Catatan | Ingot Simangunsong
SECARA prinsip demokrasi, PDI Perjuangan berhak menentukan posisinya sendiri, apakah menjadi bagian dari pemerintahan, menjadi oposisi, atau mengambil posisi kritis terhadap kebijakan tertentu tanpa harus menyebut dirinya oposisi.
Itu merupakan urusan internal dan strategi politik partai yang tidak bisa diputuskan oleh partai lain.
Namun, di sisi lain, PKB juga memiliki hak politik untuk mengomentari atau mengkritisi sikap partai lain, selama dilakukan dalam ruang publik yang wajar dan tidak memaksakan keputusan.
Dalam politik, saling memberi penilaian merupakan hal yang lazim. Jadi, pernyataan Jazilul Fawaid lebih tepat dipandang sebagai tekanan politik (political pressure) atau kritik politik, bukan intervensi formal terhadap kedaulatan partai lain.
Yang menjadi perdebatan adalah soal etika politik.
Dari sudut etika politik, ada dua pandangan:
Pertama, PKB dianggap wajar berbicara
Argumentasinya, publik perlu mengetahui peta politik yang jelas.
Jika sebuah partai sering mengkritik pemerintah tetapi juga terlihat mendukung kebijakan tertentu, maka muncul pertanyaan mengenai posisi politiknya.
Dalam perspektif ini, PKB mengaku sedang meminta kejelasan demi pendidikan politik publik.
Kedua, PKB dianggap terlalu jauh masuk ke dapur partai lain.
Argumentasinya, penentuan posisi politik merupakan hak otonom setiap partai. Tidak ada kewajiban dalam sistem demokrasi Indonesia bahwa partai harus memilih hanya dua kubu: pemerintah atau oposisi.
Ada ruang bagi partai untuk menjadi “kritik konstruktif” atau mendukung kebijakan yang dianggap baik sambil menolak yang dianggap keliru.
Karena itu, desakan agar PDI Perjuangan segera menentukan posisi bisa dipandang sebagai bentuk tekanan yang kurang menghormati independensi partai lain.
Dalam ilmu politik modern, sebenarnya tidak ada aturan yang mengharuskan partai berada dalam posisi hitam-putih.
Di banyak negara demokrasi, dikenal istilah issue-based support, yaitu mendukung pemerintah pada isu tertentu dan menentangnya pada isu lain.
Karena itu, kalau ditanya apakah PKB “kepanasan”, itu lebih merupakan penilaian politik.
Bisa saja ada yang menafsirkan bahwa PKB merasa perlu memastikan stabilitas koalisi pemerintahan sehingga menginginkan peta politik yang lebih jelas.
Namun bisa juga ditafsirkan sebagai upaya membangun narasi bahwa pihak yang tidak bergabung dengan pemerintah harus secara tegas menjadi oposisi.
Pada akhirnya, dalam etika demokrasi:
PDI Perjuangan berhak menentukan sikap politiknya sendiri.
PKB berhak memberikan kritik atau penilaian.
Yang tidak etis adalah jika kritik berubah menjadi tekanan yang bermaksud mengatur keputusan internal partai lain.
Justru demokrasi yang sehat memberi ruang bagi partai untuk mengambil posisi yang tidak selalu hitam-putih.
Sebab loyalitas utama partai seharusnya bukan kepada koalisi atau oposisi, melainkan kepada kepentingan rakyat dan konstitusi.
Penulis, Ingot Simangunsong adalah Pimpinan Redaksi mediaonline Segaris.co dan Penanggungjawab mediaonline kerohanian Shalom.click
