JAKARTA, SEGARIS.CO – WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026) sore.
Prasetyo membenarkan bahwa Presiden Prabowo dan Gibran telah menggelar pertemuan pada Selasa pagi. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, dalam pertemuan itu Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait sejumlah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” ujar Prasetyo.
Ia sekaligus meluruskan informasi yang menyebutkan Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut.
Prasetyo mengatakan Presiden justru memberikan sejumlah saran. Sementara itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sutrisno: Pengunduran diri harus ditindaklanjuti
Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai niat pengunduran diri Gibran harus ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Sutrisno berpandangan bahwa Gibran perlu menyampaikan pengunduran dirinya secara resmi kepada lembaga negara yang berwenang, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Menurutnya, apabila pengunduran diri telah berlaku secara konstitusional, Gibran harus melepaskan seluruh atribut dan fasilitas yang melekat pada jabatan wakil presiden.
Fasilitas tersebut, antara lain kendaraan dinas RI 2, rumah jabatan, serta berbagai fasilitas protokoler yang diperuntukkan bagi wakil presiden aktif.
Sutrisno juga menyoroti mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Ia merujuk pada ketentuan konstitusi yang mengatur kewenangan MPR dalam memilih wakil presiden untuk melanjutkan masa jabatan yang tersisa.
Persoalan dokumen pendidikan masih menjadi sorotan
Lebih jauh, Sutrisno menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghapus persoalan hukum dan etik yang sebelumnya mencuat terkait dokumen persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.
Ia menilai persoalan tersebut tetap perlu ditelusuri melalui mekanisme hukum dan kelembagaan yang berlaku.
Sutrisno bahkan menilai pihak-pihak yang terlibat dalam proses pencalonan Gibran, baik ketika maju sebagai calon Wali Kota Solo pada 2020 maupun sebagai calon wakil presiden pada 2024, perlu dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemenuhan persyaratan pencalonan.
Pernyataan Sutrisno tersebut menjadi kritik politik terhadap proses pencalonan Gibran sekaligus mendorong evaluasi terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.
Hingga berita ini disusun, pernyataan resmi pemerintah yang disampaikan Mensesneg masih sebatas mengonfirmasi adanya niat pengunduran diri Gibran. Belum ada keterangan bahwa proses pengunduran diri telah diselesaikan secara formal.
Dengan demikian, perkembangan politik dan konstitusional terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih menunggu tindak lanjut resmi dari pihak-pihak terkait. [Rel/Ingot Simangunsong/***]
