Segaris.co
Sabtu, 1 November 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home Buah Pikir
Tito Gatsu

Tito Gatsu

Jokowi dan kedaulatan rakyat menjadi anti political mainstream di Indonesia (2)

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
12 Februari 2022 | 05:58 WIB
in Buah Pikir
ADVERTISEMENT

Oleh | Tito Gatsu

 

Pancasila yang diselewengkan

Seorang yang tidak pancasilais versi Orde Baru bisa diartikan tak sepaham dengan pemerintah saat itu, tak akan bisa menjadi apa-apa bahkan bisa dicap PKI dan subversive, yang artinya penjara dan represi harus dihadapi.

Dari mulai bangku sekolah, masuk perguruan tinggi hingga mendapatkan pekerjaan, kita terus dicekoki dengan program itu (penataran P4) secara bertahap bahkan di setiap prajabatan ketika seseorang akan menghadapi posisi baru di tempat pekerjaannya .

Padahal isinyapun hanya doktrin anti komunis agar patuh kepada penguasa, menelan bulat-bulat sejarah yang dibuat pemerintah, menerima bahwa politik yang terbaik adalah demokrasi pancasila. Komunisme adalah ajaran anti Tuhan dan haram hukumnya serta cerita tentang PKI yang melakukan pengkhianatan kepada Pancasila dan Pak Harto muncul sebagai penyelamat Negara dalam semua hal dan sebagainya.

Pembatasan kebebasan berpikir

Buku-buku mengenai politik bahkan roman saja disortir karena bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Buku karya satrawan kiri seperti “Bumi Manusia” karya Pramudya Ananta Toer yang baru-baru ini difilmkan, dilarang dan tak sedikit media yang dibredel bila beritanya dianggap mengganggu stabilitas Nasional.

Itu karena doktrin yang sekian lama ditanamkan Orde Baru menjadi satu-satunya doktrin yang benar dan satu-satunya ideologi dan menganggap faham yang lain salah.

Jika kita punya pemikiran yang menyinggung ideologi nasionalis yang lain, misalnya ideologi sosial atau kekaguman kepada nasionalisme Sukarno, jangan heran bila langsung diserang dengan cap PKI.

Lahirnya fasisme berkedok Islam

Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 , slogan anti komunis sudah tidak relevan lagi, karena Uni Soviet sudah lama bubar dan perang dingin antara AS-Soviet sudah selesai.

Apalagi China sudah mulai berubah menjadi negara kapitalis, para generasi penerus Soeharto pun berusaha mempertahankan kekuasaan dengan sistim politik yang berbeda menjadi sebuah negara demokrasi.

Kemudian upaya-upaya melindungi sisa-sisa kekuasaan pun dilakukan, karena mereka butuh ideologi untuk bisa mengawal, agar kejatuhan Suharto tidak menimbulkan revolusi. Maka dibentuklah Pam Swakarsa yang dimotori oleh Rizieq Shihab seorang yang punya kemampuan untuk memobilisasi masa terutama masa Islam di luar NU dan Muhammadiyah.

Pada saat Itu Muhammadiyah relatif pro Orba karena dipimpin Amien Rais yang dekat dengan Soeharto pada periode 1990 -1993 bahkan Soeharto memberikan sambutan ketika Amien Rais terpilih kedua kalinya memimpin Muhammadiyah yang kemudian dilanjutkan Dien Samsudin Mantan politikus Partai Golkar.

Ketika Amien Rais mendirikan PAN, maka slogan anti komunis pun berubah ke slogan Islam karena setiap usaha yang melampaui undang-undang selalu membutuhkan alasan. Misalnya pada saat Seoharto membubarkan PKI dan menggulingkan Soekarno, dimunculkan sentiman anti komunis.

Begitu pula alasan untuk menyerang lawan politik yang sedang mulai bangkit kembali yaitu nasionalisme Sukarno melalui PDI-Perjuangan, sangat pas dilawan dengan fasisme Islam.

Menggunakan dalil-dalil Islam

Fasisme Islam bukan mengajarkan Islam secara benar, tapi mereka menggunakan dalil-dalil Islam sebagai alat pembenaran apa pun tindakan mereka. Misalnya menyerang lawan politik dan pihak yang bisa dianggap musuh mereka, menggalang dukungan secara homogen atau kesamaan identitas. Kemudian melakukan intimidasi dengan mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah kebenaran dan yang lain salah, kemudian dianggap musuh.

Situasi ini membuat Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab mulai bersinar karena selalu menjadi mitra militer untuk menghadapi gerakan mahasiswa dan mengamankan Partai Golkar.

FPI sebagai pembela dosa-dosa Soeharto

Pada saat tahun 1998, tuntutan rakyat yang paling deras adalah mengajukan tuntutan untuk mengadili Soeharto dan keluarganya serta pembubaran Partai Golkar.

FPI yang dibeking TNI sukses menjadi ormas Islam militan hingga berhadapan dengan mahasiswa karena TNI pada saat itu yang masih pro Orde Baru membutuhkan proxy untuk menghadapi aksi masa.

Hal tersebut menjadi sorotan Dunia Internasional dimana Indonesia sangat membutuhkan dukungan hutang dari IGGI dan IMF untuk mengatasi krisis terlebih isyu HAM menyangkut Peristiwa Gereja St Cruze di Timor Leste, peristiwa pembantaian 1965 dan Kerusuhan Mei 1998 menguat kembali .

