Segaris.co
Rabu, 18 November 2026
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home Kolom
Oplus_131072

Oplus_131072

UU Perampasan Aset: Memiskinkan koruptor, jangan memperkaya kekuasaan

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 21:43 WIB
in Kolom

Seluruh Fraksi Setuju, Kini Publik Menunggu Keberanian DPR dan Pemerintah

Catatan | Ingot Simangunsong 

ADA kabar yang patut mendapat perhatian serius dari masyarakat.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya mendapat persetujuan seluruh delapan fraksi di Komisi III DPR RI untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Kesepakatan yang dicapai pada Rabu (18/11/2026) ini menjadi perkembangan penting dalam perjalanan panjang pembahasan regulasi yang selama bertahun-tahun dinantikan masyarakat.

Namun, kita perlu membedakan antara persetujuan tingkat pertama di Komisi III dan pengesahan dalam rapat paripurna.

RUU tersebut belum dapat disebut resmi menjadi undang-undang sebelum tahapan pengambilan keputusan tingkat II diselesaikan.

Terlepas dari tahapan legislasi yang masih berjalan, ada satu harapan besar yang tidak boleh diabaikan: negara harus memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk mengambil kembali kekayaan hasil tindak pidana.

Jangan hanya menghukum pelaku, ambil kembali hasil kejahatannya

Selama ini, pemberantasan korupsi kerap menghadirkan ironi di tengah masyarakat.

Seseorang bisa dijatuhi hukuman penjara, tetapi kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan justru menjadi persoalan panjang dalam proses penegakan hukum.

Bahkan, tidak sedikit masyarakat mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang memiliki penghasilan terbatas dapat mengumpulkan kekayaan bernilai fantastis, mulai dari tanah, bangunan, kendaraan mewah hingga berbagai bentuk investasi.

Pertanyaan publik sesungguhnya sederhana: dari mana kekayaan itu berasal?

Di sinilah urgensi UU Perampasan Aset.

Negara tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman badan, tetapi juga harus mampu memulihkan kerugian dan mengambil kembali hasil kejahatan sesuai mekanisme hukum.

Sebab, memenjarakan koruptor tanpa mampu memulihkan kekayaan negara yang dicuri belum sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat.

Kekayaan tidak wajar harus bisa dipertanggungjawabkan

Salah satu aspek yang menarik untuk dicermati adalah kemungkinan perampasan aset tanpa harus terlebih dahulu didasarkan pada putusan pidana terhadap seseorang atau yang dikenal dengan mekanisme non-conviction based asset forfeiture.

Mekanisme ini penting untuk menghadapi situasi ketika aset diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana, tetapi proses penuntutan atau pemidanaan terhadap pelakunya menghadapi hambatan tertentu.

Namun, mekanisme tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan negara merampas kekayaan seseorang hanya berdasarkan kecurigaan.

Harus ada dasar hukum yang jelas, pembuktian yang dapat diuji, keterlibatan pengadilan, serta kesempatan bagi pemilik aset untuk membela haknya.

Jangan sampai semangat memberantas korupsi justru mengorbankan prinsip praduga tak bersalah dan perlindungan hak milik warga negara.

Negara hukum tidak boleh membenarkan tindakan sewenang-wenang atas nama pemberantasan kejahatan.

Jangan ada tebang pilih

Persoalan berikutnya adalah konsistensi.

UU Perampasan Aset tidak boleh menjadi regulasi yang hanya tajam terhadap masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan pejabat, pengusaha besar, atau mereka yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Jangan sampai aset milik orang biasa mudah diperiksa, sementara kekayaan bernilai miliaran bahkan triliunan rupiah milik pihak yang memiliki pengaruh justru sulit disentuh.

Hukum tidak boleh mengenal kasta.

Apabila kekayaan seseorang berkaitan dengan tindak pidana, siapa pun orangnya harus dapat dimintai pertanggungjawaban melalui proses hukum yang sama.

