CITA-CITA keadilan dan kesejahteraan sosial belum terwujud, padahal telah 77 tahun kehidupan bernegara dan berbangsa dalam tiga masa pemerintahan yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Ketimpangan dan kemiskinan lahir dari sistem ekonomi dan politik yang menyebabkan kekayaan serta sumber daya tidak terdistribusi secara adil.
“Di satu sisi, segelintir orang atau kaum 1 persen menguasai sumber daya. Sementara, orang banyak atau kaum 99 persen berebut potongan kecil dari kue ekonomi,” kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Provinsi Sumatera Utara, Ade Darmawan, di sekretariat Jalan Flamboyan Medan, Selasa (17/5/2022).
Ia berbicara didampingi Wakil Ketua DPW Prima Sumut yang juga aktivis Johan Merdeka dan Zulkifli, serta Unggul Tampubolon dari Majelis Tinggi DPW Prima Sumut.
Ade Darmawan menegaskan, Prima yang hadir sejak 2020 sebagai antitesa atau pembanding bagi partai-partai politik yang telah ada. Dijelaskannya, kehadiran Prima sebagai antitesa lantaran melihat masyarakat sudah jenuh dengan partai yang ada selama ini.
“Prima hadir untuk semua golongan, terutama rakyat biasa. Prima juga hadir sebagai antitesa, keberadaannya sama sekali berbeda dengan partai lain,” tukasnya.
Ia juga menyatakan Prima punya integritas dan berjuang bersama rakyat memenangkan Pancasila, terutama pada sila kelima agar bisa terwujud dengan cara bergotong royong.
Untuk itu, ungkapnya, anggota Prima berasal dari masyarakat yang berintegritas. Bahkan, pengurus partai pun adalah orang-orang yang biasa turun langsung ke masyarakat petani, buruh dan lainnya.
“Prima diisi orang-orang pergerakan atau aktivis Sumut, bukan tokoh-tokoh politik. Bahkan, juru bicara Prima berasal dari kalangan muda mahasiwa yang akan selesaikan atau baru selesai kuliah, seperti Mahadir Matondang dan Erika,” katanya.
Ade juga menegaskan, Prima anti oligarki yang dapat menghancurkan negara.
Dipaparkannya, oligarki Indonesia menumpuk kekayaannya dari eksploitasi sumber daya alam, lalu dijual murah ke pasar dunia. Oligarki Indonesia juga banyak hidup dari perburuan rente sehingga butuh topangan politik sebagai cara mempertahankan sekaligus menumpuk kekayaannya.
Menurutnya, program kerja yang ditawarkan Prima membela kepentingan masyarakat. Ia mencontohkan, untuk bidang kesehatan, Prima akan membuat terobosan agar masyarakat yang ke rumah sakit tak perlu lagi menunjukkan KTP sebagai syarat berobat.
“Ada atau tidak ada KTP, rakyat yang datang ke rumah sakit harus diterima,” tukasnya.
Terkait outsourcing pada pekerja atau buruh, menurutnya sistem tersebut harus dihapuskan. Pemerintah dan negara, menurutnya, harus hadir untuk melindungi buruh.
“Negara wajib berpihak kepada rakyat, bukan pada cukong,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPW Prima Sumut, Johan Merdeka, menambahkan bahwa dalam persoalan agraria di Sumut pemerintah sepertinya belum mampu memberikan rasa keadilan atas tanah.
“Masih banyaknya tanah-tanah yang sudah dikuasai dan diusahai rakyat belum diberikan hak atas tanah (Sertifikat), belum lagi tanah-tanah rakyat yang dulunya dirampas perusahaan-perusahaan negara, asing, maupun perusahaan dalam negeri belum dikembalikan,” katanya.
Bahkan kata Johan Merdeka, Gubernur Sumut juga belum menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat.
“Terkait korupsi, masih ada ketimpangan dan belum ada penegakan hukum yang berkeadilan,” pungkasnya. (Sipa Munthe/rilis)
