KETIKA pemerintah mengeluarkan moratorium pemekaran, senyaplah perbincangan terkait harapan mulusnya provinsi, kabupaten atau kota yang hendak termekarkan.
Berkas-berkas terkait proses pemekaran yang sudah digodok dan sudah pula menyita waktu, pikiran dan anggaran yang tidak kecil, harus dimasukkan dalam file kabinet.
Kata kuncinya, untuk sementara, diam sajalah dulu. Tidak perlu terlalu memforsir tenaga mau pun pikiran untuk membahasnya.
Tetapi, beberapa hari ini, terkhusus di Provinsi Sumatera Utara, kayaknya ada yang menghembuskan angin sejuk, yaitu berkaitan dengan bakal dicabutnya moratorium
pemekaran.
Yang sudah tampak ke permukaan, dimulainya kembali dialog terkait pemekaran Provinsi Sumatera Utara, dengan dibukanya documen file Provinsi Sumatera Tenggara, Provinsi Tapanuli (ProTap) dan Provinsi Kaldera Toba.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemakaran tersebut, mulai merapatkan barisan untuk membicarakan gerakan dan gebrakan lanjutan.
Keinginan untuk mekar atau memisahkan diri atau mandiri dari provinsi induk, kembali menguat untuk menggalang penguatan-penguatan.
Di ruang lingkup, pemakaran Provinsi Tapanuli, ada GM Chandra Panggabean. Di pemakaran Provinsi Sumatera Tenggara, ada Rahudman Harahap dan Chairuman Harahap.
Kemudian, adanya wacana Provinsi Kaldera Toba yang merupakan gabungan 7 kabupaten di sekitar kawasan destinasi wisata Danau Toba.
Sementara, pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, belum kelihatan geliatnya.
Peluang kuat dan kenangan hitam
Dari empat nama provinsi yang mendedikasikan untuk mekar atau mandiri dari provinsi induk, Sumatera Utara, yang kelihatan kuat memenggang mulus, adalah Provinsi Sumatera Tenggara dan Provinsi Kepulauan Nias.
Peluang bagi Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Kepulauan Nias, kelihatan menguat karena di dua provinsi yang hendak mekar tersebut, terdapat tokoh-tokoh panutan yang mumpuni dan memiliki daya diplomasi tinggi.
Katakanlah di Provinsi Kepulauan Nias, ada Yasonna Hamonangan Laoly (Menteri Hukum dan HAM, kader militan PDI-Perjuangan) dan tokoh lainnya.
Di Provinsi Sumatera Tenggara, kehadiran Chairuman Harahap, Rahudman Harahap dan Rektor UIN Medan, Syahrin Harahap, adalah kekuatan yang cukup mumpuni.
Bagaimana dengan Provinsi Tapanuli? Ada catatan sebagai kenangan kelam, terjadinya demo yang meninggalkan duka mendalam atas kematian Ketua DPRD Sumatera Utara, Aziz Angkat.
Kemudian, ketokohan sejumlah figur di kepanitian pemekaran Provinsi Tapanuli, diperkirakan masih akan berhadapan dengan jalan menanjak yang terkesan terjal pula.
Terakhir, Provinsi Kaldera Toba, sampai saat ini masih sebatas wacana atau cakap-cakap. Karena, belum ada ditampilkan tokoh-tokoh yang mumpuni dalam menggiring wacana menjadi fakta yang perlu didukung.
Perjalanan memang masih panjang. Namun, patut harus dipersiapkan agar gerbong pemekaran dapat berjalan mulus.
Yang pasti, info moratorium bakalan dicabut, telah menggeliatkan semangat pemekaran. Semoga!
By: Ingot Simangunsong