Tidak boleh ada perlindungan khusus karena jabatan, kekuasaan, hubungan politik, maupun kedekatan dengan pengambil keputusan.

Justru di sinilah keberanian negara akan diuji.

Jangan sampai menjadi senjata politik

Kita mendukung negara memiliki kewenangan untuk merampas aset hasil kejahatan.

Tetapi kita juga harus mengingatkan bahwa kewenangan yang besar selalu memiliki risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai pengawasan yang kuat.

Jangan sampai UU Perampasan Aset berubah menjadi instrumen untuk menekan lawan politik, membungkam kritik, atau mengganggu kehidupan ekonomi seseorang tanpa bukti dan proses hukum yang adil.

Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukan pesanan.

Pengadilan harus berdiri independen, bukan mengikuti kepentingan kekuasaan.

Lembaga pengelola aset hasil rampasan juga harus transparan dan akuntabel.

Sebab, masyarakat tidak ingin menyaksikan uang negara dicuri oleh koruptor, kemudian aset yang berhasil dirampas justru menjadi ladang penyimpangan baru.

DPR dan Pemerintah jangan berhenti pada seremoni pengesahan

Persetujuan seluruh fraksi di Komisi III patut diapresiasi sebagai perkembangan politik legislasi.

Tetapi persetujuan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pengawasan masyarakat.

DPR dan pemerintah harus memastikan bahwa setiap pasal memiliki kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus diperhatikan.

Misalnya, seseorang membeli tanah atau kendaraan secara sah, tetapi kemudian aset tersebut dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan pemilik sebelumnya.

Hak orang yang memperoleh aset secara sah tidak boleh diabaikan.

Begitu pula masyarakat yang menjadi korban investasi bodong, penipuan, penggelapan, dan kejahatan ekonomi lainnya harus mendapatkan kepastian mengenai kemungkinan pemulihan kerugian mereka.

Perampasan aset seharusnya tidak hanya menjadi instrumen penghukuman, tetapi juga bagian dari upaya memulihkan keadilan.

Publik harus terus mengawal

Kita tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu partai politik, satu kelompok, atau satu pemerintahan.

Kita sedang berbicara tentang kepentingan negara dan masa depan pemberantasan korupsi.

Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu mengawal perjalanan RUU ini sampai pengesahan dan pelaksanaannya.

Jangan biarkan harapan masyarakat yang sudah menunggu bertahun-tahun berakhir sebagai dokumen hukum tanpa keberanian implementasi.

Indonesia tidak kekurangan aturan. Yang sering menjadi persoalan adalah konsistensi, integritas, dan keberanian menjalankan aturan tersebut.

Pada akhirnya, UU Perampasan Aset harus menjawab tiga tuntutan mendasar: mengambil kembali kekayaan hasil kejahatan, memberikan keadilan kepada korban dan negara, serta melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan.

PENUTUP

Negara harus berani memiskinkan koruptor, tetapi tidak boleh memberikan kekuasaan kepada siapa pun untuk merampas hak warga negara secara sewenang-wenang.

Jangan hanya berani mengambil aset milik mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Buktikan bahwa hukum juga mampu menjangkau mereka yang selama ini merasa kebal terhadap hukum.

Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan diukur dari banyaknya aset yang disita atau panjangnya daftar orang yang dipenjara.

Keberhasilan itu diukur dari tegaknya keadilan, pulihnya kerugian negara, dan hilangnya ruang bagi siapa pun untuk memperkaya diri melalui kejahatan.

Rakyat tidak membutuhkan undang-undang yang sekadar terdengar keras. Rakyat membutuhkan hukum yang benar-benar bekerja, tanpa pandang bulu.

 

Penulis, Ingot Simangunsong adalah Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab Mediaonline Kerohanian Shalom.click

 

Mediaonline Segaris.co, Santun Menyapa, Tajam Menggugat, Berani Mengingatkan.

