FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (Forkopimda) bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat menyerukan Kota Pematang Siantar adalah kota toleransi, dan tidak ada tindakan intoleran yang terjadi.
Seruan tersebut disampaikan dalam acara Dialog Bersama Forkopimda dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Pematang Siantar di Gedung Serbaguna Bappeda Pemerintah Kota (Pemko) Pematang Siantar, Jumat (20/01/2023).
Wali Kota Pematang Siantar, Hj Susanti Dewayani mengajak unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan stakeholder untuk meningkatkan dan memelihara stabilitas, kondusifitas, keamanan, dan ketertiban dalam setiap tingkatan wilayah sebagai cermin kerukunan hidup bermasyarakat dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika demi mewujudkan Siantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.
Delapan arahan Presiden
Sebelumnya, Hj Susanti Dewayani menyampaikan delapan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul, awal minggu lalu.
Kedelapan arahan tersebut yakni, kendalikan inflasi, turunkan kemiskinan ekstrem, fokus turunkan stunting, memperhatikan investasi, memperhatikan produk dalam negeri, memaksimalkan potensi daerah, menjaga stabilitas politik, serta menjamin kebebasan beragama.
Kedelapan arahan tersebut, telah tercakup dalam visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2022-2027.
Baca juga :
Wakil Ketua Umum INTI, Tomi Wistan: “TIDAK BENAR TELAH TERJADI INTOLERANSI di Kota Pematang Siantar”
Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan delapan arahan Presiden Jokowi, Hj Susanti Dewayani mengharapkan partisipasi dan dukungan serta kerja sama seluruh lapisan masyarakat. Sehingga target yang ditetapkan melalui delapan arahan tersebut dapat dicapai secara optimal.
“Dialog ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi, dan sarana menyampaikan gagasan dan ide, sehingga dapat diakomodir,” katanya.
Disampaikan Hj Susanti Dewayani, dalam waktu dekat, yakni 24-26 Februari 2023, akan dilaksanakan event internasional Kejuaraan Dunia Power Boat F1 H2O di Danau Toba.
“Seluruh pihak memiliki tanggung jawab dalam mempromosikan kegiatan tersebut agar dapat terselenggara dengan sukses seperti yang telah ditargetkan pemerintah. Apalagi, Kota Pematang Siantar merupakan salah satu kota penyangga dalam mendukung penyelenggaraan F1 H2O di Danau Toba.
Baca juga :
Kapolsek Siantar Barat “CURHAT KAMTIBMAS” bersama WARGA
“Kita harus mendukung, memfasilitasi, dan mendorong pelaku UKM dan UMKM lokal untuk dapat mempromosikan dan memasarkan hasil home industry,” kata Hj Susanti Dewayani.
Penyalahgunaan Narkoba
Sementara itu, Kapolres Pematang Siantar AKBP Fernando mengaku siap menjaga kekondusifan di Kota Pematang Siantar. Dalam arahannya, AKBP Fernando mengakui kejahatan paling tinggi saat ini yakni penyalahgunaan narkoba.
“Ini menjadi tugas kita bersama. Di Polres Pematang Siantar, 80 persen itu tahanan narkoba,” ungkapnya.
Terkait event internasional F1 H2O, AKBP Fernando mengajak seluruh pihak untuk mendukung kegiatan tersebut.
“Jangan berpikir secara ego elektoral. Ini pertama kali dilakukan di Indonesia. Nama negara kita dipertaruhkan,” sebutnya.
Baca juga :
TEAM TABUR Kejatisu amankan 2 DPO Tindak Pidana Korupsi
Tidak ada tindakan diskriminasi
AKBP Fernando sempat menyinggung soal pelaksanaan bazar Imlek Fair beberapa waktu lalu yang berkaitan dengan izin keramaian.
Menurutnya, pembubaran tersebut tidak ada hubungannya dengan tindakan intoleransi. Ia juga menegaskan tidak ada tindakan diskriminasi di Kota Pematang Siantar
“Saya minta tolong, jaga kota kita ini. Jangan didorong oleh polarisasi,” imbaunya, sembari menyampaikan siap mendukung Pematang Siantar menjadi kota yang toleran dan kondusif.
Dandim 0207/Simalungun Letkol Inf Hadrianus Yossy, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) HM Ali Lubis, Sekretaris DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Kota Pematang Siantar Chandra Yau, dan mewakili Dandenpom I/1 Pematang Siantar Mayor CPM Junilham Sitorus, dalam paparannya sepakat Kota Pematang Siantar di bawah kepemimpinan Hj Susanti Dewayani semakin kondusif dan toleransinya semakin meningkat.
Prinsip Dalihan Natolu selalu dipegang erat oleh masyarakat Kota Pematang Siantar. Sehingga kerukunan umat beragama semakin terjaga.
Pengakuan Ketua Satkom Gajah Mada
Menutup pertemuan, Ketua Satkom Gajah Mada, Anton Winata mengaku organisasi yang dipimpinnya tidak ada mengeluarkan statement soal intoleransi dikaitkan dengan pembubaran bazar Imlek Fair.
“Persoalan ini cukup sampai di sini. Kami tidak akan menindaklanjuti lagi,” tegasnya.
Di akhir acara, seluruh peserta dialog menyampaikan statement bahwa Kota Pematang Siantar adalah kota yang toleran, dan tindakan intoleransi tidak pernah terjadi.
Forkopimda bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat tetap berkomitmen untuk senantiasa memelihara dan melestarikan kerukunan antar suku, etnis, dan umat beragama di Kota Pematang Siantar; melakukan edukasi untuk mencegah isu-isu yang dapat mengganggu kondusivitas tatanan sosial dan kemasyarakatan di Kota Pematang Siantar; serta mendukung kebijakan Pemko Pematang Siantar dalam rangka mensukseskan event internasional Power Boat F1H2O yang akan dilaksanakan Februari mendatang.
Turut hadir, Sekretaris Daerah Kota Pematang Siantar, Budi Utari Siregar, Ketua dan Sekretaris DPD Walubi Kota Pematang Siantar, Susanto dan Chandra Yau. (Samsudin Harahap/***)
