Segaris.co
Rabu, 9 Juli 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home Kolom

REFORMASI ANTIKORUPSI: mewujudkan pemerintahan bersih dengan dukungan Prabowo Subianto

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
7 Desember 2024 | 05:25 WIB
in Kolom
ADVERTISEMENT

catatan | INGOT SIMANGUNSONG

INDEKS Persepsi Korupsi (IPK) menjadi salah satu indikator global yang digunakan untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di suatu negara.

Transparency International menetapkan skala IPK dari 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Sebuah negara umumnya dianggap “bebas korupsi” jika memiliki skor IPK di atas 65.

Perjalanan Indonesia: Dari 20 ke 30 dalam 20 tahun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang didirikan pada 2003, dibentuk dengan harapan membawa perubahan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Saat itu, IPK Indonesia berada pada angka 20, mencerminkan tingginya tingkat korupsi di berbagai sektor. Setelah dua dekade, skor tersebut hanya meningkat menjadi 30.

Perbaikan ini, meski pun menunjukkan kemajuan, tergolong lambat dibandingkan harapan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura (skor IPK 83 pada 2023) atau negara-negara Skandinavia seperti Denmark (skor IPK 90), Indonesia masih tertinggal jauh.

Kegagalan untuk mencapai skor yang lebih tinggi menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas KPK.

Sebagai lembaga ad-hoc (sementara), KPK seharusnya dibubarkan jika dianggap gagal menjalankan tugasnya. Namun, hingga kini, lembaga ini tetap berdiri tanpa adanya evaluasi signifikan dari Presiden atau DPR RI.

Hal ini memunculkan spekulasi bahwa keberadaan KPK lebih bersifat simbolis ketimbang efektif dalam merombak budaya korupsi secara sistemik.

Mengapa Negara dengan IPK tinggi bisa bebas korupsi?

Beberapa negara telah berhasil mencapai skor IPK di atas 65, bahkan mendekati sempurna.

Contoh negara-negara tersebut adalah:

Denmark (90)
Denmark dikenal memiliki pemerintahan yang transparan, sistem hukum yang kuat, serta budaya politik yang berorientasi pada pelayanan publik.

Pendidikan antikorupsi juga menjadi bagian integral dalam sistem pendidikan mereka.

Selandia Baru (89)
Negara ini memiliki sistem pengawasan internal yang sangat efektif, mendorong transparansi anggaran, dan mengutamakan integritas dalam manajemen pemerintahan.

Singapura (83)
Dengan pendekatan zero tolerance terhadap korupsi, Singapura memberlakukan hukuman berat bagi pelaku korupsi serta memberikan insentif tinggi bagi pejabat yang berintegritas.

Keberhasilan negara-negara ini menunjukkan bahwa IPK yang tinggi memerlukan komitmen penuh dari berbagai elemen: pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum.

Indonesia: Apa yang Salah?

Ketergantungan pada KPK: KPK sering dianggap sebagai satu-satunya solusi dalam pemberantasan korupsi. Padahal, tanpa dukungan sistemik dari lembaga penegak hukum lain seperti Polri dan Kejaksaan, perbaikan sulit dilakukan.

Budaya Korupsi yang Mengakar: Korupsi di Indonesia sering kali dianggap “biasa” dan melibatkan banyak pihak, dari tingkat lokal hingga nasional. Hal ini memperumit upaya pemberantasan.

Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi: Ketiadaan evaluasi terhadap efektivitas KPK oleh Presiden atau DPR RI menandakan lemahnya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi.

PILKADA SAMOSIR, kuasa hukum Paslon Freddy-Andreas bantah tuduhan suap Rp40 miliar

Kesimpulan dan Rekomendasi

Untuk mencapai skor IPK di atas 65, Indonesia membutuhkan reformasi besar-besaran, termasuk:

Memperkuat sistem hukum untuk memastikan pelaku korupsi mendapat hukuman tegas.

Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sejak dini.

Mendorong transparansi anggaran di semua tingkatan pemerintahan.

Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik.

Jika KPK gagal menunjukkan hasil signifikan dalam beberapa tahun ke depan, evaluasi keberadaan lembaga ini menjadi langkah yang tak terhindarkan.

