ANGGOTA Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat ‘peta radikalisme’ untuk mempermudah kinerja dalam deradikalisasi, pencegahan, tentang kontra-radikalisasi, hingga pada penentuan jumlah anggaran.
Hal tersebut disampaikan Hinca Panjaitan dalam Rapat Kerja dengan Kepala BNN RI, Kepala BNPT RI, Ketua LPSK, Ketua Komnas HAM RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal KY RI, membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, dan Pembahasan Hapsem BPK Semester I & II TA 2021, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (25/08/2022).
“Peta radikalisme atau apa pun istilahnya di BNPT. Dengan cara mendapatkan ‘peta’ yang jelas, kita tahu apa yang mau kita perbuat. Saya ambil contoh, dulu ketika di Sumatera Utara kita diskusi. Hampir kita semua tidak membayangkan akan muncul (tindak terorisme) dari Kota Sibolga, di era itu. Tapi kemudian kejadiannya meledak di situ. Nah ini salah satu contoh saja, bahwa peta begitu penting sekali untuk paling tidak mendekati perencanaan pembiayaan kita,” katanya.
Baca juga : Memuji hasil tenun ulos, Hetty Andika Perkasa borong kerajinan Sumut
Menurut Hinca Panjaitan, dengan adanya ‘peta’ tersebut BNPT bisa lebih akurat serta bisa mendeteksi secara dini tindak radikalisme dan terorisme. Anggaran pun bisa lebih disiapkan untuk kinerja yang lebih baik di tahun depan.
“Tidak usah khawatir, termasuk pada saat BNPT mengumumkan kampus-kampus. Ya sudah, kalau memang kampus itu terduga akan dapat disusupi maka harus cepat kita masuk. Daerah-daerah juga kita harus cepat masuk,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara III itu.
Hinca Panjaitan menyampaikan, BNPT juga harus memetakan dan memberikan perhatian khusus sampai daerah-dearah yang jauh dari jangkauan perkotaan.
“Daerah perkebunan dan tentu daerah-daerah lain yang memang sudah kita siapkan pernah juga disampaikan oleh BNPT,” kata Hinca Panjaitan. (Parlementaria/***)
