Oleh | Sutrisno Pangaribuan
BELUM lama berselang, seorang imam Katolik, Guru Besar Filsafat STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno (Romo Magnis) tampil memukau di sidang MK.
Romo Magnis yang hadir sebagai satu saksi ahli dalam sidang perkara sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres), Selasa (02/04/2024).
Romo Magnis menyatakan bahwa presiden tidak ubahnya seperti pemimpin organisasi mafia bila menggunakan kekuasaannya hanya untuk menguntungkan pihak- pihak tertentu.
Ketegasan dan keteguhan sikap para Imam Katolik kembali disampaikan oleh Ketua Konferensi Wali Gereja (KWI) dan Uskup Agung Jakarta Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, Rabu (05/06/2024).
KWI menolak privilese mengelola tambang yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada ormas keagamaan.
KWI memastikan tidak akan mengajukan izin kelola tambang yang diberikan untuk badan usaha milik ormas keagamaan.
KWI sebagai lembaga pelayanan keagamaan yakin bahwa pengelolaan usaha tambang, bukan menjadi wilayahnya.
KWI berpegang pada prinsip- prinsip pelayanan Gereja Katolik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/ kebaikan bersama serta kesetiaan menjaga keutuhan ciptaan alam semesta.
Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan sesuai prinsip berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.
Bahwa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) harus taat pada UU No.17 Tahun 2013 Tentang Ormas, yang pada Pasal 1 Ketentuan Umum berbunyi bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
KWI merespons ajakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, Presiden Jokowi memperbolehkan ormas keagamaan mengelola tambang.
Pemerintah memberi prioritas kepada ormas keagamaan untuk memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).
Pemerintah memberi peluang kepada badan usaha milik Ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024-2029.
Sikap yang ditunjukkan Romo Magnis di Sidang MK, dan KWI pada pengelolaan tambang menunjukkan konsistensi KWI pada perannya. Peran KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan martyria (semangat kenabian).
KWI fokus pada pelaksanaan tugas- tugas pelayanan umat dan kegiatan pastoral di Indonesia. KWI berani dan tegas menyatakan sikap “tidak” terhadap tawaran pemerintah yang tidak sesuai dengan tugas utama KWI.
Keteladan yang ditunjukkan KWI menjadi harapan di tengah pragmatisme dan oportunisme yang dipertontonkan terbuka oleh “elit sejumlah Ormas”.
Ketegasan KWI memisahkan urusan sumber daya alam yang dikuasai negara dengan tugas utama KWI pada pembinaan iman, etika, dan moral manusia menjadi suluh dalam kegelapan.
KWI memberi batas yang tegas dan jelas antara urusan negara dan urusan Ormas, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan saling intervensi dan saling memengaruhi.
Terimakasih kepada segenap Imam Katolik dan KWI yang senantiasa berdiri menjaga kewarasan nasional.
Menjadi benteng penjaga nilai, etika, dan moral bangsa, serta memberi jarak yang tegas dan jelas terhadap kekuasaan negara.
Konsisten bersuara dan bergerak dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, keadilan, solidaritas, subsidiaritas, kesejahteraan umum/kebaikan bersama serta kesetiaan menjaga keutuhan ciptaan alam semesta.
Penulis, Sutrisno Pangaribuan, Fungsionaris PDI-Perjuangan
