JAKARTA – SEGARIS.CO – Pusat Data Nasional (PDN) menjadi korban serangan siber ransomware, yang berdampak pada berbagai instansi pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa para peretas menuntut tebusan sebesar Rp 131 miliar.
Serangan ini mengakibatkan gangguan signifikan pada sistem keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan melalui akun Instagram resminya, bahwa seluruh layanan keimigrasian terganggu akibat insiden ini.
“Saat ini sedang terjadi gangguan kesisteman pada Pusat Data Nasional (PDN) sehingga berdampak pada seluruh layanan keimigrasian,” kata Ditjen Imigrasi.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengakui adanya masalah teknis yang berkontribusi pada gangguan tersebut.
“Ada kemungkinan permasalahan teknis yang harus kita antisipasi agar tidak terjadi lagi di masa depan. Setiap peralatan pasti memiliki kelemahan yang perlu diatasi. Kami berharap ini tidak terulang dan perlu adanya sistem cadangan. Namun, cadangan ini sendiri mungkin juga menjadi masalah,” katanya.
Sementara itu, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa pihaknya masih mengumpulkan informasi terkait gangguan pada PDN.
Polri bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki apakah gangguan ini bersifat teknis atau ada faktor lain yang terlibat.
“Kita sedang mengumpulkan informasi dan mendalaminya, bekerja sama dengan BSSN,” kata Sigit.
Menurutnya, sistem data selalu berpotensi menjadi target serangan. Polri akan terus mengikuti perkembangan dan melakukan perbaikan sistem keamanan.
“Kita selalu mengikuti perkembangan dan melakukan perbaikan sistem keamanan negara ini,” jelas Sigit.
Kementerian Kominfo mengungkapkan bahwa 210 instansi pemerintah terdampak serangan ini. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyebutkan bahwa instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk yang terdampak.
“Dari data yang terdampak, ada 210 instansi, baik di pusat maupun daerah. Imigrasi telah berhasil merelokasi dan mengaktifkan kembali layanannya, begitu juga LKPP, Kemenko Marves, dan Kota Kediri,” kata Semuel di Gedung Kementerian Kominfo.
Pemerintah terus berupaya memulihkan sistem. Semuel mengatakan bahwa pemulihan ini bisa dipercepat dengan koordinasi antara penyedia layanan cloud dan tenant terkait.
Lebih lanjut, Dirjen Aptika menambahkan bahwa berbagai pihak terkait, termasuk Kominfo, BSSN, Cyber Crime Polri, Telkom, dan instansi lainnya, terus menyelidiki penyebab serangan ransomware ini.
“Kami masih dalam proses investigasi digital forensik dan berkoordinasi dengan berbagai organisasi dalam dan luar negeri untuk menangani serangan ini. Karena varian ransomware ini baru, kami belum bisa menjelaskan lebih detail,” kata Semuel.
Menkominfo Budi Arie Setiadi mengonfirmasi adanya permintaan tebusan dari peretas sebesar 8 juta dolar.
Namun, dia tidak memberikan banyak informasi lebih lanjut mengenai tebusan tersebut dan segera meninggalkan wartawan untuk mengikuti sidang kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. [RE/***]
