Catatan | Ingot Simangunsong

PERJALANAN panjang kepengurusan baru Partai Golkar Sumatera Utara akhirnya memasuki titik penting.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030. SK tersebut diterima di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Dalam SK itu, Andar Amin Harahap (foto) ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut, dengan Viktor Silaen sebagai Sekretaris dan Mula Rotua Siregar sebagai Bendahara.
Terbitnya SK ini sekaligus memberikan kepastian formal terhadap kepengurusan yang sebelumnya telah mendapatkan mandat melalui Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sumut.
Bermula dari Musda XI
Perjalanan Andar Amin menuju kursi Ketua DPD Golkar Sumut bermula dari Musda XI yang berlangsung di Ballroom JW Marriott Hotel Medan pada 1 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Andar Amin Harahap ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030.
Ia menjadi satu-satunya calon yang memenuhi persyaratan pencalonan. Dari 39 pemilik suara yang memiliki hak pilih, Andar disebut memperoleh dukungan mayoritas yang sangat kuat.
Hasil Musda kemudian memberikan mandat kepada Andar Amin bersama tim formatur untuk menyusun kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030.
Menunggu kepastian dari DPP
Setelah Musda menghasilkan ketua terpilih, proses organisasi belum berhenti.
Kepengurusan baru masih harus melalui proses di tingkat DPP Partai Golkar. Tahapan inilah yang membuat publik Sumatera Utara masih menunggu kepastian mengenai struktur definitif DPD Golkar Sumut.
Kini, setelah SK DPP diterbitkan, tahapan tersebut memasuki fase baru.
Andar Amin tidak lagi hanya berstatus ketua terpilih hasil Musda, tetapi telah memperoleh legitimasi formal melalui keputusan DPP Partai Golkar.
Tiga nama di puncak kepengurusan
Dalam struktur inti yang tercantum dalam SK, Andar Amin Harahap berada di posisi Ketua.
Ia didampingi Viktor Silaen sebagai Sekretaris dan Mula Rotua Siregar sebagai Bendahara.
Ketiganya menerima SK tersebut di Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta pada Senin (14/9/2026).
Dengan demikian, kepengurusan Golkar Sumut periode 2025–2030 kini memiliki pijakan organisasi yang lebih jelas.
Pekerjaan besar setelah SK terbit
Namun, terbitnya SK bukanlah garis akhir.
Justru setelah kepengurusan memperoleh kepastian, pekerjaan besar Andar Amin dan jajaran DPD Golkar Sumut dimulai.
Konsolidasi internal menjadi salah satu agenda penting. Seluruh kekuatan Golkar di 33 kabupaten/kota harus dirangkul dan diarahkan dalam satu garis organisasi.
Selain itu, Golkar Sumut harus memperkuat struktur partai, menjaga soliditas kader, membangun komunikasi politik dengan berbagai kelompok masyarakat, serta mempersiapkan mesin politik menghadapi agenda politik berikutnya.
Dari menang aklamasi menuju ujian konsolidasi
Kemenangan aklamasi dalam Musda memberikan Andar Amin modal awal yang kuat.
Namun, kepemimpinan partai tidak hanya diuji ketika seseorang terpilih.
Ujian sesungguhnya justru muncul setelah palu sidang diketuk dan struktur organisasi mulai bekerja.
Kini, Andar Amin memiliki ruang yang lebih luas untuk membuktikan apakah dukungan besar yang diperolehnya dalam Musda dapat diterjemahkan menjadi soliditas organisasi.
Bagi Golkar Sumut, fase berikutnya bukan lagi soal siapa yang memimpin.
Pertanyaannya adalah seberapa solid seluruh kader bergerak di bawah kepemimpinan baru.
Babak baru Golkar Sumut
Terbitnya SK DPP pada 14 September 2026 menandai babak baru perjalanan Partai Golkar Sumatera Utara.
Andar Amin Harahap kini menghadapi pekerjaan besar: menyatukan kekuatan internal, menghidupkan kembali mesin organisasi hingga daerah, serta memastikan Golkar tetap memiliki posisi strategis dalam dinamika politik Sumatera Utara.
Musda telah memberikan mandat. SK DPP memberikan legitimasi.
Kini, kinerja kepemimpinan Andar Amin yang akan menjadi penentu langkah Golkar Sumut menuju 2030.
Penulis: Pimpinan Redaksi Mediaonline Segaris.co & Penanggungjawab Mediaonline Shalom.click