Sebenarnya tujuan FPI menjadi Pam Swakarsa saat itu adalah mengawal agar keluarga Soeharto aman dari gejolak massa dan tuntutan untuk dihukum serta mengamankan Sidang Istimewa yang dirasakan oleh mahasiswa tidak sesuai dengan aspirasi mereka.

Akhirnya hasil Sidang Istimewa MPR memang banyak yang menghasilkan kekuatan generasi penerus Orde Baru tetap berkiprah di parlemen sehingga politik dagang sapi atau politik transaksional terbukti terus berjalan hingga hari ini dan kedaulatan di tangan rakyat terus dimanipulasi.

Puncaknya adalah ketika Pilpres tahun 2014, mencapai klimaks pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Di sini kita bisa melihat korelasi antara para politisi produk orde baru dengan FPI selalu seiring sejalan, apalagi ketika Jokowi muncul menjadi Presiden karena ada dua hal yang tidak disukai mereka terhadap Jokowi, pertama karena yang mengusung PDI-Perjuangan, dan kedua tidak mau diatur oleh politik transaksional. (***)

Tags: DosaDosa-dosaFasismeFPIFrontIslamMainstreamPancasilaPembelaPolitical MainstreamSoeharto
ShareTweetSendShareSharePinSend
ADVERTISEMENT

Berita Lainnya

Buah Pikir

Stop Pencitraan Peduli Rakyat,  Plat Kendaraan Bermotor bukan Tugas Gubernur!

by Ingot Simangunsong
2 Oktober 2025 | 08:14 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Bab II Pajak dan Retribusi...

Read more
Buah Pikir

Tidak ada ruang bagi tindakan rasis di PDI Perjuangan

by Ingot Simangunsong
25 September 2025 | 12:31 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan PENGURUS Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan kota Medan tidak perlu reaktif terhadap...

Read more
Ir Agio Simanjuntak (Ompu Agrido Doli)
Buah Pikir

SOSOK Ir Agio Simanjuntak (Ompu Agrido Doli) “Sang Nahkoda” PSSSI&B Medan Periode 2025–2030

by Ingot Simangunsong
25 September 2025 | 09:56 WIB
0

Catatan | Ir Poltak Simanjutak RFP Ir Poltak Simanjutak RFP DALAM perjalanan panjang Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sada Ina dohot Boruna...

Read more
Buah Pikir

Edy Rahmayadi menggantikan Tito Karnavian sebagai Mendagri

by Ingot Simangunsong
22 September 2025 | 22:27 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan PRESIDEN Prabowo kembali membuka peluang melakukan perombakan keempat Kabinet Merah Putih (KMP). Kekosongan posisi Menteri BUMN...

Read more
Buah Pikir

Menanti RADICAL BREAK Presiden Prabowo

by Ingot Simangunsong
16 September 2025 | 12:53 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (Tito) menyatakan dana transfer ke daerah kerap dikorupsi dan dijadikan...

Read more
Buah Pikir

Sediakan 19 juta lapangan kerja baru, bukan bayar iuran BPJS!

by Ingot Simangunsong
15 September 2025 | 16:07 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9/2025). Airlangga menyatakan pemerintah...

Read more

Berita Terbaru

News

Dihadiri Wali Kota, Kapolda Sumut resmikan SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari di Pematangsiantar

31 Oktober 2025 | 18:45 WIB
News

Pemkab Samosir gelar pelatihan dan sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025 untuk tingkatkan profesionalisme pengadaan barang/jasa

31 Oktober 2025 | 18:05 WIB
News

Dr. Taqwaddin: “Garda terdepan penegakan hukum korupsi, ada di lembaga eksekutif, pengadilan jadi benteng terakhir”

31 Oktober 2025 | 17:04 WIB
News

Wabup Samosir bahas penguatan koperasi desa dan hilirisasi kopi dengan Menteri Koperasi

31 Oktober 2025 | 09:08 WIB
News

Pengadilan Tinggi Medan lantik sejumlah advokat baru, Ucandi Simanjuntak SH MH: “Janji ini bukan sekadar seremonial”

30 Oktober 2025 | 20:52 WIB
KESEHATAN

Rumkit Bhayangkara Polda Aceh raih tiga penghargaan sekaligus atas kinerja keuangan dan pelayanan publik

30 Oktober 2025 | 19:44 WIB
News

Kebakaran hebat di Palipi, Abdi Naibaho tewas terjebak di lantai dua toko

30 Oktober 2025 | 17:05 WIB
News

Bupati Samosir: “Pancasila harus dihidupkan dalam tindakan, bukan sekadar hafalan”

30 Oktober 2025 | 09:01 WIB
News

Guru Muhammadiyah punya tanggung jawab ganda: Mendidik dan mengabdi untuk umat

29 Oktober 2025 | 17:24 WIB
News

Pendidikan Muhammadiyah didorong berstandar internasional, Mohammad Sofyan: “Harus setara dengan Jerman”

29 Oktober 2025 | 16:58 WIB
News

F-SPTI–SPSI Samosir jalin silaturahmi dengan Polres, bahas sinergi dan stabilitas ketenagakerjaan

29 Oktober 2025 | 10:23 WIB
News

UIN Ar-Raniry perkuat jejaring Internasional, teken MoA dengan Universitas Terkemuka Korea Selatan

28 Oktober 2025 | 20:28 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2024 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir sinata berita

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2024 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini samosir sinata berita