BANDA ACEH — SEGARIS.CO –A PIMPINAN Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh mendesak Presiden Republik Indonesia segera mengeluarkan kebijakan nasional yang lebih tegas dalam penanganan banjir besar yang tengah melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Ketua PWM Aceh, A. Malik Musa, menyampaikan bahwa kondisi bencana telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan dan memerlukan langkah cepat serta terkoordinasi dari pemerintah pusat.
“Presiden perlu memerintahkan seluruh jajaran kementerian untuk turun langsung ke Aceh. Bukan hanya mengirimkan bantuan bersifat administratif. Ini situasi darurat yang menuntut gerak cepat dan menyeluruh,” ujar Malik di Banda Aceh, Sabtu (6/12/2025).
Ia menilai koordinasi nasional berjalan lamban sehingga berpotensi memperburuk keadaan.
Menurutnya, penanganan bencana tak cukup dilakukan melalui mekanisme standar, tetapi harus diikuti komando terpadu, distribusi logistik dalam skala besar, serta pengerahan penuh TNI–Polri dan lembaga kemanusiaan.
“Tanpa tindakan tegas dari pusat, daerah yang masih terisolasi akan semakin kesulitan. Muhammadiyah telah mengoperasikan lebih dari 20 posko kemanusiaan, namun dukungan nasional tetap sangat dibutuhkan,” kata Malik.
PWM Aceh juga mendorong penetapan status darurat nasional untuk membuka jalur bantuan internasional.
Ia menyebut sejumlah negara sahabat serta organisasi kemanusiaan asing telah menyatakan kesiapan membantu, namun terkendala prosedur karena belum ada status darurat nasional dari pemerintah.
“Dalam penanganan bencana, aspek kemanusiaan harus menjadi yang utama. Tidak boleh ada hambatan birokrasi,” ujarnya.
Di tengah situasi ini, PWM Aceh terus menggerakkan relawan guna memperluas layanan kesehatan, bantuan sosial, dan pendidikan darurat bagi warga terdampak.
“Aceh tidak boleh dibiarkan menghadapi bencana ini sendirian. Ini ujian bagi bangsa. Bila respons pemerintah pusat terlambat, proses pemulihan akan berlangsung jauh lebih lama,” kata Malik. [T DJAMALUDDIN/***]
