MARAKNYA praktik industrial hukum di dalam negeri menjadi perhatian khusus oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Jalan Lurus (GJL) DKI Jakarta.
Selain masih amburadulnya supremasi hukum di institusi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, GJL juga menjadikan pemberantasan mafia tanah sebagai salah satu prioritas utama yang terus dikejar untuk diselesaikan.
Ketua DPW GJL DKI Jakarta terpilih, Alexius Pantur SH, menggungkapkan bahwa GJL DKI diisi oleh para pengacara, aktivis LSM dan wartawan senior.
Dia pun mengaku sudah cukup banyak melaporkan hal-hal perkara hukum yang tidak beres alias yang “bengkok” kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung Republik Indonesia (Kajagung) bahkan ke Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY).
Baca juga :
Pelantikan pengurus dan Kejurda Inkanas, Hj Susanti Dewayani: “Berani tampil saja, sudah menjadi suatu kemenangan”
“Saya rasa GJL perlu menggalang massa untuk ikut mendesak tegaknya supremasi hukum di negeri ini ke arah jalan yang lurus,” kata Alexius Pantur dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
“Jadi, GJL nanti akan lebih serius membela hak-hak rakyat yang terzolimi di bidang hukum maupun korban mafia tanah,” sergahnya kemudian.
Sebagaimana diketahui, kepengurusan DPW GJL DKI Jakarta secara resmi telah terbentuk pada Sabtu, 17 September 2022, di DKI Jakarta.
Pembentukan kepengurusan itu sendiri dimotori oleh mandataris DPP GJL (Pusat), Jansen Leo Siagian sebagai pemegang mandat dari Ketua Umum GJL, Riyanta SH yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.
Baca juga :
Setelah jatuh bangun, melalui Lapak Ganjar, Batik Bulan Pekalongan dapat orderan dari Italia
Mantan aktivis eksponen Angkatan ’66 KAPPI di Serbelawan itu menyebutkan bahwa ide pembentukan GJL DKI Jakarta berangkat dari persoalan mencuatnya segala bentuk praktik mafia di DKI Jakarta.
“Amburadulnya supremasi hukum di institusi Polri, Kejaksaan dan Kehakiman, seperti statement Prof Mahfud MD yang Menko Polhukam RI mengungkap adanya industrial hukum di negeri ini,” ujar Jansen Leo Siagian.
Dia kembali menjelaskan bahwa pembentukan DPW GJL DKI Jakarta ini berawal dari gonjang ganjingnya penegakan hukum di negeri ini.
“Pembentukan kepengurusan ini berlangsung pada Sabtu, 17 September 2022 di Kantor Sekretariat GJL DKI Jakarta, Jalan Jembatan Tiga Ruko 25 No A.5 Pluit, Penjaringan Jakarta Utara,” jelas Jansen Leo Siagian.
Adapun susunan pengurus GJL DKI Jakarta yakni, Pembina: Irjen Pol (Purn.) Drs Rikky Wakanno M.Si, Penasehat: Drs Hidayat Hasibuan, Pengawas: DR Syafril SH, MH.
Ketua: Alex Pantur SH, Wakil Ketua I: Jansen Leo Siagian, Wakil Ketua II: Johanes Tanadi, Wakil Ketua III: Ade Gunawan, Sekretaris: Erwin SE, Wakil Sekretaris I: Yosef Kapoyos, Wakil Sekretaris II: Sondang Siagian SH, Wakil Sekretaris III: Abidin Muhamad. Bendahara: Mestika Anggraeni SH, Wakil Bendahara: Freddy SE.
Ketua Bidang Litbang: Oktavianus Lona Djara SH, Ketua Bidang Hukum: Mea Djegwoda SH, Ketua Bidang OKK: Bilal Pelly, Ketua Bidang Humas: Tete Martadilaga, Kepala Sekretariat Perkantoran: Victorius Toncitiho SH, Wakil Kepala Sekretariat Perkantoran: Rolly Manggili dan Suardi SH.
“Setelah nanti menerima SK definitif dari DPP GJL, maka kami akan segera mengembangkan sayap organisasi se Jabodetabek,” kata Jansen Leo Siagian. (Edo Panjaitan/***)
