TAPANULI UTARA — SEGARIS.CO – BUPATI Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memimpin High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati, Senin (16/03/2026).
Pertemuan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mempercepat implementasi transaksi pemerintah berbasis digital.
Dalam arahannya, Bupati menekankan penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Meski laporan Bank Indonesia menunjukkan harga pangan menjelang Idul Fitri 1447H relatif stabil, Bupati menginstruksikan jajarannya untuk tetap siaga memantau stok komoditas strategis guna mencegah lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
”Kunci utama pengendalian inflasi adalah sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Kita harus mampu membaca peluang dari data yang disajikan oleh BPS dan BI agar langkah intervensi yang kita ambil memiliki akurasi yang tinggi,” kata Bupati.
Sebagai solusi jangka panjang di sektor hulu, Pemkab Tapanuli Utara tengah memprogramkan kawasan pertanian terpadu dengan melibatkan petani milenial.
Bupati berharap Bank Indonesia dapat bersinergi dalam modernisasi sektor ini melalui dukungan pakar dan pemanfaatan data yang akurat, sehingga proses penanaman hingga hilirisasi produk pertanian dapat lebih terukur dan produktif.
Terkait percepatan digitalisasi, TP2DD terus didorong untuk memperkuat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Langkah ini diambil untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Digitalisasi diharapkan mampu menutup celah kebocoran anggaran dan mempermudah akses layanan publik bagi masyarakat.
Bupati juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap kondisi global, seperti fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya logistik.
Ia meminta seluruh jajaran asisten dan dinas terkait untuk peka terhadap data ekonomi makro nasional agar langkah-langkah intervensi daerah, termasuk pengelolaan subsidi, dapat dilakukan secara tepat sasaran.[Martua Situmorang/***]
