MEDAN, SEGARIS.CO — PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menghadirkan manfaat bagi kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Namun, ketika puluhan siswa justru mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan MBG, perhatian tidak boleh berhenti pada mencari penyebab.
Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas. Bahkan, proses rujukan medis jangan sampai tersandera oleh urusan birokrasi ketika dokter telah menyatakan seorang pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Hal itu disampaikan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menyikapi kondisi sekitar 30 siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang dilaporkan mengalami mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026).
Sejumlah siswa telah dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan.
Sementara itu, aparat kepolisian melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan guna memastikan penyebab gangguan kesehatan tersebut.
Jangan tunggu anak kritis baru dirujuk
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., meminta proses penyelidikan berjalan beriringan dengan penanganan medis.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap penyebab kejadian penting dilakukan, tetapi tidak boleh menghambat pelayanan kepada para siswa.
“Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal,” kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).
Ia meminta pemerintah daerah, tenaga kesehatan dan rumah sakit memperkuat koordinasi.
Kondisi medis pasien, kata Rapidin, harus menjadi dasar utama dalam menentukan tindakan, termasuk keputusan rujukan.
“Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien,” tegasnya.
Belajar dari kasus Karo
Rapidin juga mengingatkan agar pengalaman penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran.
Ia tidak ingin persoalan keterlambatan pengambilan keputusan medis maupun koordinasi kembali terjadi di Asahan.
Menurutnya, rumah sakit tujuan rujukan harus ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata pertimbangan administratif atau jarak.
“Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien,” ujarnya.
Sutrisno: Jangan berhenti di Rumah Sakit Tipe B
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus menyoroti mekanisme rujukan bagi siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut.
Ia meminta agar pasien yang berdasarkan penilaian medis membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A tidak kembali menjalani proses rujukan yang berlarut-larut.
“Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien,” kata Sutrisno.
Menurutnya, jika seorang pasien membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, maka rujukan harus diarahkan ke rumah sakit yang mampu memberikan layanan tersebut.
Pesannya sederhana: jangan sampai waktu berharga pasien habis hanya karena harus melewati terlalu banyak meja dan prosedur.
Evaluasi MBG jangan sekadar formalitas
Selain memastikan seluruh siswa memperoleh penanganan medis, DPD PDI Perjuangan Sumut meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penyebab kejadian.
Evaluasi perlu mencakup proses penyediaan bahan makanan, pengolahan, distribusi hingga keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa.
Rapidin menegaskan, tujuan program MBG sangat baik dan perlu didukung. Namun, kualitas dan keamanan pangan harus menjadi bagian yang tidak bisa ditawar.
“Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh,” katanya.
Ia menambahkan, program MBG harus benar-benar menghadirkan manfaat bagi anak-anak, bukan justru menyisakan kekhawatiran bagi siswa, orang tua dan masyarakat.
DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa serta mendorong evaluasi pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, terutama terkait keamanan pangan dan mekanisme respons cepat apabila kejadian serupa kembali terjadi. [Red/Rel/***]
