TAPANULI UTARA — SEGARIS.CO — MASYARAKAT Kenegerian Siualuompu, Tarutung, menyambut baik langkah pemerintah untuk membangun kembali jalan dan Jembatan Aek Haidupan yang beberapa kali diterjang banjir hingga menyebabkan kerusakan parah.
Infrastruktur tersebut merupakan jalur alternatif penghubung Tarutung menuju Seminarium Sipoholon.
Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, didampingi Sekretaris Daerah Henry MM Sitompul, bersama jajaran perangkat daerah teknis, menyampaikan usulan penanganan jaringan irigasi dan sungai kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.
Pertemuan berlangsung di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Selasa (6/1/2026).
Bupati menegaskan bahwa saat ini Kabupaten Tapanuli Utara telah memasuki fase transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah memulai pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak, dan kini fokus diarahkan pada perbaikan sungai-sungai yang menjadi sumber sekaligus terdampak bencana hidrometeorologi.
“Beberapa sungai yang menjadi prioritas penanganan antara lain Sungai Aek Sigeaon, Sungai Aek Haidupan, Sungai Batang Toru, Sungai Siandurian, serta Aek Sarulla. Sungai-sungai ini memiliki peran penting bagi masyarakat dan harus segera ditangani,” ujar Bupati.
Selain penanganan sungai, Bupati juga menyoroti kebutuhan perbaikan dan pengamanan air baku guna mendukung ketersediaan air minum masyarakat, khususnya di wilayah Pahae dan Adian Koting.
Ia menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan validasi data bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan BBWS Sumatera II agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Lebih lanjut, Bupati Jonius Hutabarat menyampaikan bahwa rencana penanganan sungai terdampak didukung anggaran sekitar Rp200 miliar, yang difokuskan pada perbaikan alur dan pengamanan sungai.
Ia berharap proses perbaikan berjalan lancar sehingga bencana serupa tidak kembali terulang.
Sementara itu, Kepala BBWS Sumatera II, Feriyanto Pawenrusi, menjelaskan bahwa penanganan pascabencana masih berada pada tahap tanggap darurat yang akan dilanjutkan ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).
Tahap rehab-rekon diperkirakan berlangsung satu hingga dua tahun, sementara masa tanggap darurat memerlukan penanganan cepat dalam kurun tiga hingga enam bulan.
“Penanganan sungai tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat karena panjang alur sungai serta kompleksitas permasalahan di lapangan. Lima sungai yang disampaikan Bupati menjadi prioritas utama dan akan segera kami tangani,” jelas Feriyanto.
Melalui sinergi antara Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kementerian Pekerjaan Umum, diharapkan proses pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal sehingga aktivitas sosial, ekonomi, dan pertanian masyarakat kembali pulih secara berkelanjutan. [Martua Situmorang/***]
