Catatan | Martua Situmorang
KENAPA jabatan Kepala Dinas Pendidikan sangat penting di Tapanuli Utara? Karena ada filosofi orang Batak “Anakhon hi do hamoraon di ahu”. Orientasi orang Batak seratus persen menginginkan anaknya jauh lebih berhasil dari orangtuanya. Untuk mencapai itu tentu melalui pendidikan yang berkualitas.
Sistem meritokrasi yang sudah banyak dilakukan oleh bupati/walikota untuk mengangkat pejabat sesuai dengan kemampuan, kompetensi dan bukan karena koneksi akan meringankan beban seorang bupati untuk mewujudkan visi misinya di sektor pendidikan.
Semasa RE Nainggolan menjabat bupati Tapanuli Utara, guru, kepala sekolah sangat bergairah bekerja, karena bupati sudah menerapkan sistem meritokrasi dengan mengangkat Mauliate Simorangkir yang sudah lama tugas di sektor pendidikan menjadi Kadis Pendikan Tapanuli Utara.
Demikian juga di masa Torang Lumbantobing ( Toluto ) mengangkat seorang dosen dari UNIMED Mariani Simorangkir menjabat Kadis Pendidikan Tapanuli Utara.
Kedua Kadis ini menguasai pedagogik, jarena berlatar belakang keguruan.
Di masa Mauliate Simorangkir, pemerintah dan stakeholder bergerak bersama membangun pendidikan.
Yayasan Parade Guru sebelumnya sudah mengangkat guru-guru honor di sejumlah satuan pendidikan yang sangat kekurangan, dan guru yang direkrut dari lulusan SLTA (SPG, PGA, SGO, SMA, SMEA, STM, PGSLP dan ada yang sarjana non keguruan).
Kebijakan yayasan mengangkat tenaga honor dari penduduk di lokasi SD, agar bisa menerima honorer hanya Rp 100.000/bulan, dan mereka banyak dari yang bukan keguruan.
Kemudian para guru harus dibekali selama10 hari oleh tutor dari Kandepdikbud Tapanuli Utara.
Guru honor non keguruan disebut Guru Tidak Tetap (GTT) dan akhirnya diangkat Bupati Tapanuli Utara menjadi guru honorer yang dibiayai dari APBD.
Sementara Guru Bantu Sekolah (GBS) sebanyak 1.830 orang yang berlatar belakang keguruan diurus Mauliate Simorangkir ke Mendikbud menjadi Guru Bantu Sekolah (GBS) dan mendapat SK dari Kemendikbud, gajinya ditanggung pusat. Inilah cikal bakal GBS dan GTT diangkat tanpa testing menjadi CPNS.
Di masa Torang Lumbantobing menjabat bupati, Mariani Simorangkir juga melibatkan stakeholder dalam temu pendidikan di seluruh kecamatan.
Dari temu pendidikan itu Bupati Toluto dapat mendengar langsung dari orangtua, komite sekolah, guru dan kepala sekolah tentang masalah kependidikan yang dihadapi.
Mauliate dan Mariani yang berlatar belakang keguruan mampu melakukan observasi ke sekolah dan melakukan supervisi ke kelas di saat guru melakukan proses belajar mengajar.
Dari hasil observasi dan supervisi itu Kadis Pendidikan bisa mengetahui kelemahan pihak sekolah dan guru untuk mendapat perbaikan.
Semoga pendidikan Tapanuli Utara semakin bermutu di kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si dan Wakil Bupati Dr Deni Lumbantoruan, M.Eng.
Tarutung, 2 Maret 2020
Penulis, Martua Situmorang, pengamat sosial dan pendidikan, juga Kepala Perwakilan Mediaonline Segaris.co di Kabupaten Tapanuli Utara
