MEDAN, SEGARIS.CO – PRESIDIUM Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti berbagai laporan serta pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada masa kepemimpinan Bobby Nasution.
Sutrisno menegaskan, aparat penegak hukum harus bekerja secara independen, profesional, dan bebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik.
Setiap laporan masyarakat, menurutnya, harus ditangani secara objektif, transparan, dan tanpa perlakuan diskriminatif.
Ia mengingatkan, dinamika politik nasional, termasuk pemberitaan mengenai keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri, tidak boleh mengalihkan perhatian aparat penegak hukum dari berbagai persoalan hukum yang menjadi perhatian publik.
Menurut Sutrisno, berbagai dugaan penyimpangan yang selama ini dilaporkan masyarakat harus ditelusuri secara serius.
Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena pihak-pihak yang disebut dalam laporan memiliki kedudukan atau kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Sejumlah persoalan yang disorot Sutrisno antara lain dugaan penyimpangan perizinan pertambangan di Maluku Utara, proyek Lampu Pocong yang disebut berujung pada kerugian keuangan daerah, revitalisasi Stadion Teladan, pembangunan Stadion Kebun Bunga, Lapangan Merdeka, hingga pembangunan Islamic Center Medan.
Selain itu, ia meminta aparat mendalami persoalan pembangunan UMKM Gallery Universitas Sumatera Utara (USU), pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol, serta dugaan korupsi proyek jalur kereta api.
Sutrisno juga meminta agar keterangan dan peran pihak-pihak yang namanya muncul dalam berbagai laporan maupun perkara tersebut ditelusuri sesuai bukti dan relevansi hukumnya, termasuk Akbar Himawan Buchari dan Ade Jona Prasetyo.
Secara khusus, Sutrisno mendesak KPK menindaklanjuti informasi dan dugaan keterlibatan Rektor USU Muryanto Amin serta Dedy Iskandar Rangkuti dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan nasional dan jalan provinsi yang turut menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting.
Menurutnya, siapa pun yang memiliki informasi atau relevansi dengan perkara harus dimintai keterangan apabila diperlukan dalam proses penyidikan, dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau KPK berani memanggil dan memeriksa pejabat publik lainnya, tidak ada alasan untuk bersikap berbeda terhadap pihak-pihak yang namanya muncul dalam laporan atau pengembangan perkara. Semua harus diperlakukan sama di hadapan hukum,” tegas Sutrisno.
Ia turut mempertanyakan tindak lanjut terhadap sejumlah pihak yang disebut telah beberapa kali dipanggil KPK, tetapi belum memenuhi panggilan pemeriksaan.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus menjalankan kewenangannya secara profesional dan konsisten sesuai prosedur hukum.
Di tingkat daerah, Sutrisno mendesak Kejaksaan Negeri Medan menelusuri laporan dan informasi masyarakat terkait dugaan keterlibatan Kahiyang Ayu dalam persoalan Medan Fashion Festival (MFF) 2024.
Ia menekankan, setiap laporan harus diperiksa berdasarkan bukti dan fakta hukum, tanpa dipengaruhi latar belakang, jabatan, maupun hubungan keluarga pihak-pihak yang disebut.
Sementara itu, kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sutrisno meminta agar kepentingan kelembagaan terkait penerimaan hibah dari APBD Provinsi Sumatera Utara pada masa Penjabat Gubernur Agus Fatoni tidak mencampuri independensi pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Ia menyoroti hibah pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang disebut belum rampung, serta rencana hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kebutuhan lahan parkir.
Menurut Sutrisno, persoalan tersebut harus dikelola secara transparan dan dipisahkan dari pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Dengan demikian, Kejaksaan tetap dapat menjalankan kewenangannya secara independen dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan maupun Pemprov Sumut.
Sutrisno kemudian mengingatkan bahwa prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Karena itu, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam proses penegakan hukum hanya karena seseorang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tinggi negara atau pernah menduduki jabatan strategis.
“Seorang petani, pemulung, maupun pejabat publik memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang kebal hukum hanya karena memiliki hubungan keluarga dengan mantan presiden atau wakil presiden. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar menjadi norma konstitusi,” ujarnya.
Sutrisno berharap KPK, Kejaksaan, dan Polri mampu membuktikan independensi serta keberanian institusional dalam menangani setiap laporan masyarakat.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan komitmen, tetapi harus dibuktikan melalui penanganan perkara yang transparan, profesional, konsisten, dan tidak tebang pilih. [Rel/Ingot Simangunsong/***]