Tindakan tegas dari Presiden dan DPR RI sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia benar-benar mampu keluar dari jerat budaya korupsi yang selama ini menghambat kemajuan.

Dengan langkah yang tepat, bukan mustahil Indonesia suatu hari nanti bisa bergabung dengan daftar negara-negara yang bersih dari korupsi.

Namun, untuk itu, diperlukan keberanian politik dan kesadaran kolektif yang lebih kuat.

******

“Harapan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan Prabowo Subianto”

DENGAN terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden, publik memiliki harapan besar terhadap langkah-langkah konkret untuk memberantas korupsi yang telah menjadi tantangan utama bagi Indonesia.

Mengingat latar belakangnya sebagai tokoh militer dan pemimpin dengan reputasi tegas, banyak yang berharap pemerintahan Prabowo akan membawa perubahan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Harapan Utama dalam Pemberantasan Korupsi

Penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi

Diharapkan Prabowo mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang mampu bekerja tanpa intervensi politik.

Melakukan reformasi di lembaga-lembaga penegak hukum lain seperti Polri, Kejaksaan Agung, dan pengadilan untuk memastikan pemberantasan korupsi berjalan sinergis.

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Pemerintahan Prabowo diharapkan mampu mengimplementasikan teknologi informasi untuk memastikan transparansi di sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan anggaran.

Mendorong keterbukaan informasi publik sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran pemerintah.

Komitmen menindak tegas koruptor tanpa pandang bulu

Publik menginginkan komitmen yang tegas dari Presiden untuk memproses hukum siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk pejabat tinggi, partai politik, atau orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Penegakan hukum yang adil dan tanpa kompromi akan menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Reformasi Sistem Politik dan Birokrasi

Prabowo diharapkan mampu mengatasi masalah politik biaya tinggi yang sering menjadi pintu masuk praktik korupsi.

Memperbaiki sistem perekrutan dan promosi di birokrasi untuk memastikan pejabat yang menduduki posisi strategis adalah individu yang kompeten dan berintegritas.

Edukasi dan Pencegahan Korupsi

Selain penindakan, pemerintah Prabowo perlu mendorong pendidikan antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga masyarakat umum.

Menguatkan budaya integritas di pemerintahan dengan memberi penghargaan kepada pejabat atau lembaga yang berhasil menunjukkan kinerja bersih dan transparan.

Tantangan yang harus dihadapi

Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, terutama di negara seperti Indonesia yang memiliki sistem politik kompleks dan budaya korupsi yang telah mengakar.

Tantangan yang mungkin dihadapi oleh Prabowo antara lain:

Resistensi dari Elite Politik: Beberapa elite yang memiliki kepentingan mungkin mencoba menghambat reformasi yang akan merugikan mereka.

Birokrasi Lamban dan Korup: Perubahan budaya birokrasi membutuhkan waktu dan komitmen yang konsisten.

Kurangnya Dukungan Masyarakat: Jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif, pemberantasan korupsi akan sulit mendapat momentum.

Potensi Prabowo dalam membangun pemerintahan bersih

Latar belakang Prabowo sebagai pemimpin dengan pendekatan disiplin dan ketegasan dapat menjadi modal utama dalam mendorong reformasi.

Jika ia mampu mengimplementasikan kebijakan antikorupsi yang tegas dan sistemik, pemerintahannya berpotensi memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, termasuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang saat ini masih rendah.

Pemerintahan Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan pendekatan yang komprehensif—meliputi penguatan lembaga, reformasi birokrasi, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat—Indonesia dapat mulai membangun sistem pemerintahan yang bersih dan terpercaya.

Namun, keberhasilan langkah ini sangat bergantung pada keberanian politik, komitmen yang konsisten, dan dukungan masyarakat luas.

Jika Presiden Prabowo berhasil memenuhi harapan ini, Indonesia tidak hanya akan mencatatkan kemajuan dalam pemberantasan korupsi tetapi juga membuka jalan menuju pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.

