian serupa terus berulang,” tegas Paul.
Ia juga menilai evaluasi jangan berhenti pada makanan yang dikonsumsi siswa.
Sistem penyediaan MBG secara keseluruhan juga perlu diperiksa, termasuk kebersihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan dan distribusi.
Siswa harus tetap dipantau
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, meminta kondisi para siswa tetap dipantau meskipun sebagian sudah diperbolehkan pulang dari fasilitas kesehatan.
Menurutnya, orangttua juga harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi anak mereka dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah.
“Yang paling utama sekarang adalah memastikan seluruh anak yang mengalami keluhan mendapatkan pemeriksaan dan penanganan sampai benar-benar dinyatakan pulih,” kata Sutrisno.
Ia mengingatkan, pemantauan juga perlu dilakukan setelah anak kembali ke rumah maupun sekolah agar jika muncul keluhan lanjutan bisa segera ditangani.
Pengawasan MBG perlu diperkuat
Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital DPD PDI Perjuangan Sumut sekaligus Anggota Komisi E DPRD Sumut, Dameria Pangaribuan, SE, juga meminta hasil pemeriksaan sampel nantinya disampaikan secara terbuka.
Menurut Dameria, kepastian mengenai penyebab kejadian penting agar langkah perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dugaan.
DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN), pemerintah daerah, penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan MBG.
Pengawasan, kata Dameria, seharusnya dilakukan secara rutin dan bukan hanya diperketat setelah muncul kasus dugaan keracunan.
“Kalau hasil pemeriksaan sudah keluar, sampaikan kepada publik secara terbuka. Dari sana bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagian mana yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Orangtua jangan dibiarkan mencari informasi sendiri
Anggota Komisi C DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Sumut X sekaligus Ketua DPD Banteng Muda Indonesia (BMI) Sumut, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, MH, menambahkan bahwa kekhawatiran para orang tua perlu mendapat perhatian.
Menurutnya, pemerintah dan penyelenggara MBG harus aktif memberikan informasi dan pendampingan kepada keluarga siswa.
“Jangan sampai orang tua harus mencari informasi sendiri ketika anak mereka mengalami masalah kesehatan. Pemerintah dan penyelenggara program harus hadir, memberikan penjelasan yang terbuka, memastikan penanganan berjalan, sekaligus melakukan perbaikan agar kejadian seperti ini tidak kembali terjadi,” kata Partogi. [Red/Rel/***]
