“PEMKO Pematangsiantar siap mensukseskan Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai implementasi dari upaya pencegahan kebocoran penerimaan daerah dengan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat.”
Hal tersebut disampaikan Plt Wali Kota Pematangsiantar, Hj Susanti Dewayani di acara High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, di Hotel Niagara Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Rabu (22/06/2022).
“Tujuannya, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat, serta sejalan dengan visi dan misi mewujudkan masyarakat Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas,” kata Hj Susanti Dewayani.
Hj Susanti Dewayani berterima kasih kepada KPw BI Pematangsiantar, Bank Sumut, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Ini merupakan pemicu bagi kami untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan semangat dan integritas. Serta dengan dedikasi yang tinggi mensukseskan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar,” kata Hj Susanti Dewayani.
Baca juga : Ganti rugi lahan pembangunan jalan tol, Hj Susanti Dewayani: “Pematangsiantar akan menjadi Kota Destinasi, bukan Kota Transit”
Amanat Presiden Joko Widodo
Kepala KPw BI Pematangsiantar, Teuku Munandar menyampaikan, sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo, Transformasi Digital harus dilakukan di seluruh pemerintah daerah. Oleh karena itu, KPw BI Pematangsiantar menyelenggarakan High Level Meeting TP2DD Wilayah Kerja KPw BI Pematangsiantar.
Menurut Munandar, kegiatan tersebut bertujuan agar Program ETPD dapat berjalan baik, terakselerasi, dan nantinya bermanfaat untuk pemerintah daerah, yakni berupa Peningkatan Pendapatan Daerah dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan.
“Kami berharap seluruh pemerintah daerah dan Pemerintah Kota Pematangsiantar akan semakin maju dengan Program ETPD-nya dan menjadi salah satu terbaik di Indonesia,” kata Munandar.
Meningkatkan transaksi non tunai
Sementara itu, perwakilan Spesialis Koordinasi dan Supervisi Madya-Komisi Pemberantasan Korupsi, Mohammad Jhonattan mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan transaksi non tunai guna mengurangi penyuapan dan gratifikasi.
Sedangkan Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemnedagri) RI, An An Andri Hikmat memaparkan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah meningkatkan transaksi keuangan digital, yang tujuannya meminimalisir terjadinya penyimpangan atau korupsi.
Acara tersebut turut dihadiri, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga; Bupati Labuhanbatu Selatan H Edimin; Plt Wali Kota Tanjungbalai H Waris Thalib; Wakil Bupati Batubara Oky Iqbal Frima; Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Budi Utari Siregar, Sekda Kabupaten Labuhanbatu M Yusuf Siagian; Asisten II Labuhanbatu Utara Muhammad Asril; serta Asisten II Kabupaten Asahan Muhili Lubisa. (***)
