KARO, SEGARIS.CO — PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan di Kabupaten Karo.
Belum tuntas penanganan dan pengusutan dugaan keracunan yang sebelumnya menimpa sejumlah siswa, kejadian serupa kembali terjadi.
Sebanyak 35 siswa SMK Negeri 1 Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, harus dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keluhan kesehatan usai menyantap menu MBG, Senin (14/9/2026).
Kejadian ini sontak menambah kekhawatiran publik. Terlebih, persoalan sebelumnya masih menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karo dan belum sepenuhnya menemukan titik terang.
Sehari setelah ke BGN, kabar siswa kembali dirawat
Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Br. Tarigan, menyayangkan kembali munculnya dugaan persoalan kesehatan yang dialami siswa setelah mengonsumsi makanan MBG.
Ironisnya, sehari sebelum kejadian terbaru tersebut, Iriani bersama delegasi DPRD Karo baru saja mendatangi Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta.
Kedatangan itu untuk menyampaikan aspirasi orang tua siswa sekaligus meminta pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG.
“Belum kering air mata orangtua dan anak-anak kita yang menjadi korban sebelumnya, sekarang sudah ada lagi kejadian seperti ini. Kami tentu sangat prihatin. Kemarin kami datang ke BGN membawa aspirasi orang tua dan meminta adanya pembenahan. Hari ini kita kembali mendengar ada anak-anak yang harus dibawa ke rumah sakit,” kata Iriani.
Menurut Iriani, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama.
Penanganan medis terhadap para siswa harus dilakukan secara cepat dan tepat, sementara penyebab kejadian wajib ditelusuri secara menyeluruh dan transparan.
Ia menilai munculnya persoalan baru ketika kasus sebelumnya belum sepenuhnya tuntas menjadi sinyal kuat perlunya evaluasi serius terhadap sistem pelaksanaan dan pengawasan MBG.
Evaluasi, kata dia, tidak cukup dilakukan setelah muncul korban.
Pemerintah dan BGN perlu melihat seluruh rantai pelaksanaan program, mulai dari penyediaan bahan makanan, proses pengolahan, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa di sekolah.
Jangan sampai korban terus bertambah
Iriani menegaskan DPRD Kabupaten Karo akan terus mengawal kondisi para siswa dan meminta pemerintah tidak melihat kejadian tersebut sebagai persoalan yang berdiri sendiri.
“Yang paling penting sekarang anak-anak ini harus ditangani dengan baik dan dipastikan kondisinya. Setelah itu harus dicari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kejadian sebelumnya belum selesai, kemudian muncul lagi korban baru. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita,” tegasnya.
Rapidin: Jangan Anggap Kejadian Biasa
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., meminta pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap kejadian terbaru di Kabupaten Karo.
Menurut Rapidin, munculnya kembali persoalan dalam pelaksanaan MBG di wilayah yang sama harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengawasan program tersebut.
Ia menegaskan, tujuan MBG untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, merupakan hal yang baik.
Namun, tujuan tersebut harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan dan pengawasan ketat di setiap tahapan.
“Ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Kita baru saja berbicara mengenai penanganan korban sebelumnya, sekarang muncul lagi kejadian baru di Karo. Pemerintah pusat harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, bukan hanya menangani korban setelah kejadian, tetapi memastikan sistem pencegahannya benar-benar berjalan,” ujar Rapidin.
Sutrisno: Jangan tunggu anak jadi korban lagi
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, ST, menilai kejadian di SMK Negeri 1 Merdeka semakin memperkuat urgensi evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh bersifat reaktif atau baru dilakukan setelah muncul korban.
Pemerintah harus memastikan sistem pencegahan benar-benar bekerja sebelum makanan sampai ke meja siswa.
Sutrisno meminta seluruh rantai pelaksanaan program diperiksa, mulai dari dapur penyedia makanan, kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, pengemasan, distribusi hingga pengawasan makanan sebelum dikonsumsi siswa.
“Belum selesai satu persoalan, muncul persoalan berikutnya. Ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi seluruh sistem. Jangan hanya sibuk mencari siapa yang salah setelah anak-anak menjadi korban. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki sekarang sebelum muncul korban berikutnya,” kata Sutrisno.
Ia menegaskan, dukungan terhadap program MBG tidak berarti pemerintah boleh mengabaikan persoalan yang muncul di lapangan.
Justru, kata Sutrisno, keberhasilan MBG harus diukur dari kemampuan pemerintah memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan.
“Keselamatan anak tidak boleh dikompromikan. Kalau kejadian seperti ini kembali terjadi, pemerintah harus berani mengevaluasi pelaksanaannya secara menyeluruh dan memastikan ada langkah pencegahan yang nyata,” katanya. [Red/Rel/***]