Tags: KekuasaanMemiskinkanPerampasan AsetsegarisUndang-undang
ShareTweetSendShareSharePinSend

Berita Lainnya

Kolom

Ijazah anggota DPR, KPU, dan efek domino transparansi 

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 15:54 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  KETIKA KPU dijadikan rujukan, jangan sampai transparansi berhenti pada pernyataan. PERNYATAAN Wakil Ketua DPR RI, Sufmi...

Read more
Kolom

KOALISI tanpa KOMPETISI: Ketika partai politik memilih diam di hadapan kekuasaan

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 02:36 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  DALAM politik, ketika sebuah kursi kekuasaan kosong, biasanya partai-partai justru berlomba menawarkan kader terbaiknya. Tetapi dalam...

Read more
Kolom

PUAN tidak disebut, PDIP dikatakan sakit hati: Sejak kapan tidak diajak berarti kehilangan harga diri?

by Ingot Simangunsong
18 November 2026 | 02:16 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong ADA kekeliruan dalam cara sebagian orang membaca posisi Puan Maharani dan PDI-Perjuangan. Mengapa Puan harus dianggap...

Read more
Kolom

Negeri ini sedang baik-baik saja?

by Ingot Simangunsong
17 November 2026 | 01:48 WIB
0

Oleh | Ingot Simangunsong  BETAPA memprihatinkannya ketika produk undang-undang dan kebijakan yang menentukan masa depan jutaan rakyat justru dipertanyakan proses...

Read more
Kolom

PEMAKZULAN: Istilah politik yang sudah berusia ratusan tahun ahun, apa sih artinya?

by Ingot Simangunsong
12 Oktober 2026 | 04:26 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong  PERNAH dengar kata pemakzulan saat berita politik lagi panas-panasnya? Biasanya istilah ini muncul ketika ada desakan...

Read more
Kolom

Jika Gibran dimakzulkan, Apa yang terjadi pada pemerintahan dan peta politik Indonesia?

by Ingot Simangunsong
25 September 2026 | 09:01 WIB
0

Catatan | Ingot Simangunsong WACANA pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian publik seiring bergulirnya perkara hukum yang...

Read more

Berita Terbaru

Kolom

UU Perampasan Aset: Memiskinkan koruptor, jangan memperkaya kekuasaan

18 November 2026 | 21:43 WIB
Kolom

Ijazah anggota DPR, KPU, dan efek domino transparansi 

18 November 2026 | 15:54 WIB
News

Pembangunan Pedestrian dan Kuliner Malam dimulai, dua pemulung tunawisma masih bertahan di tepi Aek Sigeaon

18 November 2026 | 10:00 WIB
Buah Pikir

Siapa Wakil Presiden pilihan Prabowo Subianto?

18 November 2026 | 07:20 WIB
Kolom

KOALISI tanpa KOMPETISI: Ketika partai politik memilih diam di hadapan kekuasaan

18 November 2026 | 02:36 WIB
Kolom

PUAN tidak disebut, PDIP dikatakan sakit hati: Sejak kapan tidak diajak berarti kehilangan harga diri?

18 November 2026 | 02:16 WIB
News

Kejari Simalungun evaluasi revitalisasi empat sekolah

17 November 2026 | 21:30 WIB
News

Kemenko PMK berkunjung ke Tapanuli Utara

17 November 2026 | 21:20 WIB
News

Deni Parlindungan Lumbantoruan diprediksi akan pimpin Golkar Tapanuli Utara Periode 2025-2029

17 November 2026 | 12:04 WIB
News

Wakil Bupati Taput: “Profiling gambaran diri setiap ASN”

17 November 2026 | 09:50 WIB
Kolom

Negeri ini sedang baik-baik saja?

17 November 2026 | 01:48 WIB
News

Operasi Zebra Toba 2026 dimulai, Polres Pematangsiantar sasar pelanggaran prioritas

16 November 2026 | 19:46 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2026 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir fons nuntiorum infamissimus