JAKARTA – SEGARIS.CO – KOMUNITAS Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mendesak pemerintah untuk meningkatkan akses pelayanan hemodialisis dan pengobatan yang lebih optimal bagi pasien ginjal kronik (PGK) di Indonesia.
Hal ini diperlukan karena setiap tahun, jumlah PGK di Indonesia terus meningkat dan rentan akan kematian.
Bertepatan dengan Hari Ginjal Sedunia pada Kamis, 14 Maret 2024, Ketua Umum KPCDI, Tony Richard Samosir melihat meningkatnya pasien dialisis di Indonesia tidak dibarengi dengan adanya peningkatan kualitas akses layanan dialisis.
Berbagai kesenjangan dirasakan oleh para pasien meskipun telah melakukan kewajiban yang sama.
“Kesenjangan dalam hal pembiayaan obat-obatan esensial dan pemeriksaan pendukung yang tidak dijamin cakupan BPJS Kesehatan masih menjadi penghalang. Akibatnya, banyak pasien tidak mendapatkan hak mereka sebagai peserta jaminan kesehatan nasional,” kata Tony Samosir di Jakarta, Kamis (14/03/2024).
Mengutip data Indonesia Renal Registry, tren peningkatan kasus PGK kian mengkhawatirkan. Pada tahun 2022 mencapai 63.489 pasien baru terdeteksi dan 158.929 pasien aktif menjalani hemodialisis dengan penyakit ginjal kronik—yang umumnya diakibatkan oleh hipertensi dan diabetes.
Di sisi lain, tantangan spesifik yang dihadapi oleh pasien adalah ketersediaan obat-obatan, salah satunya yang menjadi pembahasan serius adalah pemberian hormon eritropoitien untuk meningkatkan hemoglobin.
Berdasarkan hasil riset KPCDI, 24% dari 142 rumah sakit yang dilakukan jajak pendapat tidak memberikan hormon eritropoitien (EPO) bagi pasien, meskipun angka kematian akibat komplikasi kardiovaskular pada pasien dialisis mencapai 40%.
Selain itu, sistem rujukan berjenjang, yang seharusnya sudah dieliminasi oleh BPJS Kesehatan, faktanya masih menjadi praktik di banyak fasilitas–dengan 46% rumah sakit dalam survei KPCDI masih mempersyaratkan rujukan untuk pasien yang memerlukan hemodialisis.
Tahun ini, peringatan global Hari Ginjal Sedunia mengangkat tema “Ginjal Sehat untuk Semua: Meningkatkan Pemerataan Akses Pelayanan dan Praktik Pengobatan yang Optimal”.
Tema ini harus dimaknai semua pihak untuk melihat kembali realitas yang ada bahwa akses layanan dialisis masih jauh dari kata ideal dan optimal.
Oleh karenanya, KPCDI dengan tegas mendesak pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan ginjal dan memastikan implementasi aturan yang telah dibuat.
KPCDI percaya bahwa regulasi yang telah dirancang dengan baik harus ditegakkan dengan ketat, tidak hanya sebagai tindakan seremonial tetapi juga terlaksana dengan efektif demi memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi pasien gagal ginjal di seluruh Indonesia. [Rilis/***]
