Catatan | Ingot Simangunsong
DI tengah kehidupan masyarakat yang semakin berat, pertanyaan ini kerap muncul dalam percakapan sehari-hari: mengapa ketika rakyat kecil harus berjuang memenuhi kebutuhan pokok, justru kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik terus bermunculan dengan nilai yang fantastis?
Harga kebutuhan hidup naik, lapangan kerja tidak selalu tersedia, dan daya beli masyarakat banyak yang menurun. Di sisi lain, publik disuguhi berita demi berita tentang penyalahgunaan jabatan, penggelapan anggaran, suap, hingga praktik korupsi yang nilainya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah.
Fenomena ini tentu menimbulkan luka sosial yang mendalam. Bukan semata karena besarnya kerugian negara, tetapi karena korupsi dilakukan oleh mereka yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat.
Ketika rakyat diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi, sebagian pejabat justru tertangkap memperkaya diri melalui kekuasaan yang dipercayakan kepadanya.
Lalu mengapa hal itu bisa terjadi?
Pertama, keserakahan sering kali mengalahkan rasa cukup. Jabatan yang semestinya digunakan untuk melayani berubah menjadi alat untuk mengumpulkan keuntungan pribadi.
Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula godaan untuk menyalahgunakannya jika tidak diimbangi integritas.
Kedua, lemahnya rasa takut terhadap hukum dan hilangnya rasa malu. Dalam beberapa kasus, korupsi tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang mencoreng kehormatan, melainkan dianggap sebagai risiko yang dapat diperhitungkan.
Ketika sanksi sosial melemah, pengawasan longgar, dan penegakan hukum tidak memberikan efek jera yang kuat, maka peluang korupsi semakin terbuka.
Ketiga, budaya materialisme yang menempatkan kekayaan sebagai ukuran utama keberhasilan.
Ketika penghormatan lebih banyak diberikan kepada mereka yang kaya daripada mereka yang jujur, maka sebagian orang tergoda mencari jalan pintas untuk memperoleh kemewahan.
Padahal, setiap rupiah yang dikorupsi sesungguhnya adalah hak masyarakat yang dirampas.
Dana yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau bantuan sosial, justru masuk ke kantong pribadi segelintir orang.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
Diperlukan pendidikan karakter, keteladanan pemimpin, pengawasan publik yang kuat, serta keberanian masyarakat untuk menolak segala bentuk penyimpangan.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah mengapa korupsi masih terjadi. Pertanyaan yang lebih penting adalah: sampai kapan bangsa ini membiarkan keserakahan mengalahkan amanah?
Rakyat mungkin dapat bertahan menghadapi kesulitan ekonomi. Namun yang jauh lebih menyakitkan adalah ketika mereka menyadari bahwa penderitaan tersebut diperparah oleh ulah mereka yang diberi kepercayaan untuk mengelola kepentingan publik.
Di saat rakyat mengencangkan ikat pinggang, para pemegang amanah seharusnya menunjukkan empati, integritas, dan keteladanan.
Sebab jabatan bukanlah kesempatan untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama.
Penulis, Ingot Simangunsong, adalah Pimpinan Redaksi mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab mediaonline kerohanian Shalom.click
