Segaris.co
Kamis, 31 Juli 2025
No Result
View All Result
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Segaris.co
No Result
View All Result
Segaris.co
No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir
Home Buah Pikir
Tito Gatsu

Tito Gatsu

Jokowi dan kedaulatan rakyat menjadi anti political mainstream di Indonesia (2)

Ingot Simangunsong by Ingot Simangunsong
12 Februari 2022 | 05:58 WIB
in Buah Pikir
ADVERTISEMENT

Oleh | Tito Gatsu

 

Pancasila yang diselewengkan

Seorang yang tidak pancasilais versi Orde Baru bisa diartikan tak sepaham dengan pemerintah saat itu, tak akan bisa menjadi apa-apa bahkan bisa dicap PKI dan subversive, yang artinya penjara dan represi harus dihadapi.

Dari mulai bangku sekolah, masuk perguruan tinggi hingga mendapatkan pekerjaan, kita terus dicekoki dengan program itu (penataran P4) secara bertahap bahkan di setiap prajabatan ketika seseorang akan menghadapi posisi baru di tempat pekerjaannya .

Padahal isinyapun hanya doktrin anti komunis agar patuh kepada penguasa, menelan bulat-bulat sejarah yang dibuat pemerintah, menerima bahwa politik yang terbaik adalah demokrasi pancasila. Komunisme adalah ajaran anti Tuhan dan haram hukumnya serta cerita tentang PKI yang melakukan pengkhianatan kepada Pancasila dan Pak Harto muncul sebagai penyelamat Negara dalam semua hal dan sebagainya.

Pembatasan kebebasan berpikir

Buku-buku mengenai politik bahkan roman saja disortir karena bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Buku karya satrawan kiri seperti “Bumi Manusia” karya Pramudya Ananta Toer yang baru-baru ini difilmkan, dilarang dan tak sedikit media yang dibredel bila beritanya dianggap mengganggu stabilitas Nasional.

Itu karena doktrin yang sekian lama ditanamkan Orde Baru menjadi satu-satunya doktrin yang benar dan satu-satunya ideologi dan menganggap faham yang lain salah.

Jika kita punya pemikiran yang menyinggung ideologi nasionalis yang lain, misalnya ideologi sosial atau kekaguman kepada nasionalisme Sukarno, jangan heran bila langsung diserang dengan cap PKI.

Lahirnya fasisme berkedok Islam

Setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 , slogan anti komunis sudah tidak relevan lagi, karena Uni Soviet sudah lama bubar dan perang dingin antara AS-Soviet sudah selesai.

Apalagi China sudah mulai berubah menjadi negara kapitalis, para generasi penerus Soeharto pun berusaha mempertahankan kekuasaan dengan sistim politik yang berbeda menjadi sebuah negara demokrasi.

Kemudian upaya-upaya melindungi sisa-sisa kekuasaan pun dilakukan, karena mereka butuh ideologi untuk bisa mengawal, agar kejatuhan Suharto tidak menimbulkan revolusi. Maka dibentuklah Pam Swakarsa yang dimotori oleh Rizieq Shihab seorang yang punya kemampuan untuk memobilisasi masa terutama masa Islam di luar NU dan Muhammadiyah.

Pada saat Itu Muhammadiyah relatif pro Orba karena dipimpin Amien Rais yang dekat dengan Soeharto pada periode 1990 -1993 bahkan Soeharto memberikan sambutan ketika Amien Rais terpilih kedua kalinya memimpin Muhammadiyah yang kemudian dilanjutkan Dien Samsudin Mantan politikus Partai Golkar.

Ketika Amien Rais mendirikan PAN, maka slogan anti komunis pun berubah ke slogan Islam karena setiap usaha yang melampaui undang-undang selalu membutuhkan alasan. Misalnya pada saat Seoharto membubarkan PKI dan menggulingkan Soekarno, dimunculkan sentiman anti komunis.

Begitu pula alasan untuk menyerang lawan politik yang sedang mulai bangkit kembali yaitu nasionalisme Sukarno melalui PDI-Perjuangan, sangat pas dilawan dengan fasisme Islam.

Menggunakan dalil-dalil Islam

Fasisme Islam bukan mengajarkan Islam secara benar, tapi mereka menggunakan dalil-dalil Islam sebagai alat pembenaran apa pun tindakan mereka. Misalnya menyerang lawan politik dan pihak yang bisa dianggap musuh mereka, menggalang dukungan secara homogen atau kesamaan identitas. Kemudian melakukan intimidasi dengan mendeklarasikan diri bahwa mereka adalah kebenaran dan yang lain salah, kemudian dianggap musuh.

Situasi ini membuat Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Rizieq Shihab mulai bersinar karena selalu menjadi mitra militer untuk menghadapi gerakan mahasiswa dan mengamankan Partai Golkar.

FPI sebagai pembela dosa-dosa Soeharto

Pada saat tahun 1998, tuntutan rakyat yang paling deras adalah mengajukan tuntutan untuk mengadili Soeharto dan keluarganya serta pembubaran Partai Golkar.

FPI yang dibeking TNI sukses menjadi ormas Islam militan hingga berhadapan dengan mahasiswa karena TNI pada saat itu yang masih pro Orde Baru membutuhkan proxy untuk menghadapi aksi masa.

Hal tersebut menjadi sorotan Dunia Internasional dimana Indonesia sangat membutuhkan dukungan hutang dari IGGI dan IMF untuk mengatasi krisis terlebih isyu HAM menyangkut Peristiwa Gereja St Cruze di Timor Leste, peristiwa pembantaian 1965 dan Kerusuhan Mei 1998 menguat kembali .

