SUMATERA UTARA (Sumut) masuk 10 besar provinsi se-Indonesia terbaik dalam mengendalikan inflasi. Atas prestasi tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) memberikan apresiasi bonus Rp10,3 miliar.
Tingkat inflasi Sumut per bulan Oktober terjaga di angka 5,66 persen (yoy) dengan pertumbuhan ekonomi 4,70 persen di triwulan II 2022, lebih rendah 0,04 poin dari inflasi nasional.
Prestasi diraih walau kondisi perekonomian dunia yang belum stabil ditambah lagi kenaikan harga BBM nasional.
“Kita mendapat bonus dari Menteri Keuangan Rp10,3 miliar. Negara memberikan bonus dan apresiasi kepada kita karena apa yang kita lakukan menanggulangi ini di masa-masa yang sulit,” kata Edy Rahmayadi, Rabu (02/11/2022), pada acara yang dihadiri Forkopimda, bupati/walikota dan pimpinan DPRD di Sumut.
Selain Sumut, provinsi lain yang berhasil meraih penghargaan ini antara lain Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Timur, Banten, Yogyakarta dan Jawa Timur.
Baca juga :
INGATKAN ASN, tegas Edy Rahmayadi SAMPAIKAN INI
Farmasi produksi sirup berbahan kimia berbahaya di-CLASS ACTION ke MAHKAMAH AGUNG
SELESAI Regsosek BPS, INI AJAKAN Musa Rajekshah
Edy Rahmayadi berharap hal ini bisa dipertahankan, bahkan ditingkat lagi ke depannya dengan cara kerja sama kuat antarlembaga.
“Situasinya sekarang sedang sulit, dan kita dihadapkan dengan kemungkinan krisis, jadi harus bekerja sama agar rakyat kita tidak semakin kesulitan,” kata Edy Rahmayadi.
Walau begitu, Sumut masih memiliki beberapa pekerjaan rumah dalam waktu dekat ini yaitu penyerapan anggaran pemerintah kabupaten/kota.
Ada lima Pemerintah Kabupaten/Kota Sumut yang realisasi APBD-nya masih di bawah 50 persen, bahkan salah satunya masih di angka 39,80 persen sampai 31 Oktober 2022.
Namun, Edy Rahmayadi tidak menjabarkan nama kelima kabupaten/kota tersebut.
Baca juga :
Hj Susanti Dewayani PEDULI KORBAN LONGSOR Bah Kapul
Baca juga :
PARA Guru, INI KABAR dari BKN tentang seleksi PPPK
INI JADWAL Pemko Siantar Salurkan BLT Subsidi BBM Tahap I
Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, masalah yang dihadapi daerah tersebut antara lain terlambatnya pengesahan P-APBD.
Dia meminta kepada seluruh Kapolres untuk membantu penyelesaian pemerintah kabupaten/kota yang kesulitan memacu serapan anggarannya.
“Ya pak Kapolres, tolong dibantu atau bapak/ibu sekalian bisa langsung menghubungi saya, beri tahu kami apa masalahnya agar serapan anggaran ini cepat dan akan membantu kita mengendalikan inflasi,” kata Panca Putra Simanjuntak.
Rakor ini dihadiri hampir seluruh Kepala Daerah se-Sumut termasuk pimpinan DPRD dan juga Kapolres. Selain itu di isi narasumber yang kompeten seperti Pangdam I/BB Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin dan Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumut Tiarta Sebayang dan Kepala BPKP Sumut Kwinhatmaka. (Sipa Munthe/***)
