HASIL reses kedua Tahun 2022, DPRD Kabupaten Toba tentunya akan menjadi perhatian dari eksekutif sebagai bahan evaluasi Pemerintahan Kabupaten Toba untuk memperbaiki kerja ke depannya dan perumusan rencana kerja Pemkab Toba untuk mewujudkan visi dan misi Toba unggul dan bersinar.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Toba, Tonny M Simanjuntak saat membacakan kata sambutan Bupati Toba dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses II DPRD Kabupaten Toba Tahun 2022, di gedung DPRD ,Balige, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara Senin (12/09/2022).
Dikatakan bahwa masa reses kedua ini adalah penjaringan dan penampungan apirasi masyarakat dengan turun langsung untuk berdiskusi dengan konstituen yang berlangsung 5-6 September 2022.
“Sebagaimana kita ketahui bersama reses ini agenda berkala sebagai tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat,” kata Tonny Simanjuntak.
“Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan Toba yang lebih baik,” kata Tonny Simanjuntak.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Effendi S.P Napitupulu dan dua wakilnya Candrow Manurung serta Mangatas Silaen itu, intinya penyampaian hasil reses dari 5 wilayah daerah pemilihan (Dapil).
Diawali dengan anggota DPRD Boy A Simangunsong, jurubicara Dapil I (Kecamatan Balige, dan Tampahan) menyampaikan beberapa hal diantaranya agar Dinas Kesehatan memberikan perhatian terhadap penanganan stunting di desa, pendataan stunting agar dilakukan secara berkala dan data stunting agar update.
Kemudian terkait harga BBM , diharapkan agar OPD terkait dapat melakukan koordinasi tentang kenaikan tarif angkutan umum dan melakukan sosialisasi terkait tarif tersebut.
Kedua,Tomson Manurung Dapil II (Uluan, Bonatualunasi, Lumbanjulu, dan Ajibata) menyampaikan usul perbaikan jalan di Kecamatan Uluan, normalisasi Sungai Siarsik Arsik di Desa Pasar Lumbanjulu.
Ketiga, Henry Tambunan Dapil III (Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda, dan Parmaksian) menyampaikan rehabilitasi bendungan Aek Mandosi Lumban Butarbutar di Desa Patane II untuk mengairi persawahan 100 Ha, dan masalah blank spot di Desa Amborgang.
Keempat, Gumontan Pasaribu Dapil IV (Habinsaran,Borbor , Nassau ) menyampaikan di Kecamatan Habinsaran ada jalan putus di Lumban Pinasa dan jalan di Bulu Duri, jalan di Huta Ginjang banyak air tergenang kalau musim hujan dimohon dinas terkait agar memperbaikinya. Lalu di bidang pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, Pemkab Toba juga harus memperhatikan dan segera menetapkan pejabat defenitif di lingkungan Dinas Pendidikan karena sampai saat ini masih banyak yang Pelaksana Tugas (Plt).
Terakhir yang kelima, Diama Aruan Dapil V (Laguboti, Sigumpar, dan Silaen) menyampaikan jalan di Kota Laguboti yaitu jalan Simpang Tiga dan Simpang Empat menuju Perumahan Korpri sangat memprihatinkan, jalan dari Silimbat menuju Habornas juga sangat memprihatinkan. Pemkab Toba agar melobi ke Dinas PU di tingkat Provinsi dan Kementerian karena gudangnya pejabat tersebut berasal dari Kecamatan Silaen.
Sebelum menutup rapat, Ketua DPRD Effendi SP Napitupulu menyampaikan ada beberapa ruas jalan K1 di daerah dapil 3, Desa Amborgang kalau bisa anggaran 2023 mendapatkan perhatian Amborgang -Lumban Lobu dari arah Nalela yang “terputus jalan hotmixnya.”
Kemudian soal harga gabah agar pemerintah kabupaten proaktif untuk menentukan harga eceran terendah dengan membentuk perusahaan daerah (Perusda) sesuai Perda No 7 Tahun 2008 tetapi 2016 yang seingatnya sudah pernah dibahas namun tidak mendapatkan persetujuan Pemerintah Provinsi.
Ia meminta agar menitikberatkan pembentukan Perusda ini.
“Disini peluang kita untuk menentukan harga gabah dari petani. Informasinya kalau ke tengkulak Rp50-60 ribu per kaleng, padahal masih bisa dijual harga Rp.80 ribu,” katanya.
“Kelangkaan pupuk sama pada periode lalu tidak ada penyelesaian. Petani mau membeli pupuk non subsidi kalau harga gabah di kisaran Rp70 ribu,” kaanya sembari mengingatkan peran serta Pemkab akan Perusda ini karena tidak mungkin pemerintah berurusan ke pihak ketiga.
Berikutnya agar Laporan corporate social responsibility (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) dari perusahaan di Toba setiap tahun disampaikan ke DPRD.
Selanjutnya ada usul masukan dari anggota DPRD St.Sabaruddin Tambunan agar memperhatikan dan membantu petani dalam mendapatkan BBM Solar untuk kebutuhan alat mesin pertanian.
Turut hadir Sekdakab Toba Augus Sitorus, para pimpinan OPD, Camat Kabupaten Toba.(Paber Simanjuntak/***)
