Oleh | Sutrisno Pangaribuan
KEJAKSAAN AGUNG menetapkan Johnny Gerard Plate (JGP), Menkominfo RI, Sekjend DPP Partai Nasdem sebagai tersangka kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1,2,3,4, dan 5 Bakti Kominfo tahun 2022-2022.
Program yang sejatinya memperluas jaringan layanan internet yang mengalir sampai desa tersebut ternyata menjadi bancakan menterinya sendiri.
Meski langsung ditahan, JGP tidak gentlemen untuk mengundurkan diri sebagai Menkominfo.
Proyek Kementerian PUPR di Kabupaten Samosir, DIKERJAKAN ASAL JADI
Untuk kesekian kalinya, wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang keliling daerah melihat berbagai kerusakan infrastruktur jalan, ditampar anak buahnya sendiri.
Sampai saat ini, tercatat nama Imam Nahrowi (Menpora/PKB), Juliari Peter Batubara (Mensos/ PDIP), Johnny G Plate (Menkominfo/Nasdem) sebagai pembantu Presiden Jokowi yang berhianat. Maka kejadian ini harus dijadikan sebagai momentum bersih-bersih.
Meski pun tidak dilarang oleh UU Pemilu dan PKPU, sejumlah menteri dan wakil menteri yang memutuskan maju sebagai Bacaleg DPR RI sebaiknya diganti.
Mereka dipastikan akan fokus memperjuangkan kepentingan diri dan partainya hingga Pemilu 2024.
Maka Presiden Jokowi harus berani mengganti mereka dengan putra- putri terbaik bangsa yang siap membantu presiden secara total.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Pimpinan Parpol Koalisi Pemerintah di Istana Negara sejatinya dalam rangka memastikan kepemimpinan Presiden Jokowi akan dikawal hingga berakhir (20/10/2024) dengan baik.
Demikian juga dengan menteri yang akan bertarung di Pilpres 2024 juga sebaiknya mundur atau diganti dari kabinet. Menjadi Capres dan Cawapres itu harus serius, fokus, dan total. Maka selain agar mereka fokus, juga demi menghindari “conflict of interest”.
Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan Pileg dan Pilpres sangat mungkin terjadi jika para menteri/wakil menteri tidak mundur atau diganti. Tindakan ini akan menjadi preseden buruk yang akan diwariskan.
Perombakan kabinet juga harus memastikan kesetiaan hingga akhir.
Maka selain Menkominfo, Presiden Jokowi juga diminta mengganti Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan, Siti Nurbaya.
Ketiganya utusan Nasdem yang telah memilih jalan mendukung Capres antitesa Presiden Jokowi.
Bus sekolah masuk jurang di Samosir, 5 luka berat dan 13 luka ringan
Mindo Sianipar, anggota Komisi IV DPR RI, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPP PDI-P sangat layak dan tepat menjadi Menteri Pertanian.
Meski pun akan terjadi perombakan besar di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi diminta untuk tidak merekrut menteri dari TNI dan Polri aktif apalagi purnawirawan.
Masa akhir kepemlmpinan Presiden Jokowi ini membutuhkan konsentrasi di bidang keamanan juga pertahanan, maka para TNI dan Polri aktif lebih baik fokus pada tugas utama, yakni pertahanan dan keamanan serta keutuhan NKRI.
Di samping itu, menteri yang asalnya purnawirawan TNI dan Polri juga tidak memberi jaminan prestasi. Maka tidak ada hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk menambah jumlah mereka di kabinet.
Momentum perombakan kabinet bersamaan dengan peringatan 25 tahun reformasi. Salah satu tuntutan reformasi adalah pencabutan dwifungsi ABRI ( TNI dan Polri).
Maka wujud praksisnya adalah meniadakan peran-peran TNI dan Polri dan purnawirawan dari jabatan-jabatan sipil. Para purnawirawan sejatinya mengambil peran sebagai penopang pemerintah dalam menghadapi berbagai bentuk hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan.
Pembatasan masa aktif bertujuan untuk memberi kesempatan prajurit istirahat dari tugas dan pelayanannya kepada negara. Maka prajurit yang sudah purnawirawan sebaiknya tidak dibebani lagi dengan tugas-tugas di pemerintahan.
Penulis, Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)
