WAJAH penuh senyum sumringah terlihat dari para guru SMA/SMK yang baru saja menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi.
Mereka tidak langsung pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka lebih memilih berlama-lama berkumpul dan bercanda ria bersama sambil berswafoto di halaman Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Jumat (21/07/2023).
Para guru PPPK itu mengabadikan momen bersejarahnya dengan berswafoto berlatar belakang gedung Kantor Gubernur yang megah.
Airlangga Hartarto akan diperiksa Kejagung terkait KASUS KORUPSI
Ada yang berswafoto sendiri-sendiri mau pun berkelompok dengan sesama rekannya atau keluarga yang turut datang mendampingi sembari memeluk map berwarna putih bertuliskan Badan Kepegawaian Provsu.
Beberapa guru yang ditemui wartawan mengucapkan terimakasih kepada Edy Rahmayadi, yang telah merealisasikan harapan mereka selama ini.
Seperti Elisabeth Silitonga, SPd, alumni Universitas Negeri Medan, salah satu dari ratusan guru PPPK yang baru saja mendapatkan SK-nya, mengaku telah mengabdi sebagai guru honorer 15 tahun.
Berti Mince boru Manurung: “Saya mau uang Rp120 juta itu dikembalikan”
Dia menuturkan, pada tahun 2021 didata dan mengikuti ujian dan hari ini telah memperoleh SK.
“Ini merupakan kebahagian tersendiri bagi kami dan semakin memotivasi serta memicu semangat kami mengabdi untuk mendidik para generasi penerus bangsa,” ucapnya.
Elisabeth menceritakan selama 15 tahun sebagai guru honorer bukanlah perkara yang mudah untuk dilalui. Namun mereka tetap tabah dan konsisten untuk menjalankan tugas pengabdiannya walaupun selama beberapa tahun menjalani hal-hal yang begitu pahit dengan hanya menerima honor sebulannya Rp200.000 sampai Rp400.000.
Sahrul Panjaitan: “Kami bersyukur, kondisi Yuda semakin membaik”
“Pokoknya kami telah pernah menjalani kehidupan yang pahit karena honor sedikit,” ungkapnya.
Hari-hari berlalu, kemudian perubahan datang, dimana tahun 2017 Pemprovsu memberikan perhatian dengan memberikan honor Rp90.000 per jam mata pelajaran baginya.
Jika dalam seminggu mereka memperoleh 20 jam saja, bisa memperoleh honor sampai Rp1.800.000.
Hal senada juga disampaikan Dahlia Simamora SPd, Rosmawati Manullang SPd, Gustina Simamora SPd, dan Relin Silaban SPd.
Relin menerangkan kalau dirinya sudah 17 tahun mengabdi sebagai guru honorer dan baru saat ini dilantik bersama Gustina yang pernah menjadi muridnya di SMA 1 Dolok Sanggul.
Gustina juga telah menjadi guru honorer di sekolah yang sama dan lulus menjadi guru PPPK.
Sedangkan bagi Zaro Harefa, guru PPPK di SMAN 1 Gunung Sitoli, bersama tiga temannya yang lain, mengaku kalau honor yang mereka dapat, tidak sebanding dengan ongkos kedatangan mereka untuk menerima SK itu.
“Kami berangkat dari Gunung Sitoli naik pesawat dengan tiket per orang Rp1,3 juta. Kami tak mungkin pulang hari. Kami pasti menginap di Medan. Tapi semua pengeluaran ini, bukan lagi jadi beban bagi kami, namun menjadi sukacita kami karena tiket yang diberikan kepada kami hari ini oleh Pak Gubernur, jauh lebih besar bagi masa depan kami dan keluarga,” ucap Harefa yang diamini ketiga rekannya sesama guru PPPK SMAN di Gunungsitoli.
Sebagaimana diketahui, Gubernur melantik dan menyerahkan SK PPPK kepada 891 guru SMA Negeri dan SMK Negeri Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur.
Dalam kesempatan itu Gubernur menjelaskan, baik secara jumlah hingga kualitas, antara di Kota Medan dan di daerah lain di Sumut, masih ada yang menjadi catatan dan evaluasi untuk pemerataan guru secara kualitas dan jumlah ke depannya.
Di hadapan ratusan guru PPPK itu Edy bercerita, awal menjabat sebagai Gubernur Sumut, ia memiliki rencana membuat program guru terbang dengan mengajar hingga ke pelosok desa di Sumut dan menyiapkan semua anggaran dalam program tersebut. Namun hal itu belum dapat terealisasi. (Sipa Munthe/***)