Sebenarnya tujuan FPI menjadi Pam Swakarsa saat itu adalah mengawal agar keluarga Soeharto aman dari gejolak massa dan tuntutan untuk dihukum serta mengamankan Sidang Istimewa yang dirasakan oleh mahasiswa tidak sesuai dengan aspirasi mereka.

Akhirnya hasil Sidang Istimewa MPR memang banyak yang menghasilkan kekuatan generasi penerus Orde Baru tetap berkiprah di parlemen sehingga politik dagang sapi atau politik transaksional terbukti terus berjalan hingga hari ini dan kedaulatan di tangan rakyat terus dimanipulasi.

Puncaknya adalah ketika Pilpres tahun 2014, mencapai klimaks pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Di sini kita bisa melihat korelasi antara para politisi produk orde baru dengan FPI selalu seiring sejalan, apalagi ketika Jokowi muncul menjadi Presiden karena ada dua hal yang tidak disukai mereka terhadap Jokowi, pertama karena yang mengusung PDI-Perjuangan, dan kedua tidak mau diatur oleh politik transaksional. (***)

Tags: DosaDosa-dosaFasismeFPIFrontIslamMainstreamPancasilaPembelaPolitical MainstreamSoeharto
ShareTweetSendShareSharePinSend
ADVERTISEMENT

Berita Lainnya

Buah Pikir

DARURAT KORUPSI: Presiden Prabowo diminta terbitkan Perppu Hukuman Mati Koruptor!

by Ingot Simangunsong
29 Juli 2025 | 06:11 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan DRAMA "Operasi Tangkap Tangan" Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (OTT KPK RI) kembali menampilkan babak baru....

Read more
Tak Berkategori

Menguji Keberanian KPK RI dari Maluku Utara ke Sumatera Utara

by Ingot Simangunsong
24 Juli 2025 | 18:32 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan KOMISI Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pernah menyatakan bahwa pimpinannya dipastikan mengusut fakta persidangan pada kasus...

Read more
Buah Pikir

Siapa para KORUPTOR di balik Aksi Indonesia Gelap dan Tagar #KaburAjaDulu?

by Ingot Simangunsong
21 Juli 2025 | 16:42 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan PRESIDEN RI, Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan mengejutkan tentang aksi mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil serentak yang...

Read more
Buah Pikir

Urgensi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila pasca badai korupsi yang mengguncang Sumatera Utara

by Ingot Simangunsong
20 Juli 2025 | 13:34 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan KOMISI Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menangkap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)...

Read more
Buah Pikir

TOLAK ide Tito menambah Ditjen BUMD Kemendagri

by Ingot Simangunsong
18 Juli 2025 | 07:41 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, mayoritas Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) dalam...

Read more
Buah Pikir

Penanganan kasus suap Jalan di Sumut: Fokus KPK RI bergeser, publik pertanyakan komitmen pemberantasan korupsi

by Ingot Simangunsong
17 Juli 2025 | 08:40 WIB
0

Oleh | Sutrisno Pangaribuan UPAYA Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) merasionalisasi dan melokalisasi kasus suap yang melibatkan “anak...

Read more

Berita Terbaru

News

DPRD dan Pemkab Samosir sepakati RPJMD 2025–2029, Bupati: Jadi peta jalan pembangunan 5 tahun

30 Juli 2025 | 13:14 WIB
News

Bupati Langkat hadiri Rakor Pengaturan Sumur Minyak Rakyat, tegaskan dukungan pada regulasi baru Kementerian ESDM

30 Juli 2025 | 07:50 WIB
News

Pemkot Pematangsiantar jajaki kerjasama internasional kelola sampah jadi energi

29 Juli 2025 | 19:23 WIB
News

BPK dan Komisi XI DPR RI gelar sosialisasi akuntabilitas dana desa di Samosir

29 Juli 2025 | 19:05 WIB
News

Pengurus Perbakin Pematangsiantar audiensi dengan Kapolres, bahas penertiban senapan PCP ilegal

29 Juli 2025 | 15:07 WIB
News

Kadishub Pematangsiantar tuduh oknum Polisi lakukan pemerasan, Kapolres membantah

29 Juli 2025 | 07:06 WIB
Buah Pikir

DARURAT KORUPSI: Presiden Prabowo diminta terbitkan Perppu Hukuman Mati Koruptor!

29 Juli 2025 | 06:11 WIB
News

Skors 5 menit Pardomuan Simanjuntak di PN Simalungun: Perdamaian Siti Nurbaya Simalango dan Nurtince Siboro penuh haru

28 Juli 2025 | 22:49 WIB
News

Alumni SMA Katolik Asisi sampaikan Surat Terbuka, pihak sekolah klaim belum terima

28 Juli 2025 | 13:33 WIB
News

Kadis Perhubungan Pematangsiantar ungkap upaya pemerasan oleh oknum penyidik Tipikor

28 Juli 2025 | 09:20 WIB
News

Festival Tao Toba Joujou 2025 catat transaksi UMKM lebih dari Rp2,6 miliar

28 Juli 2025 | 08:57 WIB
News

Wali Kota hadiri penutupan Rapat Paripurna VIII DPRD Pematangsiantar, KUA-PPAS P-APBD 2025 disepakati

26 Juli 2025 | 10:33 WIB
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
  • Saran Pembaca
  • Syarat dan Ketentuan
  • Tentang Segaris.co

©2022-2024 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • PENDIDIKAN
  • KESEHATAN
  • PROFIL
  • News
  • SEREMONI
  • Kolom
  • Buah Pikir

©2022-2024 Segaris.co

rotasi barak berita hari ini danau toba