“SERING kali kita reaktif terhadap sesuatu, tapi tidak pernah ada upaya menguasai sebuah ruang sebelum kita dikuasai. Menguasai ruang publik itu lewat cerita-cerita positif, inspiratif itu bisa dilakukan setiap hari. Gunakan medsos kalian untuk menceritakan Kemenkumham yang baik dengan program kerjanya. Jadilah duta-duta yang baik untuk Kemenkumham.”
Hal tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Bane Raja Manalu, saat melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring evaluasi (Monev) di Rutan Kelas IIB Balige dan Lapas Keas IIB Siborongborong, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (01/6/2022).
“Agar kebohongan-kebohongan itu tidak berlanjut menjadi kebenaran dan seolah olah menjadi hal kebenaran persepsi publik, maka segeralah selesaikan kesalahan-kesalahan itu,” katanya.
Bane Raja Manalu, mengimbau agar pegawai juga harus sering menceritakan tentang Kemenkumham lewat sosial media.
Artinya, inilah saatnya pegawai sebagai keluarga besar Kemenkumham bercerita tentang hal baik Kemenkumham, khususnya UPT tempatnya bekerja.
Tinggal kemauan dan keseriusan
“Jangan terlalu rumit memahami reformasi birokrasi. Implementasinya tidak sulit. Tinggal kemauan atau keseriusan stakeholder di jajaran Kemenkumham khususnya di Sumatera Utara dalam melaksanakannya dengan baik,” kata Bane Raja Manalu, yang juga mengingatkan dari 52 Satker di Sumatera Utara tinggal tiga Satker masuk tahap WBK/WBBM. Kondisi ini merupakan provinsi kategori paling lemah.
Menurut alumni Universitas Indonesia ini, dalam mendapatkan WBK/WBBM jangan ada pergunjingan hal negatif di publik, karena itu satu point penilaian dari tim.
Kemudian pungli adalah hal yang paling sensitif ketika mengajukan WBK/WBBM. Kalau masih melakukan pungli, jangan harap itu dapat.
“Kita berharap Rutan Balige bisa menjadi salah satu Satker yang bisa menyumbang predikat WBK. Sebenarnya, menurut saya sederhana mendapatkan itu, tinggal belajar kepada Satker dan UPT yang sudah pernah mendapatkan. Apalagi sampai mendapatkan WBBM. Tinggal diamati, ditiru, modifikasi sedikit, maka akan ketemulah formulanya,” katanya.
Baca juga : Bane Raja Manalu: “Mari kita saling menjaga keberagaman dan toleransi”
Tinggal jalankan kriteria
Jadi cukup membingungkan kenapa Satker di banyak provinsi tidak mampu mendapatkan predikat itu. Apalagi formulanya baku. Tinggal menjalankan kriteria yang diinginkan, maka akan tercapai.
Reformasi birokrasi betul-betul terjadi ketika masyarakat yang menjadi penikmat layanan dari Satker mengatakan bahwa benar terjadi pelayanan yang baik, transparan dan tanpa pungli.
“Bukan kita yang ngomong. Kalau kita yang ngomong sama saja kita berkaca. Tidak ada orang yang bilang dirinya jelek. Sama saja dengan orangtua, tidak ada yang menyatakan anaknya jahat. Pasti katanya, anakku ganteng, anakku cantik, anakku baik. Tapi di mata orang belum tentu. Ya reformasi birokrasi semuda itu dipahami dan dicerna. Yang sulit memang adalah melakukannya,” katanya.
Kunjungan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM bidang isu-isu strategis ini disambut antusias Kalapas Kelas IIB Siborong-borong, Parlindungan Siregar beserta jajarannya dan Karutan Kelas IIB Balige, Henry Damanik beserta jajarannya. (Rel)
