WUJUD KEPEDULIAN dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Nias Barat kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada bidang perikanan dan kelautan, Bupati mengajukan permohonan beasiswa bagi anak nelayan atau pelaku utama kelautan dan perikanan, untuk melanjutkan studi di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta dan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
Hal tersebut disampaikan Bupati Nias Barat, Khenoki Waruwu pada acara penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) tentang Sinergi Perencanaan dan Pembangunan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nias Barat dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Mina Bahari III Lt. 7, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta, Rabu (24/05/2023).
Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut dilakukan Bupati dan Kepala BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan I Nyoman Radiarta, diwakili oleh Sekretaris BRSDM Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Setelah penandatanganan Nota Kesepakatan, dilanjutkan dengan penandatanganan Kerangka Acuan Kerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat dengan Direktur Politeknik Perikanan dan Kelautan Sorong.
Nanis Setiani: “Sebenarnya, RPAM Perumda Tirtauli SUDAH SANGAT BAIK”
Bupati mengucapkan terima kasih dan menyambut baik serta menyampaikan apresiasi kepada Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, atas kesediaannya melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dengan Pemkab Nias Barat.
“Nota kesepakatan ini sebagai langkah tepat dan strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Nias Barat,” kata Bupati yang menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya alam di bidang perikanan dan kelautan di Kabupaten Nias Barat masih belum maksimal, karena kurangnya sumber daya nelayan dan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang perikanan serta tidak tersedianya sarana prasarana pendukung.
Proyek Rp22,7 M lebih di Samosir ASAL JADI, Pejabat BWS Sumatera II Kementerian PUPR SULIT DITEMUI
Oleh karena itu, penandatanganan Nota Kesepakatan ini dapat menjadi solusi dari kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang kelautan dan perikanan.
Penandatanganan Nota Kesepakatan, merupakan tindak lanjut kunjungan Bupati di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 22 Februari 2023. (Methodius Gulo/***)
