Oleh | Sutrisno Pangaribuan
PADA Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) tahun 2014, Joko Widodo diberi surat tugas oleh PDI-Perjuangan (PDI-P) sebagai Calon Presiden, Jumat (14/03/2014), kurang dari tiga bulan sebelum Pilpres, Rabu (09/07/2014).
Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) diusung lima partai politik (Parpol), yakni PDI-P, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Pasangan Jokowi-JK, unggul 53,15% mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta 46,85%.
Pada Pilpres 2014 ini, rakyat mendukung Jokowi secara optimal karena dianggap mewakili rakyat secara luas. Bahkan tagline Jokowi di Pilpres 2014: Jokowi Adalah Kita. Partisipasi rakyat secara luas terjadi di Pilpres 2014 ini.
Sementara itu pada Pilpres 2019, Jokowi diumumkan sebagai Capres PDI-P pada Jumat (23/2/2018), kurang dari 14 bulan sebelum Pilpres, Rabu (09/04/2109).
Jokowi berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin didukung 9 parpol, yakni PDI-P, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, Hanura, PKPI, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno didukung 5 parpol, yakni Gerindra, PAN, PKS, Partai Demokrat, dan Partai Berkarya.
Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin, menang 55,50% mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 44,50%.
Pada Pilpres 2019 tersebut, keterlibatan rakyat mendukung Jokowi berubah. Tidak ada lagi partisipasi rakyat yang secara spontan mengorganisir diri dan kelompoknya secara mandiri seperti Pilpres 2014.
Kelompok elit politik, aktivis politik dan pengusaha yang mendominasi pergerakan dukungan.
Berdasarkan dinamika kedua Pilpres tersebut di atas, ternyata pergeseran peta dukungan parpol, elit politik, pun aktivis politik tidak berdampak signifikan terhadap perolehan suara Jokowi.
Ternyata kekuatan politik Jokowi itu ada pada rakyat, bukan pada elit politik, aktivis politik mau pun pengusaha.
Rakyat menjadi kekuatan utama yang murni, mandiri, dan bebas dari “vested interest” individu mau pun kelompok.
Relawan DGP hadiri “OPEN HOUSE”, Ganjar Pranowo: “Matur nuwum SUDAH DATANG”
Mengumumkan Ganjar Pranowo
Untuk ketiga kalinya pada Jumat (21/4/2023 ), bertepatan dengan hari peringatan Kartini dan sehari sebelum Idul Fitri 1 Syawal 1444 H, PDIP mengumumkan sekaligus memperkenalkan Ganjar Pranowo sebagai Capres PDIP di Pemilu 2024.
Pengumuman tersebut lebih awal dari rencana semula, yakni bertepatan dengan Peringatan Hari Lahirnya Pancasila (01/06/2023 ).
Perubahan tersebut tentu melalui pertimbangan yang matang oleh Ketua Umum PDI-, Hj. Prof (HC) DR (HC) Megawati Soekarnoputri.
Kemenangan “hattrick” menjadi target utama PDI-P, baik Pileg mau pun Pilpres seperti pada Pemilu dan Pilpres 2014 dan 2019.
Keberanian PDI-P untuk mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 disambut antusias oleh rekan juang politik, relawan, pendukung, simpatisan Ganjar Pranowo yang sekian lama telah bekerja.
Pengumuman tersebut memberi kepastian kepada rakyat, bahwa Capres yang simetris dengan Jokowi telah diumumkan.
Jika rakyat mengharapkan ada kepastian akan keberlanjutan program pembangunan yang telah dimulai oleh Jokowi, maka hanya Ganjar Pranowo satu-satunya Capres yang pasti akan melanjutkannya.
Akan tetapi, jika PDI-P ingin memeroleh kemenangan “hattrick”, maka PDI-P dan Ganjar Pranowo harus benar-benar serius dan setia membangun ‘koalisi besar”.
Koalisi bersama rakyat itu mudah dan murah, tidak bersayarat, dan pasti dapat dilakukan dengan baik.
Untuk meraih kemenangan
Beberapa hal yang harus dilakukan PDI-P dan Ganjar untuk meraih kemenangan hattrick di Pemilu 2024 adalah:
- Pileg 2024 bukan tentang Parpol, tetapi tentang rakyat, maka Parpol pengusung dan pendukung Ganjar Pranowo harus memilih dan mengutus para calon legislatif (Caleg) yang mengerti, memahami, dan bersedia berjuang untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat. Caleg yang dimajukan hendaknya memiliki kapasitas, kualitas, dan memahami kebutuhan rakyat. Isi kepala dan isi hati Caleg lebih utama dari isi tasnya, maka para Caleg yang diutus seharusnya para kader yang memiliki kecakapan tentang kebutuhan dan kepentingan rakyat.
- Pilpres 2024 bukan tentang Ganjar Pranowo, tetapi tentang rakyat, maka Parpol pengusung dan pendukung maupun Ganjar Pranowo harus lebih banyak mendengar, melihat, dan merasakan apa yang sedang dialami dan dibutuhkan oleh rakyat. Tim Ganjar Pranowo harus lebih banyak bergerak untuk melakukan penyerapan informasi dan aspirasi rakyat. Sehingga rakyat semakin yakin bahwa Ganjar Pranowo adalah Capres yang paling mengerti dan memahami, sekaligus dapat menjawab kebutuhan rakyat.
- Parpol pengusung dan pendukung dan Ganjar Pranowo diminta lebih fokus membangun “koalisi bersama rakyat: Koalisi Besar” daripada koalisi besar antar Parpol. Semua Parpol akan fokus pada perjuangan memeroleh kemenangan dan kursi legislatif, maka menjadi pendukung dan pengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres adalah bagian dari strategi meraih dan menambah perolehan kursi bagi Parpol.
- Koalisi bersama rakyat lebih menjamin kemenangan dari Parpol pengusung dan pendukung serta Ganjar Pranowo, sebab rakyat akan bergerak dan berjuang untuk memenangkan Parpol dan Capres yang diyakini akan memenuhi kebutuhannya pasca kemenangan Pemilu. Rakyat tidak akan pernah menagih dan meminta sesuatu yang tidak sesuai kebutuhannya. Rakyat tidak berorientasi pada kekuasaan dan bisnis sebagai alasan memilih.
- Koalisi bersama rakyat akan menjamin pemerintahan yang stabil sepanjang dipenuhi kebutuhannya secara transparan. Hadiah atau janji bukan kebutuhan rakyat, sehingga hadiah dalam bentuk uang pun bentuk lain, serta janji yang muluk-muluk tidak perlu disampaikan kepada rakyat.
Kemenangan Pemilu 2024, baik Pileg mau pun Pilpres akan ditentukan oleh keseriusan Parpol dan Capres untuk berpihak dan bersedia bekerja untuk kebutuhan rakyat.
Parpol, mau pun Capres harus memastikan bahwa muara dari semua Pemilu adalah untuk menjadikan rakyat berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
Penulis, Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), dan Presidium Koalisi Bersama Rakyat (Koalisi Besar)
