MEDAN, SEGARIS.CO – WAKIL KETUA Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, menilai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikabarkan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak sesuai dengan mekanisme konstitusional.
Menurut Sutrisno, surat pengunduran diri Wakil Presiden seharusnya disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, bukan kepada Presiden.
Karena itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terkecoh oleh informasi atau rumor mengenai pengunduran diri Gibran sebelum ada kejelasan melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
“Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka hanya boleh disampaikan kepada MPR RI, bukan kepada Presiden. Karena itu, rakyat Indonesia tidak perlu terkecoh oleh rumor pengunduran diri tersebut,” tegas Sutrisno.
Lebih lanjut, Sutrisno menyebut DPR RI telah menempuh mekanisme konstitusional melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Ia mengklaim persyaratan minimum pengajuan hak tersebut telah terpenuhi dan selanjutnya akan diputuskan melalui Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
Sutrisno menilai, apabila informasi pengunduran diri tersebut benar, langkah itu perlu dilihat dalam konteks proses politik dan konstitusional yang sedang berlangsung.
Ia juga mempertanyakan ketulusan langkah pengunduran diri tersebut dan menilai ada kesan upaya mendahului proses yang sedang berjalan di DPR RI.
“Pengunduran diri Gibran terkesan hanya sebagai upaya berlomba dengan waktu, bukan disampaikan secara tulus. Karena itu, kita lebih mendukung mekanisme konstitusional yang sedang dijalankan DPR RI,” ujarnya.
Menurut Sutrisno, proses ketatanegaraan harus berjalan sesuai aturan dan tidak boleh dikaburkan oleh informasi yang belum memiliki kejelasan hukum.[Rel/Ingot Simangunsong/***]