 

Penulis, INGOT SIMANGUNSONG, Pimpinan Redaksi Segaris.co

 

Tags: Indeks Persepsi KorupsiIPKKorupsiKPKPrabowo SubiantosegarisSegaris.co
ShareTweetSendShareSharePinSend
ADVERTISEMENT

Berita Lainnya

Kolom

Mengenal Sindrom Stevens-Johnson: Penyakit langka yang bisa mengancam jiwa

by Ingot Simangunsong
5 Juni 2025 | 04:15 WIB
0

catatan | andreas bresman ms SINDROM Stevens-Johnson (SJS) adalah kondisi medis langka namun sangat serius yang menyerang kulit dan selaput...

Read more
Kolom

Berbudaya politik, politik berbudaya: dua arah menuju demokrasi sehat

by Ingot Simangunsong
28 Mei 2025 | 09:46 WIB
0

Oleh | ingot simangunsong DI tengah dinamika politik yang makin kompleks, dua istilah ini layak kita renungkan: berbudaya politik dan...

Read more
Kolom

Menata Suara di 2029 melalui JALUR MARSIADAPARI: gagasan Dasa M. Sinaga, SE

by Ingot Simangunsong
24 Mei 2025 | 22:31 WIB
0

Catatan | ingot simangunsong TAHUN politik 2029, akan menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menegaskan kembali arah demokrasi...

Read more
Kolom

TBC si penyakit “tiga huruf” bangkit lagi

by Ingot Simangunsong
16 Mei 2025 | 06:18 WIB
0

Catatan | ingot simangunsong TBC ... di Indonesia populer dengan sebutan penyakit "tiga huruf". Sudah berpuluhan tahun, penyakit ini tidak...

Read more
Kolom

GURU TIDAK TETAP, pengabdian dengan gaji minim tanpa tunjangan

by Ingot Simangunsong
1 Mei 2025 | 09:40 WIB
0

catatan | ingot simangunsong GURU Tidak Tetap (GTT) adalah guru yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan biasanya diangkat oleh...

Read more
Kolom

JURNALIS SAMPAH… memaknai sebagai kiasan

by Ingot Simangunsong
30 April 2025 | 09:10 WIB
0

catatan | ingot simangunsong JURNALIS dan sampah. Dua kata ini jika berdiri sendiri - sendiri, tidak memiliki hubunggan apa -...

Read more

Berita Terbaru

News

Liswati Wesly Silalahi hadiri puncak HKG ke-53 PKK dan Rakernas X di Samarinda

9 Juli 2025 | 07:21 WIB
News

Wali Kota buka Musrenbang RPJMD Pematangsiantar 2025-2029, fokus pada enam prioritas strategis

8 Juli 2025 | 16:21 WIB
News

Di Rakernas PSBI 2025, Wapres dorong pelestarian budaya dan ekonomi kerakyatan, dihadiri Wabup Samosir

8 Juli 2025 | 09:27 WIB
News

Gubernur Sumut tinjau PDAM Tirtanadi Samosir, komitmen perbaiki layanan air bersih

8 Juli 2025 | 08:29 WIB
News

Gubernur apresiasi rencana Long Beach di Samosir, Efendy Naibaho dukung duet Bobby–Vandiko di Pilgub

7 Juli 2025 | 07:36 WIB
News

Setelah 21 tahun, aset Rumah Dinas Bupati Samosir resmi diserahkan Pemprov Sumut

7 Juli 2025 | 06:37 WIB
News

Tangis Kadis PUPR Madina “pecah” saat digelandang KPK

5 Juli 2025 | 11:27 WIB
Tak Berkategori

Bupati Samosir dampingi Gubernur Sumut terima kunjungan kerja Komisi II DPR RI bahas konflik agraria

4 Juli 2025 | 15:11 WIB
News

Pemko Pematangsiantar siap kaji penerapan lima hari sekolah

4 Juli 2025 | 06:10 WIB
News

Pemkab Samosir bahas lanjutan penyusunan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

3 Juli 2025 | 19:22 WIB
News

Wabup Simalungun temui mahasiswa di Yogyakarta, Dukung IMSY sebagai wadah intelektual rantau

3 Juli 2025 | 15:47 WIB
News

KPK dalami bukti elektronik dugaan suap proyek jalan Rp231,8 miliar di Sumut, Gubernur Bobby Nasution dalam sorotan

3 Juli 2025 | 13:22 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2024 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2024 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini danau toba